Mantan Dirut PT. ADS Kirimkan Somasi dan Laporkan Penyalahgunaan Wewenang Bupati ke DPRD

- Team

Selasa, 6 September 2022 - 11:11

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

R. Teguh Santoso, kuasa hukum M. Lalu Syahril Majidi.

R. Teguh Santoso, kuasa hukum M. Lalu Syahril Majidi.

BOJONEGORO. Netpitu.com – Diberhentikan tanpa alasan jelas, mantan direktur utama PT. ADS, BUMD milik Pemkab Bojonegoro layangkan somasi keberatan ke bupati Bojonegoro.

Melalui kuasa hukumnya, R. Teguh Santoso, mantan Dirut PT. ADS itu meminta bupati Bojonegoro membatalkan SK pemberhentian tersebut karena cacat hukum.

Menurut Teguh Santoso, dalam surat keputusan Bupati nomor : 188/ / KEP/ 412.013/ 2022 tersebut tidak disertai alasan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan anggota dewan direksi BUMD.

” Pemberhentian di tengah masa jabatan harusnya diputuskan melalui RUPS Luar Biasa. Tapi meski disini ada RUPSL Tetapi dalam RUPSLB tidak memutuskan pemberhentian direktur utama. Undangan RUPSLB-nya evaluasi tapi tidak jelas apa yang dievaluasi. Dan PT. SER selaku pemegang saham juga merasa tidak pernah memberikan persetujuan pemberhentian Dirut PT. ADS. Tahu-tahu sudah ada SK pemberhentian Dirut dari bupati,” terang R. Teguh Santoso kepada netpitu.com di kantor DPRD Bojonegoro.

Baca Juga :  Semanding Kembali Pimpin Perolehan Medali

Terpisah M. Lalu Syahril Majidi, yang dihubungi melalui selulernya membenarkan jika hari ini, Selasa, 6/09/2022, kuasa hukum yang ditunjuknya datang ke Bojonegoro untuk menyampaikan somasi keberatan ke bupati dan menyampaikan surat laporan penyalahgunaan wewenang ke DPRD.

“Tujuan Saya dalam hal ini bukan menyayangi jabatan, tetapi agar good corporate governance(GCG) pada BUMD menjadi tegak, sebagaimana tujuan dari amanat peraturan perundangan,” ujar M. Lalu.

Lebih lanjut dikatakan M. Lalu, GCG ada secara esensial bertujuan untuk memproteksi institusi khususnya dalam hal ini BUMD dari “kepentingan” yang melenceng dari tujuan pendirian bumd tersebut.

Baca Juga :  Belum Ada Tersangka, Kejaksaan Telah Periksa 40 Saksi

“Sebagai seorang yang mendalami GCG (Doktor dibidang keuangan dan GCG/tata kelola perusahaan) maka sudah menjadi kewajiban saya untuk memperjuangkan implementasinya khususnya pada BUMD,” kata M. Lalu.

Sehingga diharapkan BUMD dapat berkembang secara berkesinambungan (sustainability) karena terhindar dari praktek-praktek konflik kepentingan jangka pendek, tambah M. Lalu Syahril Majidi.

(ro)

Berita Terkait

Pengurus MWC NU Kepohbaru dan Pengurus Ranting Se- Kec. Kepohbaru Dilantik
Polres Tuban Bakal Panggil Anna Mu’awanah Terkait Dugaan Laporan Palsu Ke Polisi
Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru