Terima Suap, Politisi Gerindra Ini Ditangkap KPK

- Team

Selasa, 6 Juni 2017 - 13:19

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KetuA Komisi B DPRD Jawa timur, Muhamad Basuki, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (5/6), di Malang. Politisi Partai Gerindra ini diduga telah menerima suap dari koleganya.

KetuA Komisi B DPRD Jawa timur, Muhamad Basuki, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (5/6), di Malang. Politisi Partai Gerindra ini diduga telah menerima suap dari koleganya.

Netpitu.com – Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Mochammad Basuki, dari Fraksi Gerindra, resmi menjadi tersangka atas dugaan menerima suap dari sejumlah dinas di Provinsi Jawa Timur terkait pengawasan penggunaan anggaran tahun 2017. Basuki juga menerima suap dari kepala dinas peternakan atas pembahasan revisi Perda tentang hewan ternak sapi.  Basuki ditangkap tim penyidik KPK di Malang, Senin, (5/6) kemarin.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan kronologis operasi tangkap tangan (OTT) tersebut. Pada pukul 14.00 WIB, tim penyidik KPK mendatangi kantor DPRD Jawa Timur. Setelah melakukan interogasi, dua staf Basuki yakni Rahman Agung dan Santoso diamankan tim.

“Pada jam yang sama, tim KPK amankan Bambang Heryanto, Kadis Pertanian di kantornya, dan pukul 24.00 WIB, tim mengamankan 2 orang di Jalan Raya Prigen, Malang yaitu Mochammad Basuki, Ketua Komisi B Jatim dan sopirnya,” kata Basaria saat menjelaskan kronologi penangkapan politisi Gerindra itu di auditorium KPK, Selasa (6/6).

“Terakhir penyidik amankan ROH Kadis Peternakan di kediamannya pada dini hari tadi pagi tanggal 6 Juni. Ketujuh orang dibawa menjalani pemeriksaan awal di Polda Jatim sebelum diberangkatkan ke Jakarta,” imbuhnya.

“Sebelumnya di akhir Mei 2017 diduga MB (Mochammad Basuki) juga telah menerima sejumlah uang yaitu 26 Mei 2017, Rp 100 juta dari ROH (Rohayati) kadis perternakan terkait pembahasan revisi Perda No 3/2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif,” ujar wakil ketua KPK Basaria Panjaitan saat melakukan konferensi pers di auditorium KPK, Selasa (6/6).

Baca Juga :  KB Implant Gratis di TMMD Desa Meduri

Dalam proses tersebut, tim penyidik KPK menyita uang Rp 150 juta pecahan Rp 100.000 dari tangan staf Basuki, Rahman Agung. Uang tersebut diduga sebagai rangkaian komitmen fee sejumlah dinas di provinsi Jawa Timur kepada Basuki senilai Rp 600 juta.

Diduga uang itu pembayaran triwulanan kedua dari total komitmen Rp 600 juta di setiap kepala dinas diberikan kepada DPR terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan Provinsi Jatim tentang penggungaan anggaran tahun 2017.Selain menerima suap atas pengawasan penggunaan anggaran, Basuki yang merupakan residivis kasus korupsi juga menerima uang suap dari kepala dinas peternakan sapi dan kerbau betina.

“Juga diduga pemberian revisi Perda No 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif,” tambahnya.

Baca Juga :  Gara-gara Warisan, Pedang Berbicara

Atas perbuatannya tersangka pemberi suap yakni Bambang Heryanto, Anang Basuki Rahmat, dan Rohayati disangkakan telah melanggar Pasal 5 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan bagi tersangka penerima suap yakni Mochammad Basuki, Santoso dan Rahman Agung, keduanya merupakan staf Basuki, disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

(Red/Md)

Berita Terkait

Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Mantan Camat Padangan Kembali Dihadirkan di Persidangan Dugaan Korupsi BKKD
Putusan Banding PT Tipikor Surabaya Bebaskan Shodikin Dari Dakwaan Primair JPU
Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi
Anwar Sholeh Serahkan Bukti Tambahan Kasus Dugaan Pemalsuan Data Otentik
Duit BOP TPQ Diduga Mengalir Ke Kantor Kemenag Untuk Ganti Cetak Piagam
Duit BOP TPQ Lari Kemana ? Ini Pengakuan Ketua FKTPQ

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Senin, 10 Jun 2024 - 10:48