Pesan Anwar Sholeh Pada Banggar DPRD Bojonegoro : Utamakan Rakyat, Ojo Kesusu, Jangan Mau Dipaksa dan Ditekan Bupati

- Tim

Selasa, 5 September 2023 - 17:37

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bojonegoro, Selasa, ( 05/09/2023 )  hari ini, kembali melanjutkan pembahasan KUA PPAS cikal bakal RAPBD Bojonegoro 2024.

Adanya permintaan percepatan pembahasan KUA PPAS ini sempat membuat anggota dewan perwakilan rakyat Bojonegoro merasakan ketidaknyamanan dalam bekerja. Lantaran mereka dipaksa untuk segera menyelesaikan pembahasan anggaran belanja pemerintah yang nilainya lebih dari Rp. 7 trilyun.

Dalam rapat pembahasan anggaran lanjutan Selasa hari ini, wakil ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto pun meminta kepada ketua Tim Perencana Anggaran Daerah Pemkab Bojonegoro untuk mengundang semua kepala OPD yang ada di Bojonegoro.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Karena jika tidak, maka DPRD akan menganulir anggaran yang telah diusulkan oleh OPD yang kepalanya tidak hadir dalam rapat pembahasan anggaran.

Baca Juga :  Peringati Kemerdekaan RI Warga Meliwis Putih Gelar Karnaval Jalan Sehat

Menanggapi sikap DPRD Bojonegoro ini, Anwar Sholeh yang pada tahun 1999 – 2004 pernah menjabat ketua DPRD Bojonegoro mendukung sikap tegas DPRD ini.

Bahkan sebagai rakyat, Anwar pun meminta pada Banggar DPRD Bojonegoro untuk bekerja lebih teliti dan cermat dalam membaca setiap usulan anggaran belanja yang diusulkan setiap OPD.

” Ojo kesusu ( jangan buru-buru ), karena setiap satu rupiah besarnya anggaran itu merupakan uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah,” ucap Anwar Sholeh, kepada netpitu.com.

Terutama pada anggaran hibah dan vantuan sosial yang bersentuhan dengan rakyat secara langsung. Mengingat 2024 merupakan tahun politik, jangan sampai anggaran tersebut digunakan sebagai modal kampanye oleh partai penenang Pemilu 2019, yang kebetulan ketua partainya sekatang menjadi bupati Bojonegoro.

Baca Juga :  Pedagang Pasar Kota Gotong Royong Bersihkan Limbah Galian Saluran Air

” Anggota dewan itu wakil rakyat, harusnya lebih manut dan tunduk pada amanah rakyat. Jangan mau ditekan bahkan iika dipaksa oleh bupati. Karena ujung-ujungnya rakyatlah yang dirugikan,” kata Anwar Sholeh.

Lalu ia mencontohkan persoalan BKKD yang sekarang ini tengah menjadi persoalan hukum di pengadilan Tipikor Surabaya.

Harusnya Banggar DPRD lebih teliti dan cermat melototi kegiatan belanja BKKD ini, sebelum meloloskan anggaran BKKD yang diusulkan pemerintah.

Karena faktanya, meski penyaluran BKKD ini sudah berjalan pada 3 tahun anggaran, namun masih ada saja beberapa desa yang sampai sekarang ini tidak pernah mendapatkan BKKD. Sebaliknya, beberapa desa bisa mendapatkan BKKD setiap tahun.

Dalam rapat anggaran Selasa, 05/09/2023, tadi siang, persoalan BKKD ini sempat disinggung oleh wakil ketua dewan, Sukur Priyanto, yang meminta agar kepala dinas PU Bina marga, memberikan data realisasi BKKD yang telah digelontorkan sejak 2021, 2022, 2023, dan rencana penyaluran BKKD 2024.

Baca Juga :  Wakapolda Jatim Launching Sistem JEP Polres Bojonegoro

Karena sampai sekarang ini pihak DPRD tidak pernah diberikan data desa mana saja yang mendapaykan BKKD, bagaimana asalm- usul mendapatkannya. ” Kami ingin tahu kreteria desa yang mendapatkan BKKD,” ucap Sukur dalam rapat pembahasan anggaran dengan TPAD Pemkab Bojonegoro.

Namun sayangnya, saat dilakukan absesi oleh Pketua TPAD Pemkab Bojonegoro, Nurul Azizah, justru kepala dinas PU Bina marga yang diharapkan bisa memberikan penjelesan tersebut belum terdapat di ruangan rapat pembahasan anggaran.

( ro )

Berita Terkait

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa
Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terkait

Selasa, 26 Maret 2024 - 11:09

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal

Sabtu, 23 Maret 2024 - 14:00

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 9 Maret 2024 - 21:31

Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

GOODNEWS

Komunitas IRL Jatim Bagikan Takjil di Bojonegoro

Minggu, 31 Mar 2024 - 12:29

BERITA

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 23 Mar 2024 - 14:00