Buntut Lomba Mewarna Ditengah Covid-19 Dinas Pendidikan Panggil IGTKI Kedungadem

- Team

Jumat, 5 Juni 2020 - 12:22

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Buntut pelaksanaan lomba mewarna dan pengadaan buku Lembar Kerja Siswa (LKS), pengurus IGTKI Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro, Jumat, (05/06/2020), dipanggil ke kantor Dinas Pendidikan Bojonegoro.

Kepala Bidang Dikmas dan PAUD, Dinas Pendidikan Bojonegoro, Drs. Nandar, mengatakan mereka dipanggil untuk dimintai klarifikasi tentang lomba mewarna dan pemesanan LKS untuk siswa Taman Kanal,-kanak se Kecamaran Kedungadem.

Pengurus yang dipanggil adalah ketua, sekretaris dan bendahara IGTKI Kedungadem dan koordinator pengawas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam keterangan yang disampaikan oleh ketua IGTKI Kedungadem, mereka mengakui adanya rencana lomba tersebut, namun pelaksanaan lomba belum sempat dilakukan.

Baca Juga :  Orang Tua Murid Harus Turut Serta Dalam Pendidikan Karakter Anak

Material lomba dan piala masih di simpan di kantor IGTKI, dan belum didistribusikan ke lembaga sekolah Taman Kanak-kanak.

Meski kegiatan lomba mewarna belum sempat digelar, menurut Kabid Dikmas dan PAUD kegiatan tersebut telah berjalan dalam tahapan pelaksanaan dan kegiatan itu berpotensi melanggar protokoler pencegahan dan penularan Covid-19. Selain itu juga memberatkan orang tua siswa peserta lantaran adanya pungutan biaya pendaftaran lomba yang diwajibkan pada peserta.

Dikatakan Nandar, kegiatan lomba mewarna yang digagas IGTKI ini sebelumnya telah dihentikan pelaksanaannya karena bertepatan dengan bencana nasional wabah virus Corona.

Dimana Kementerian Pendidikan membatasi kegiatan proses belajar mengajar hanya dengan tanpa tatap muka atau secara online. Sehingga praktis tidak ada kegiatan sekolah yang bersifat pertemuan tatap muka. Selain itu, kegiatan lomba mewarna IGTKI ini juga tidak ada izin ataupun rekomendasi dari Dinas Pendidikan.

Baca Juga :  Seminar Pendidikan di Pendopo Kabupaten Tak Dihadiri Tiga Calon

“Mereka mengadakan sendiri dan tanpa memberitahukan kepada Dinas Pendidikan sebagai institusi yang menaungi Taman Kanak-kanak, baik secara tertulis maupun lisan,”papar Drs. Nandar, Kabid Dikmas dan PAUD Dinas pendidikan Bojonegoro, kepada netpitu.com di ruang kerjanya, Jumat, (05/06/2020).

Untuk itu, pihak dinas pendidikan Bojonegoro telah meminta pada IGTKI Kecamatan Kedungadem, untuk menghentikan pelaksanaan lomba mewarna. Demikian.pula untuk pengadaan LKS juga harus dihentikan karena sudah tidak ada lagi dengan kegiatan pembelajaran.

Baca Juga :  Klarifikasi Kepsek SMAN Model Terpadu Soal Photo Dua Jari

“Proses belajar tahun ajaran 2019/2020 kan sudah selesai. Kok masih ada pengadaan LKS, ini berarti memanfaatkan pendidikan sebagai ajang bisnis untuk mencari keuntungan. Ini jelas dilarang,” tegas Nandar.

Sementara itu, Korwil pengawas Kec. Kedungadem, Sunarti, ketika dikonfirmasi soal lomba mewarna dan pengadaan LKS untuk siswa TK, mengaku jika pihak pengawas tidak pernah diberitahu baik secara lisan maupun tertulis.

“Pengawas tidak pernah diberitahu, makanya kita kaget ketika muncul pemberitaan adanya lomba mewarna dan pengadaan LKS oleh IGTKI Kedungadem,” ujar Sunarti kepada netpitu.com.

(ro)

Berita Terkait

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Job Fair SMKN 1 Bojonegoro Sukses Jaring 1.217 Orang Pelamar Kerja
Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro
Diikuti 44 Didu dan PT, SMKN 1 Bojonegoro Mulai 11 – 13 Juni Gelar Job Fair Untuk Umum
Satu Jiwa Tolak Korupsi, Roadshow PMK ke 66 di Bojonegoro
PPDB SMKN Tuban – Bojonegoro Resmi Ditutup, 1109 Bangku Tak Terisi
Orang Tua Wali Murid Pertanyakan Uang Tabungan dan Uang Kunjungan Industri Yang Belum Dikembalikan
IKA SMP Negeri 2 Bojonegoro Mulai Bangun Mushola di SMPN 2

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru