Beri Keterangan Palsu, KPK Tetapkan MSH Sebagai Tersangka E-KTP

- Tim

Rabu, 5 April 2017 - 22:34

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Netizensatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) kembali menetapkan tersangka baru kasus korupsi e-KTP setelah Irman, Sugiharto dan Andi Narogong. Tersangka baru itu Miryam S Haryani‎ (MSH), mantan anggota Komisi II DPR RI.

Miryam S. Haryani dijerat Pasal 22 jo Pasal 35 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 3-12 tahun penjara.

“‎Dalam pengembangan korupsi e-KTP, KPK menetapkan satu tersangka baru anggota DPR RI yakni MSH,” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (5/4/2017) di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tersangka MSH diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan ‎atau memberikan keterangan yang tidak benar di persidangan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto,” kata Febri.

Kata Febri, pihaknya membuka peluang kembali menjerat politikus Hanura tersebut ( Miryam S. Haryati ) dengan Pasal lain dalam kasus korupsi e-KTP.

Baca Juga :  Antisipasi Keamanan Paskah Polres Lakukan Sterilisasi Gereja

” Untuk indikasi keterlibatan dalam konteks yang lain kami masih butuh waktu sambil mencermati fakta-fakta persidangan yang ada,” tegas Febri.

Dalam persidangan sebelumnya Miryam yang bertindak sebagai saksi mencabut seluruh Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik KPK. Seluruh kesaksian yang diberikan Miryam saat penyidikan di KPK dibantahnya.

Kepada majelis hakim, selama pemeriksaan Miryam mengaku kerap ditekan penyidik KPK. Sehingga hakim menghadirkan tiga penyidik KPK untuk dikonfrontir dengan keterangan Miryam.

Dalam proyek ini negara mengalami kerugian sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari total nilai paket pengadaan sekira Rp5,9 triliun.

KPK Periksa Elza Syarief

Untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong, KPK Rabu, (5/4/2017 ), kemarin, memanggil dan memeriksa pengacara Elza Syarief. Seusai menjalani pemeriksaan Elza mengaku ditanya banyak hal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga :  Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Perangi Hoax

“‎Saya tadi dikonfirmasi banyak hal mulai dari peristiwa Nazaruddin yang memberikan keterangan 2013 lalu sampai pertemuan dengan Bu Yani (Miryam) di kantor,” ungkap Elza di KPK.

Elza pun ditanya soal keterangan Nazaruddin kepada penyidik KPK soal peran penting Andi Narogong sebagai aktor dalam kasus korupsi e-KTP.

“Soal itu juga ditanyakan, pokoknya semua tentang e-KTP, komplit,” tegas Elza.

Selain itu, Elza pun mengakui politikus Hanura Miryam S Haryani tiga kali menemuinya meminta pertimbangan hukum.

Diketahui, Miryam merupakan pihak yang ikut diperkaya dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Dari beberapa kali pertemuan dengan Miryam, Elza mengaku pernah mendengar cerita Miryam tentang adanya pihak-pihak yang menekan mantan anggota Komisi II DPR itu. Menurut Elza tekanan yang didapat Miryam terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Miryam mengaku padanya, hampir semua pihak yang diduga ikut menerima uang hasil korupsi proyek pengadaan e-KTP menekan Miryam.

Baca Juga :  KH. Hasyim Muzadi Wafat, Ketua PCNU Bojonegoro Serukan Sholat Ghoib

“Saya sudah jelasin. Dia (Miryam) ditekan oleh teman-temannya yang ada di dalam dakwaan (Irman dan Sugiharto),” katanya.

Kepada wartawan Elza mengklaim tidak tahu tujuan pengacara muda, Anton Taufik mendatangi kantornya beberapa waktu lalu.

Anton menemui mantan anggota Komisi II DPR sekaligus mantan Bendum Hanura, Miryam S. Haryani yang datang ke kantor Elza Syarief.

” Saya enggak tahu, mungkin kaitan sama Bu Yani (Miryam) kali yah. Saya enggak tahu,” ujar Elza di KPK.

Elza pun membantah bila kedatangan Anton Taufik datang ke kantornya atas undangan dirinya. Menurutnya Anton Taufik waktu itu datang seorang diri.

Menurut Elza, Miryam memang tiga kali berkunjung ke kantornya untuk melakukan konsultasi terkait kasus korupsi e-KTP.

( Red/Kbr )

Berita Terkait

Kemenag Pending Bimbingan Calon Pengantin, Ada Apa ?
Terjun ke Dunia Politik, Giring ‘Nidji’ Syukuran di Rumahnya
Koramil Bubulan Garap 16 Jamban Keluarga Miskin
Polres Bojonegoro Punya Wakapolres dan Humas Baru
Malam Ini, Final Lomba Cerdas Cermat di Pendopo Kabupaten
Awas.! Terlibat Narkoba PNS dan Anggota DPRD Terancam Pecat
Kapolrespun Sowan Kiai
Hasil UNBK Tingkat MA Merata, Setiap MA Punya Keunggulan Jurusan

Berita Terkait

Selasa, 26 Maret 2024 - 11:09

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal

Sabtu, 23 Maret 2024 - 14:00

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 9 Maret 2024 - 21:31

Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

GOODNEWS

Komunitas IRL Jatim Bagikan Takjil di Bojonegoro

Minggu, 31 Mar 2024 - 12:29

BERITA

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 23 Mar 2024 - 14:00