Kapolri Larang Aksi Unras di Kawasan Candi Borobudur

- Team

Selasa, 5 September 2017 - 10:50

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

JAKARTA. Netpiu.com – Kapolri Jendral Tito Karnavian melarang Organisasi Masyarakat (Ormas) menggelar aksi demonstrasi bela etnis Rohingya bila aksi tersebut digelar di kawasan Candi Borobudur, pada Jumat (8/9) mendatang.

Tito pun juga sudah perintahkan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Condro Kirono untuk tidak menerima surat pemberitahuan akan aksi tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya sudah perintahkan Kapolda Jawa Tengah, jangan diizinkan. Caranya jangan menerima surat pemberitahuan,” ujar Tito usai memimpin sertijab Pati Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/9).

Baca Juga :  Bupati dan Kapolres Lakukan Pembinaan RT dan RW

Alasan Tito tidak memberikan izin kepada para Ormas yang akan menggelar aksi bela etnis Rohingya. Karena Candi Borobudur merupakan warisan dunia di Indonesia yang sangat harus dijaga agar tidak rusak.

“Ini warisan dunia yang harus kita jaga kelestarian budayanya. Oleh karena itu apa hubungannya (dengan Rohingya),” ujarnya.

Baca Juga :  DPRD Ciamis Study Banding ke Pemkab Tuban

Permasalahan yang terjadi terhadap etnis Rohingya, Tito menyebut bahwa itu bukan masalah agama antara umat Islam dengan umat Budha di sana dan juga umat Budha yang berada di Indonesia.

Tito pun menuturkan bahwa komunitas Budha yang berada di Indonesia juga memberikan atau menyampaikan pernyataan secara keras terhadap pemerintah Myanmar, agar kasus tersebut dapat terselesaikan.

Baca Juga :  Bupati Huda : Relawan Bencana Harus Tangguh dan Profesional

“Di sini Walubi dan kelompok-kelompok pengurus Budha sudah menyatakan sikap yang sangat keras, mereka mengecam pemerintah Myanmar. Mereka juga memberikan bantuan ke sana, Rohingya,” tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah organisasi berencana akan menggelar demonstrasi yang disebut Aksi Bela Muslim Rohingya dalam bentuk Gerakan Sejuta Umat Muslim Mengepung Candi Borobudur pada 8 September 2017. Aksi itu digelar untuk mendorong penyelesaian konflik Rohingnya di Myanmar.

(Ams/Md).

Berita Terkait

LHP BPK Kab. Bojonegoro Sudah Diserahkan Ke Ketua DPRD Tapi Tak Dibagikan Pada Anggota
16 Lowongan Parades Di Sukosewu, Jangan Lempar Bola Panas Ke Kecamatan
Hoax Kabar Penghentian Hibah BKD Dari KPK
Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB Lakukan Rakor Online
Miris, Masih Ada Jalan Poros Desa Berlumpur di Bojonegoro
Wartawan Bojonegoro Unjuk Rasa di Depan Mapolres, Kutuk Aksi Kekerasan Terhadap Jurnalis
PDIP : Pemkab Harus Berikan Solusi Soal Kelambatan Pencairan ADD
Duh, 53 Desa Di Bojonegoro Belum Mengajukan Pencairan ADD., Ada Apa ?

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru