Komisi VII DPR RI Prihatin Dengan Reklamasi Tambang di Tuban

- Tim

Minggu, 5 Januari 2020 - 20:53

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Saat berkunjung di Tuban, anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari prihatinkan reklamasi tambang yang tidak maksimal.

Saat berkunjung di Tuban, anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari prihatinkan reklamasi tambang yang tidak maksimal.

TUBAN. Netpitu.com – Selesai melakukan perjalanan resesnya memperkenalkan manfaat sungai (Mikrohydro) di Desa Mandirejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari sempat mengaku prihatin atas kondisi lahan pasca tambang di Indonesia. Karena baik perusahaan plat merah, kuning, maupun hijau upaya reklamasinya belum maksimal.

“Dimana-mana reklamasi masih belum sesuai harapan. Bahkan terkesan tampak belum klop dengan apa yang sudah diaturankan dan persyaratan yang dikeluarkan pemerintah” kata Ratna Juwita, Sabtu sore (04/01/2020).

Baca Juga :  PDIP Bojonegoro Bahagiakan Bumi Dengan Tanam 1.500 Pohon

Menurut politisi DPR RI Dapil Tuban-Bojonegoro ini menilai semua pelaku usaha tambang agar lebih peduli lingkungan yaitu mengemembalikan kondisi lahan sesuai regulasi supaya masyarakat sekitar tidak terkena imbasnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tak terkecuali di Kabupaten Tuban, Ratna juga menyinggung reklamasi perusahaan semen BUMN. Masih belum optimal upaya pengembalian lingkungan di perusahaan plat merah itu.

“Begitupula tambang kecil yang saat ini ijin dan pengawasannya di Dinas ESDM Jawa Timur,” terangnya.

Apa yang diamati wakil rakyat ini juga sempat dilakukan beberapa waktu lalu oleh Kepala Dinas ESDM Jatim, Setiajit. Dia menegaskan tambang ilegal di Kabupaten Tuban sampai saat ini masih 40 persen dilakukan. Dari banyaknya tambang di 20 kecamatan Kabupaten Tuban, hanya 60 persen yang baru kantongi perizinannya.

Baca Juga :  Bawaslu Beri Pengawasan Khusus Pada Kades

Pemantauan tambang di Tuban paling intens bisa dipantau dari satelit. Titik-titik warna putih wilayah pertambangan sangat jelas terlihat, dan saat dicek ternyata belum ada izinnya.

Bagi tambang rakyat silahkan juga diurus sesuai ketentuannya. Intinya pelan-pelan harus diperbaiki sesuai regulasi, supaya Tuban tidak tertinggal dengan kabupaten sekitarnya.

Baca Juga :  Panwaskab Beri Peringatan Tim Anna-Wawan

“Tidak hanya di Tuban, 38 kabupaten dan kota di Jatim juga kami awasi,” terangnya.

Dia menuturkan bahwa pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Paska Tambang dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

(met)

Berita Terkait

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa
Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh
Bawaslu RI Gelar Sidang Laporan Anwar Sholeh, Soal Penetapan DCT DPR, Anna Mu’awanah
DPC PPP Bojonegoro Siap Menangkan Ganjar di Pilpres 2024

Berita Terkait

Selasa, 26 Maret 2024 - 11:09

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal

Sabtu, 23 Maret 2024 - 14:00

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 9 Maret 2024 - 21:31

Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

GOODNEWS

Komunitas IRL Jatim Bagikan Takjil di Bojonegoro

Minggu, 31 Mar 2024 - 12:29

BERITA

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 23 Mar 2024 - 14:00