PDIP Yakini Pemprov Jatim Tolak Raperda Dana Abadi Migas

- Team

Selasa, 6 Maret 2018 - 02:25

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Pemerintah Provinsi Jawa timur, hari ini, Selasa, (6/3), memanggil tim eksekutif Raperda Dana Abadi Migas, Pemkab Bojonegoro, untuk menyampaikan hasil evaluasi Gubernur atas Raperda tersebut.

Fraksi PDIP DPRD Bojonegoro meyakini Pemprov Jatim akan menolak Raperda ini.

Menurut  Ketua Fraksi PDIP DPRD Bojonegoro, Donny Bayu Setyawan, persoalan Raperda Dana Abadi Migas sangat kompleks dan cukup beralasan untuk tidak melanjutkan pembahasan Raperda ini.

Sejak awal, lanjut Donny, PDIP tidak sepakat dengan adanya pembahasan Dana Abadi Migas.

“Ada atau tidak payung hukum untuk Raperda Dana Abadi Migas, mengingat klausul itu masih menjadi pembahasan dalam Revisi UU Migas di DPR RI,” tandas Donny.

Selain itu, menurutnya Raperda Dana Abadi Migas tidak ada dalam Rencana Pembangunan di Bojonegoro, baik Jangka pendek, menengah apalagi jangka panjang. Sehingga untuk bisa meneruskan pembahasan Raperda ini, harus ada proses yang dilalui untuk memperkuat legitimasi hukumnya.

Baca Juga :  Satgas TMMD Sosialisasikan Gerakan Koperasi

“Kalau soal sudah disepakatinya draft Raperda ini oleh Pansus DPRD dan tim eksekutif, Fraksi PDIP tidak hadir dalam pembahasan substansi Raperda. Karena sejak awal kami tidak setuju dengan Dana Abadi Migas,” tandasnya.

Harapan yang sama akan ditolaknya Raperda Dana Abadi Migas ini oleh Pemprov Jatim juga disampaikan oleh budayawan dan pegiat seni Bojonegoro, Arieyoko. Menurutnya selain tidak ada payung hukumnya, Raperda Dana Abadi Migas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Baca Juga :  BPK Temukan 14.997 Permasalahan senilai Rp27,39 Triliun

“Dana Abadi Migas merupakan konsep ekonomi kapitalis liberal yang harus ditolak, karena hanya akan menyengsarakan rakyat Bojonegoro dan merugikan keuangan daerah. Ujungnya kemana ?. Ya, dikorupsi,” cetus Arieyoko.

(dan)

 

Berita Terkait

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )
408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun
Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun
Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera
Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:32

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03