Soal Surat Dukungan ASN Pada Partai Tertentu, 9 Parpol di Bojonegoro Kompak Akan Lapor ke Bawaslu dan Menpan RB

- Team

Minggu, 5 Maret 2023 - 19:44

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Sembilan ( 9 ) Parpol di Bojonegoro menyatakan sikap akan mengambil langkah hukum terkait dugaan adanya intimidasi kepada ASN dan kepala desa untuk mendukung dan menenangkan salah satu partai yang saat sekarang ini berkuasa di Bojonegoro, Minggu, ( 05/03/2023 ).

Ke sembilan partai tersebut adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai PPP, Partai PAN, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai PKPI, Partai Gerindra dan Partai Perindo.

Ketua DPC partai Demokrat, Sukur Priyanto, mewakili ke delapan ( 8 ) lainnya mengatakan akan melaporkan partai politik yang melakukan intimidasi ke sejumlah pihak untuk membuat surat dukungan pemenangan.

“Kita bersama sembilan parpol serta 30 anggota DPRD kabupaten Bojonegoro secara tegas mengecam perlakuan salah satu Parpol yang telah memaksa sejumlah pihak diantaranya ASN, Kepala Desa, Perangkat desa, dan lembaga lainnya untuk membuat surat pernyataan dukungan bermaterai,” tegas Sukur Priyanto.

Karena menurut Sukur intimidasi yang dilakukan telah merugikan hak pribadi warga negara dan partai peserta Pemilu lainnya, serta menciderai sistem demokrasi yang ada.

” Karenanya kami sepakat akan melaporkan kepada Bawaslu, dan ke komisi aparatur sipil negara bagi ASN yang terlibat,”tandas wakil ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto.

Baca Juga :  Laporan Dugaan Pemalsuan Data Otentik Anna Mu'awanah, Penyidik Akan Panggil Mantan Kadis Dukcapil Bojonegoro

Hal ini menurut Sukur, sebagai warning kepada ASN yang terlibat politik praktis. Ia dan 8 ketua partai politik lainnya meminta kepada Inspektorat agar melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembinaan ASN yang dilakukan oleh bupati.

” Sebab, di dalam pembinaan ada intimidasi pembuatan surat pernyataan dukungan”ucap Sukur.

Secara fisik, lanjut Sukur, memang tidak ada bukti karena bukti fisiknya telah dikuasai oleh mereka. Tetapi setelah usai kegiatan mereka berkumpul dan bercerita, bahwasannya diminta untuk membuat surat pernyataan.

Baca Juga :  5 Orang PDP Covid-19 di Tuban Dinyatakan Sembuh dan 1 Meninggal

” Apalagi saat pertemuan tidak diperbolehkan membawa HP. Jujur saja kami punya data-data yang mendukung ke arah itu,” kata Sukur Priyanto. Pasca dikumpulkan, lanjut Sukur, kebanyakan dari mereka merasa diintimidasi, dipaksa dan disuruh untuk membuat surat pernyataan.

Sukur juga mengingatkan kepada Kades dan Perangkat desa untuk tidak terlalu ikut campur di dalam politik praktis, karena kalau itu dilakukan secara masif dan terus-menerus bisa berurusan dengan persoalan hukum.

( ro )

Berita Terkait

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Senin, 10 Jun 2024 - 10:48