BS Dijadikan Terdakwa Tunggal Dugaan Korupsi BKKD Kec. Padangan Kuasa Hukum Tanyakan Tersangka Lainnya

- Team

Minggu, 6 Agustus 2023 - 13:42

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Sidang perdana dugaan korupsi Bantuan Keuangan Desa ( Khusus ) 8 desa di Kecamatan Padangan telah digelar pada Senin 31 Juli 2023, dengan agenda sidang pembacaan dakwaan oleh penunut umum.

Sayangnya, pergelaran sidang di pengadilan Tipikor, pengadilan negeri Surabaya itu tidak dihadiri langsung oleh terdakwa. Namun Jjasa penuntut umum dari kejaksaan negeri Bojonegoro hanya menghadirkan terdakwa BS secara virtual atau online.

Ini tentunya menjadi hal yang aneh, lantaran sekarang ini bukan lagi masa pandemi Covid 19 yang memaksa orang tidak boleh berkerumun dalam satu ruang lokasi. Terlebih Presiden RI, Joko Widodo dan juga World Health Organisation ( WHO ) telah mencabut situasi kedaruratan pandemi Covid 19.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Situasi aneh itupun langsung ditanggapi penasehat hukum terdakwa dengan mengajukan permohonan ke ketua pengadilan negeri Surabaya dan pengadilan Tipikor Surabaya, yang meminta agar sidang dugaan korupsi BKKD 8 desa di Kec. Padangan, Bojonegoro, digelar secara terbuka dengan menghadirkan terdakwa dan saksi – saksi di persidangan pengadilan Tipikor Surabaya. Agar pemeriksaan yang dilakukan majelis hakim terhadap para saksi dan  terdakwa bisa maksimal dan transparan.

” Surat permohonan sudah kami kirimkan ke ketua Pengadilan Tipikor Surabaya, ” terang kuasa hukum BS, Pinto Hutomo, SH. MH. kepada netpitu.com, Rabu, ( 02/ 08/ 2023 ).

Sementara itu, menanggapi dakwaan jaksa penuntut umum kejaksaan negeri Bojonegoro, Pinto Hutomo selaku kuasa hukum terdakwa menangkap adanya kejanggalan dan keanehan di dalam perkara dugaan korupsi BKKD ini. Lantaran penyidik hanya menetapkan kliennya ( BS ) sebagai tersangka tunggal. Padahal, dugaan perbuatan ini dilakukan secara bersama atau bersama-sama dengan 8 kepala desa penerima BKKD tahun anggaran 2021 tahap l.

Baca Juga :  Desa Sangat Tertinggal 2019 Dapat Alokasi Dana Rp 1,33 Miliar

Menurut Pinto Hutomo, hal tersebut tergambar jelas di dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebutkan BS sebagai pelaksana pembangunan jalan desa di desa Cendono, Desa Kebonagung, desa Kendung, desa Kuncen, kecamatan Padangan, dan sebagai pelaksana pembangunan jalan beton di desa Dengok, desa Prangi, desa Purworejo, dan desa Tebon, kecamatan Padangan, kabupaten Bojonegoro, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Purno Sulistyo SH. selaku kepala desa Cendono, saksi Abu Ali, selaku kepala desa Kebonagung, saksi Pujiono, selaku kepala desa Kendung, saksi Mohammad Syafudin, S.sos. selaku kepala desa Kuncen, saksi Supriyanto, selaku kepala desa Dengok, saksi Sahid, selaku kepala desa Prangi ( telah meninggal dunia ), saksi Sakri, selaku kepala desa Purworejo, dan saksi Wasito, selaku kepala desa Tebon.

Selanjutnya, diuraikan dalam dakwaan penuntut umum, bahwa pengadaan barang dan jasa di 8 ( delapan ) desa dari dana BKKD , seharusnya mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa di desa dan terkait pekerjaan jalan aspal dan pembangunan jalan rigid beton di desa yang menggunakan APBD  Bojonegoro tahun anggaran 2021, seharusnya mengacu pada ketentuan sebagai berikut :
1. Pasal 1 ayat 1 Perpres No. 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
3. Peraturan LKPP No. 12 tahun 2019 pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa.
4. Petunjuk teknis kegiatan bantuan keuangan desa khusus yang bersumber dari APBD yang diterbitkan oleh dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Kab. Bojonegoro.

