oleh

PTUN Kabulkan Gugatan Sekdes dan Kasi Kesra Balongrejo, Jabatan Wajib Dikembalikan

-HUKUM-958 views

BOJONEGORO. Netpitu.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, mengabulkan gugatan seluruhnya dan membatalkan keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Suhihwaras, Kabupaten Bojonegoro, yang mencabut jabatan Sekretaris Desa dan Kasi Kesra Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro.

Dikutip dari laman e-courd PTUN Surabaya, Selasa, (27/10/2020) lalu, majelis hakim mewajibkan Kepala Desa Balongrejo, sebagai tergugat dalam perkara gugatan pencabutan jabatan Sekdes Balongrejo dan pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo, yang diajukan oleh penggugat, Tri Endra Widada ( Sekdes Balongrejo ) dan Wiyono ( Kasi Kesra Desa Balongrejo ), untuk memulihkan dan mengembalikan jabatan Sekdes kepada Tri Endra Widada dan Kasi Kesra kepada Wiyono.

Baca Juga :  Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi

Kedua perangkat Desa Balongrejo tersebut pada 17 April 2020 lalu telah dipecat oleh Kepala Desa Balongrejo, Suyatno. Keduanya merupakan perangkat desa yang baru diangkat pada 02 April 2020, oleh Kepala Desa Balongrejo, Subagyo ( Kepala desa Balongrejo sebelum Suyatno, red ), melalui seleksi pengisian dan penjaringan perangkat Desa Balongrejo.

Salah satu pertimbangan pencabutan jabatan Sekdes dan Kasi Kesra Desa Balongrejo, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Surat Keputusan nomor : 188/08/412.51.7.016/SK/2020, tentang pencabutan SK Kepala Desa Nomor : 141/05/SK/51.7.016/IV/2020, tentang pengangkatan Sekretaris Desa Balingrejo, dan pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo, lantaran pengisian perangkat desa Balongrejo tidak mendapatkan rekomendasi dari Camat secara tertulis, baik berupa persetujuan maupun penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.

Baca Juga :  Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi

Menanggapi putusan majelis hakim PTUN Surabaya yang membatalkan pencabutan jabatan Sekdes dan Kasi Kesra Desa Balingrejo ini, Sunaryo Abuma’in, praktisi hukum yang menjadi pendamping dan konsultan uukum panitia pengisian perangkat Desa Balongrejo, mengatakan bahwa keputusan PTUN Surabaya tersebut harusnya menjadi dasar pemikiran hukum dan pembelajaran bagi pemerintah desa yang akan melakukan pengisian perangkat desa.

Baca Juga :  Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi

“Intinya, rekomendasi camat bukanlah persyaratan ketentuan peraturan hukum dalam kegiatan pengisian perangkat desa. Karena pada prinsipnya dalam Undang-Undang Desa disebutkan bahwa pengisian perangkat adalah wewenang Pemerintah Desa, dan menjadi kewenangan Kepala desa, yang pelaksanaannya tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, termasuk Camat,” papar Sunaryo Abuma’in, kepada netpitu.com, Kamis, (06/11/2020).

Karenanya ia berharap, Kepala desa yang akan melakukan pengisian perangkat desa bisa meminta konsultasi hukum atau pendampingan hukum dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan kepastian hukum dan tidak terjebak dalam urusan administratif.

(ro)