oleh

Bawaslu, Polres dan Kejaksaan Negeri Bentuk Satgas Money Politic

BOJONEGORO. Netpitu.com – Untuk mencegah terjadi praktik money politic dalam Pemilu legselatif, dan Pejilu Presiden yang digelar secara serentak 17 April 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bojonegoro, Polres dan Kejaksaan negeri Bojonegoro membentuk Satgas money politic.

Moch Zaenuri mengatakan pihak Bawaslu Bojonegoro telah mengintruksikan seluruh jajarannya untuk selalu bersinergi dengan Satgas Anti Money Politic yang telah dibentuk oleh Polres Bojonegoro. Jangan sampai terjadi tindakan Money Politics.

Untuk mematangkan rencana kegiatan pengawasan pencegahn dan tindakan Bawaslu Bojonegoro, Kamis (4/4/2019), mengadakan Rapat Beserta Polres dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro, di kantor Bawaslu Bojonegoro.

Rapat Bersama tersebut dilakukan guna mengantisipasi pelanggaran pada Pemilu yang akan digelar pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Sehingga pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Bojonegoro berjalan dengan aman dan kondusif.

“Kami harus selalu bersinergi dengan Satgas Anti Money Politic menjelang pelaksanaan Pemilu mendatang, baik itu Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg)”, terang Moch Zaenuri selaku Ketua Koordinator Devisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bojonegoro.

“Pelaksanaan Pemilu yang kurang 13 hari ini (kemarin red), Bawaslu Bojonegoro harus bersinergi dengan instansi lain. Sehingga bisa memaksimalkan peranannya, pencegahan mulai dilakukan saat ini hingga disaat pelaksanaan Pemilu mendatang”, jelas Ketua Koordinator Devisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bojonegoro.

Masih menurut Moch Zaenuri, kita bersama telah menyusun beberapa hal dan mensepakati bersama terkait pelaksanaan yang ada di lapangan, kita bersama harus berkolaborasi dengan Satgas Anti Money Politics dan terkonek lagi dengan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Pada pelaksanaannya Gakkumdu akan memonitoring dan mengevaluasi hasil kerja di lapangan bersama dengan Satgas Anti Money Politics dan jajaran Pengawas Kecamatan (Panwascam). Sehingga bila ada informasi apapun dapat segera ditindak lanjuti”, pungkas Moch Zaenuri.

(pur)