Tuban Siapkan Pilkada Serentak Dengan Protokol Covid

- Team

Jumat, 5 Juni 2020 - 22:36

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TUBAN. Netpitu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI menggelar rapat virtual terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 bersama KPU dan Bawaslu Pusat, Jumat (05/06/2020).

Kegiatan ini diikuti sejumlah Gubernur, Bupati/Walikota, KPU Daerah, dan Bawaslu Daerah se-Indonesia.

Bertempat di ruang Dandang Wacana Setda Tuban, Wakil Bupati Tuban bersama Sekda Tuban, Ketua KPU Tuban, dan Ketua Bawaslu Tuban mengikuti rapat yang dipimpin langsung Mendagri RI. Tampak hadir pula pada kegiatan ini Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Tuban, Kepala Kantor Kesbangpol Tuban, Kabag Pemerintahan Setda Tuban.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam rapat tersebut, Mendagri RI, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian., M.A., Ph.D. menyatakan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 harus tetap mengacu protokol kesehatan.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Akan Tindak Tegas Perusuh

Terdapat sejumlah penyesuaian pada beberapa tahapan maupun rangkaian kegiatan Pilkada.

Salah satunya pelaksanaan kampanye model lama disesuaikan dengan protokol kesehatan.

“Tidak perlu melakukan kampanye dengan mengumpulkan masyarakat, tetapi memanfaatkan media massa,” ungkapnya.

Di samping itu, akan dilakukan penyesuaian pada teknis pelaksanaan Pilkada. Diantaranya kapasitas setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) maksimal 500 pemilih; penambahan TPS dan kelengkapannya termasuk tenaga medis dan alat kesehatan.

Selain itu, diberlakukan pembatasan waktu 1 jam 100 orang dan dilakukan secara bergelombang.

Petugas TPS dan pengawas juga dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) dalam menjalankan tugasnya.

Mendagri RI menjelaskan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak kembali dimulai 15 Juni.

Sedangkan kampanye dijadwalkan dimulai 25 September 2020. Lama waktu kampanye juga dipangkas guna meminimalisir penyebaran covid-19.

Baca Juga :  Verifikasi Faktual KPUD Hari Ini Juga Nyasar ke DPC PAN

“Pelaksanaan Pemilu pada 9 Desember 2020,” jelasnya.

Mantan Kapolri ini menyatakan dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan demi suksesnya pelaksanaan Pilkada.

Pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan KPU Daerah dan Bawaslu Daerah untuk melaksanakan restrukturisasi dan rasionalisasi anggaran.

Anggaran yang dialihkan dapat digunakan untuk keperluan lainnya seperti penyediaan APD. Pengelolaan anggaran harus benar-benar dikaji sebelum diajukan.

Sementara itu, Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., menyampaikan Pemkab Tuban siap mendukung pelaksanaan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, sesuai dengan arahan dari Mendagri.

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada sesuai protokol kesehatan akan mencegah penyebaran Covid-19 di Bumi Wali.

Pada pelaksaanaan Pilkada 2020, lanjut Wabup, Pemkab Tuban telah menyiapkan anggaran mencapai 54 milyar yang bersumber dari APBD Kabupaten Tuban.

Baca Juga :  Audit Kepengurusan Organisasi Terpenuhi Golkar Bojonegoro Siap Menangkan Pemilu 2024

Jumlah tersebut merupakan perencanaan anggaran sebelum diterapkannya protokol kesehatan.

Angka tersebut akan naik sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan mengacu pada pelaksanaan protokol kesehatan maupun regulasi lainnya.

“Sumber pendanaan bisa bersumber dari APBD maupun APBN sesuai kemampuan fiskal setiap daerah,” terangnya.

Wabup asal Rengel ini mengatakan jumlah kebutuhan APD bagi petugas TPS dan pengawas akan menunggu pengajuan dari KPU dan Bawaslu Tuban.

“Berdasarkan laporan yang saya terima, saat ini tengah dilakukan penghitungan kebutuhan APD yang diperlukan,” imbuhnya.

Wabup mengatakan Pemkab Tuban terus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu Tuban terkait pengelolaan anggaran secara efisiensi. Sejumlah tahapan pemilu akan dikondisikan sedemikian rupa, seperti Bimtek secara virtual, guna memaksimalkan anggaran yang ada.

(met)

Berita Terkait

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )
408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun
Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun
Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera
Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 21:37

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban

Selasa, 11 Juni 2024 - 11:03

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Senin, 10 Juni 2024 - 13:16

Diikuti 44 Didu dan PT, SMKN 1 Bojonegoro Mulai 11 – 13 Juni Gelar Job Fair Untuk Umum

Minggu, 12 November 2023 - 16:16

Satu Jiwa Tolak Korupsi, Roadshow PMK ke 66 di Bojonegoro

Rabu, 6 Juli 2022 - 23:21

PPDB SMKN Tuban – Bojonegoro Resmi Ditutup, 1109 Bangku Tak Terisi

Jumat, 27 Mei 2022 - 13:05

Orang Tua Wali Murid Pertanyakan Uang Tabungan dan Uang Kunjungan Industri Yang Belum Dikembalikan

Rabu, 25 Mei 2022 - 12:02

IKA SMP Negeri 2 Bojonegoro Mulai Bangun Mushola di SMPN 2

Selasa, 24 Mei 2022 - 18:00

Pungutan Kepada Siswa Melalui Komite Itu Tidak Dibenarkan

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32