Baca Juga :  Wabup Lepas Aksi Solidaritas HIV AID

Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa tahap l di 8 desa kecamatan padangan, terdakwa BS disebutkan tidak pernah memasukan penawaran selaku pelaksa pekerjaan, yang selanjutnya ditunjuk langsung tanpa petjanjian oleh 8 orang kepala desa.

Bahwa tim pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ( PPKD ) tim Pelaksana ( Timlak ) yang telah ditetapkan 8 desa tidak difungsikan dalam proses pengadaan sehingga tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan.

Selanjutnya dalam dakwaan yang dibacakan penuntut umum Kejari Bojonegoro juga diuraikan penggunaan BKKD sebagai berikut :

1. Desa Cendono, menerima BKKD tahap l, sebesar 869.500.000,- digunakan pekerjaan swakelola Rp. 69.560.000,-  dan diberikan langsung oleh kepala desa Cendono kepada terdakwa BS, sebesar Rp. 800.000.000,-

2. Desa Kebonagung, menerima BKKD tahap l, sebesar Rp. 334.455.000,- digunakan pekerjaan swakelola 34.455.000,- dan diberikan langsung oleh kepala desa Kebonagung kepada terdakwa BS, sebesar Rp. 200.000.000,-.

3. Desa Kendung, menerima BKKD tahap l, sebesar Rp. 297.273.000,-, digunakan pekerjaan swakelola sebesar Rp. 47.275.000,- diberikan langsung oleh kepala desa Kendung kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,-.

Baca Juga :  PORPROV Ke VI Jawa Timur Digelar Di Bojonegoro, Lamongan, Gresik dan Tuban

4. Desa kuncen, menerima BKKD tahap l sebesar Rp. 594.550.000,-, digunakan pekerjaan swakelola 30.468.000,- diberikan langsung oleh kepala desa Kuncen kepada terdakwa sebesar Rp. 551.000.000,-.

5. Desa Dengok, menerima BKKD tahap l sebesar Rp. 863.115.000,-, digunakan pekerjaan swakelola sebesar Rp. 124.115.000,-, diberika langsung kepala desa Dengok kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,-.

6. Desa Prangi, menerima BKKD tahap l sebesar Rp. 1.165.175.000,-, digunakan pekerjaan swakelola sebesar Rp. 24.470.000,-, diberikan langsung oleh kepala deda Prangi kepada terdakwa Rp. 700.000.000,-.

7. Desa Purworejo, menerima BKKD tahap l sebesar Rp. 1.262.305.000,-, digunakan pekerjaan swakelola Rp. 562.000.000,-, diberikan langsung oleh kepala desa Purworejo kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000.000,-.

8. Desa Tebon, menerima BKKD tahap l sebeaar Rp. 970.970.000,-, digunakan pekerjaan swakelola sebesar Rp. 73.670.000,-, diberikan langdung oleh kepala desa Tebon kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000.000,- .

” Lha ini ada apa ?. Dakwaannya seperti ini tetapi terdakwanya hanya satu ( 1 ) orang saja. Terus delapan ( 8 ) orang kepala desanya dikemanakan ?. Ini kan tidak adil. Karena itu kami minta sidang digelar secara tatap muka. Baik terdakwa maupun saksi-saksi  harus dihadirkan di depan majelis hakim persidangan agar bisa dilakukan pemeriksaan secara seksama, ” tegas Pinto Hutomo. Sh. MH. kepada netpitu.com.

” Harapan kami, bisa membongkar apa yang sebenarnya terjadi di dalam perkara dugaan korupsi BKKD  ini,” tambah Pinto Hutomo.

( ro )

Berita Terkait

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:32

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03