oleh

Mantan Dirut PT. ADS Kirimkan Somasi dan Laporkan Penyalahgunaan Wewenang Bupati ke DPRD

-BERITA-447 views

BOJONEGORO. Netpitu.com – Diberhentikan tanpa alasan jelas, mantan direktur utama PT. ADS, BUMD milik Pemkab Bojonegoro layangkan somasi keberatan ke bupati Bojonegoro.

Melalui kuasa hukumnya, R. Teguh Santoso, mantan Dirut PT. ADS itu meminta bupati Bojonegoro membatalkan SK pemberhentian tersebut karena cacat hukum.

Menurut Teguh Santoso, dalam surat keputusan Bupati nomor : 188/ / KEP/ 412.013/ 2022 tersebut tidak disertai alasan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan anggota dewan direksi BUMD.

Baca Juga :  Ketar- ketir Anwar Sholeh Menunggu Hasil Gelar Perkara Ganti Nama Bupati Bojonegoro

” Pemberhentian di tengah masa jabatan harusnya diputuskan melalui RUPS Luar Biasa. Tapi meski disini ada RUPSL Tetapi dalam RUPSLB tidak memutuskan pemberhentian direktur utama. Undangan RUPSLB-nya evaluasi tapi tidak jelas apa yang dievaluasi. Dan PT. SER selaku pemegang saham juga merasa tidak pernah memberikan persetujuan pemberhentian Dirut PT. ADS. Tahu-tahu sudah ada SK pemberhentian Dirut dari bupati,” terang R. Teguh Santoso kepada netpitu.com di kantor DPRD Bojonegoro.

Baca Juga :  Terkait Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Mulyorejo, Camat dan 3 Pejabat Kecamatan Balen Penuhi Panggilan Kejaksaan

Terpisah M. Lalu Syahril Majidi, yang dihubungi melalui selulernya membenarkan jika hari ini, Selasa, 6/09/2022, kuasa hukum yang ditunjuknya datang ke Bojonegoro untuk menyampaikan somasi keberatan ke bupati dan menyampaikan surat laporan penyalahgunaan wewenang ke DPRD.

“Tujuan Saya dalam hal ini bukan menyayangi jabatan, tetapi agar good corporate governance(GCG) pada BUMD menjadi tegak, sebagaimana tujuan dari amanat peraturan perundangan,” ujar M. Lalu.

Lebih lanjut dikatakan M. Lalu, GCG ada secara esensial bertujuan untuk memproteksi institusi khususnya dalam hal ini BUMD dari “kepentingan” yang melenceng dari tujuan pendirian bumd tersebut.

Baca Juga :  Realisasi Pendapatan Negara di Wilayah Bojonegoro - Lamongan Alami Peningkatan

“Sebagai seorang yang mendalami GCG (Doktor dibidang keuangan dan GCG/tata kelola perusahaan) maka sudah menjadi kewajiban saya untuk memperjuangkan implementasinya khususnya pada BUMD,” kata M. Lalu.

Sehingga diharapkan BUMD dapat berkembang secara berkesinambungan (sustainability) karena terhindar dari praktek-praktek konflik kepentingan jangka pendek, tambah M. Lalu Syahril Majidi.

(ro)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.