Bawaslu, Polres dan Kejaksaan Negeri Bentuk Satgas Money Politic

- Tim

Jumat, 5 April 2019 - 09:04

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Koordinasi Bawaslu, Polres dan Kejaksaan negeri Bojonegoro dalam mencegah tindakan praktik money politic dalam Pemilu legeslatif dan Pemilu Presiden yang akan digelar secara serentak pada 17 April 2019. Kamis (4/4/2019).

Rapat Koordinasi Bawaslu, Polres dan Kejaksaan negeri Bojonegoro dalam mencegah tindakan praktik money politic dalam Pemilu legeslatif dan Pemilu Presiden yang akan digelar secara serentak pada 17 April 2019. Kamis (4/4/2019).

BOJONEGORO. Netpitu.com – Untuk mencegah terjadi praktik money politic dalam Pemilu legselatif, dan Pejilu Presiden yang digelar secara serentak 17 April 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bojonegoro, Polres dan Kejaksaan negeri Bojonegoro membentuk Satgas money politic.

Moch Zaenuri mengatakan pihak Bawaslu Bojonegoro telah mengintruksikan seluruh jajarannya untuk selalu bersinergi dengan Satgas Anti Money Politic yang telah dibentuk oleh Polres Bojonegoro. Jangan sampai terjadi tindakan Money Politics.

Untuk mematangkan rencana kegiatan pengawasan pencegahn dan tindakan Bawaslu Bojonegoro, Kamis (4/4/2019), mengadakan Rapat Beserta Polres dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro, di kantor Bawaslu Bojonegoro.

Rapat Bersama tersebut dilakukan guna mengantisipasi pelanggaran pada Pemilu yang akan digelar pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Sehingga pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Bojonegoro berjalan dengan aman dan kondusif.

“Kami harus selalu bersinergi dengan Satgas Anti Money Politic menjelang pelaksanaan Pemilu mendatang, baik itu Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg)”, terang Moch Zaenuri selaku Ketua Koordinator Devisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bojonegoro.

Baca Juga :  Ketika Kepergian Bupati Ana Ke Inggris Jadi Buah Bibir Rakyat

“Pelaksanaan Pemilu yang kurang 13 hari ini (kemarin red), Bawaslu Bojonegoro harus bersinergi dengan instansi lain. Sehingga bisa memaksimalkan peranannya, pencegahan mulai dilakukan saat ini hingga disaat pelaksanaan Pemilu mendatang”, jelas Ketua Koordinator Devisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bojonegoro.

Masih menurut Moch Zaenuri, kita bersama telah menyusun beberapa hal dan mensepakati bersama terkait pelaksanaan yang ada di lapangan, kita bersama harus berkolaborasi dengan Satgas Anti Money Politics dan terkonek lagi dengan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Baca Juga :  Hari Ketiga Jokowi Kampanye Terbuka di Dumai dan Aceh

“Pada pelaksanaannya Gakkumdu akan memonitoring dan mengevaluasi hasil kerja di lapangan bersama dengan Satgas Anti Money Politics dan jajaran Pengawas Kecamatan (Panwascam). Sehingga bila ada informasi apapun dapat segera ditindak lanjuti”, pungkas Moch Zaenuri.

(pur)

Berita Terkait

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa
Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh
Bawaslu RI Gelar Sidang Laporan Anwar Sholeh, Soal Penetapan DCT DPR, Anna Mu’awanah
DPC PPP Bojonegoro Siap Menangkan Ganjar di Pilpres 2024