BOJONEGORO. Netpitu.com – Sejak adanya otonomi daerah, Desa memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan. Sekarang Desa memiliki andil besar bagi pembangunan bangsa. Menyadari hal itu Pemkab Bojonegoro melalui Bappeda mengadakan Lokakarya pengembangan jaringan kemitraan, Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Bojonegoro.
Lokakarya dihadiri Bupati Bojonegoro, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Provinsi Jawa Timur, Universitas Gajah Mada, Ketua DPRD, Asisten bupati, ISI Yogyakarta, BLK Provinsi Jawa Timur, Adm Perhutani KPH Bojonegoro, Parengan, Padangan, Ngawi, Sradan dan Cepu, BPS Kab. Bojonegoro, Kepala Bulog Bojonegoro, Camat se-Kabuoaten Bojonegoro, Pelaku dunia usaha di kabupaten Bojonegoro.
Kegiatan lokakarya dilaksanakan di partnership room (4/11) lantai 4 gedung Pemkab ini bertujuan untuk mengembangkan dunia usaha di Kabupaten Bojonegoro.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ir. I Nyoman Sudana, MM, Mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan koordinasi perangkat daerah masyarakat pedesaan.
Sehingga mampu menggerakan perekonomian masyarakat desa secara lebih terukur, terarah, terencana, melalui pendampingan dan dukungan program. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.
Selain itu kegiatan ini juga untuk menyamakan persepsi tentang pengembangan kawasan pedesaan. Mempertemukan 4 sekawan yaitu pelaku usaha, pemerintah (baik pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa), akademisi, dan juga komunitas, yang kemudian mencari titik temu untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
Diharapkan dengan adanya kegiatan ini adanya sinergitas antara 4 sekawan tadi, dan juga adanya dukungan program pada kawasan pedesaan yang menurut Perbub No. 33 Tahun 2018 jumlahnya ada 19 kawasan.
Terbagi menjadi bidang pertenakan/perikanan, pertanian dan transmigrasi, industri kreatif, pengelolaan makanan dan minuman.
Selain itu dengan adanya kegiatan ini bisa menciptakan kawasan yang terintegrasi dengan lainnya, sehingga bisa dijadikan kawasan wisata Bojonegoro.
Ketua DPRD Sigit Kusharijanto, SE. MM, mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi masyarakat desa untuk mengembangkan potensinya masing-masing. sehingga bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat desa.
Tidak mudah untuk membangun desa tanpa dukungan dari semua pihak. Karena perlunya kemitraan maupun kolaborasi antar berbagai pihak. Semua kebijakan yang dibuat tidak akan berjalan tanpa kolaborasi dengan semua pihak. Karena tumpuan ekonomi Indonesia masih bertumpu pada pemerintah desa.
“Perlu peningkatan perekonomian masyarakat desa, sehingga tonggak ekonomi bangsa kita bisa kuat,” ucap Sigit.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan memberikan dana Insentif desa jika di desa ada program kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah:
1. Pengelolaan sampah,
2. Sanitasi lingkungan dan sanitasi rumah tangga,
3. Penanaman penghijauan berbasis tanaman lokal,
4. Pengembangan dan peningkatan jumlah populasi ternak rumanesia,
5. Pengembangan agribisnis dan makanan olahan berbahan baku hasil pertanian,
6. Home industri kreatif berbahan lokal,
7. Pojok penerangan lintas desa/dusun,
8. Pelunasan PBB tepat waktu,
9. Kelompok sadar huku yang aktif,
10. Mitigasi bencana dini (penanggulangan bencana sejak dini)
11. Anak usia sekolah dan tidak Drop Out (sampai SMA),
12. Mengamati gizi buruk dan stanting di lingkungan sekitar,
13. Penanganan penyebaran penyakit menular,
14. Ruang terbuka hijau ramah anak dan ibu.
Selain itu, ditambahkan bahwa apa yang sudah bagus terus dijalankan dan dipertahankan, yang belum bagus harus diperbaiki, yang belum ada diadakan, yang harmonis disinkronkan.
“Sehingga kita bisa fokus dengan apa yang ada,” tandas Bupati.
Kedepan diharapkan adanya zonasi wilayah di Bojonegoro, sehingga bisa dibedakan nilai konjungtur dari setiap wilayah. Dengan begitu kita bisa membuat program yang sesuai dengan wilayah zonasi masing-masing.
Selain itu pihak perbankan bisa mensinergikan dengan program pemerintah untuk membantu permodalan bagi para pelaku ekonomi. Ini untuk melindungi para pelaku usaha dari jeratan rentenir, sehingga mereka bisa fokus dalam menjalankan usahanya.
“Jika mendapatkan modal dari rentenir mereka kerja keras untuk menutupi pembayaran kepada rentenir,” ujarnya lebih lanjut.
Dengan adanya kegiatan ini kedepan diharapkan dapat mengembangkan potensi-potensi ekonomi di pedesaan, yang bisa meeningkatkan perekonomian masyarakat desa.
Selain itu OPD harus merencanakan program-program pemerintah dengan baik. Sehingga Bojonegoro menjadi daerah yang berhasil mengejewantahkan program revolusi mental dari presiden.
(dan)
