Tiga Saksi Ahli Nyatakan Kasus Kaesang Tak Penuhi Unsur Pidana

- Team

Kamis, 6 Juli 2017 - 19:02

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA. Netpitu.com – Langkah Kepolisian menghentikan laporan kasus ujaran kebencian dengan terlapor putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, dilakukan karena tidak ditemukannya unsur pidana. Langkah itupun diambil setelah penyidik memeriksa tiga saksi ahli.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, saksi ahli menyatakan kasus yang dilaporkan ketua LSM di Bekasi, Muhammad Hidayat S tidak ada unsur pidananya.

Argo kembali tegaskan, pihaknya telah memeriksa tiga saksi ahli. Di mana tidak ditemukan unsur pidananya.
“Kan memang tidak ada bagaimana (unsur pidananya). Dari keterangan ahli bahasa itu tak ada. (Kata ndeso bukan penghinaan?) Ya iya lah,” tegas Argo.

Oleh karena itu, lanjut Argo, penyidik tak akan berencana memeriksa Kaesang. “Kalau tak terbukti, masak mau diperiksa, dari pelapor saja tak terbukti, masak mau meriksa yang lain,” pungkasnya.

Baca Juga :  Antara Mutasi dan Strategi Pilkada Suyoto

Pihak Polda Metro Jaya tak takut apabila dianggap membela anak seorang presiden. Penyidik Polda Metro Jaya mempunyai alasan sendiri untuk menghentikan kasus dugaan penyebaran kebencian yang melibatkan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pengarep.

Salah satu alasan kasus dihentikan adalah si pelapor tak memiliki bukti yang jelas saat melaporkan Kaesang ke polisi.

“Kami kan sudah meriksa saksi ahli, dan tak termasuk unsur ya (pidana). Artinya kami tinggal menunggu gelar perkara. Ada ahli bahasa dan IT,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Kamis (6/7).

Baca Juga :  Pasien Terkonfirmasi Positif Covid di Tuban Tambah 17 Orang

Diberitakan sebelumnya, Wakapolri Komjen Syafruddin menegaskan bahwa untuk kasus yang dilaporkan Hidayat dengan terlapor putra bungsu Presiden Jokowi tidak akan ditindaklanjuti.

Lantaran laporan kasus tersebut dianggap mengada-ada. Dan tidak ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus yang dilaporkan Hidayat.

(Red/As)

Berita Terkait

Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Mantan Camat Padangan Kembali Dihadirkan di Persidangan Dugaan Korupsi BKKD
Putusan Banding PT Tipikor Surabaya Bebaskan Shodikin Dari Dakwaan Primair JPU
Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi
Anwar Sholeh Serahkan Bukti Tambahan Kasus Dugaan Pemalsuan Data Otentik
Duit BOP TPQ Diduga Mengalir Ke Kantor Kemenag Untuk Ganti Cetak Piagam
Duit BOP TPQ Lari Kemana ? Ini Pengakuan Ketua FKTPQ

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:32

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03