Agus SR Beber Pelanggaran DPRD Dalam Keputusan Kerjasama Pemkab Bojonegoro dan PT. SER

- Team

Selasa, 6 Oktober 2020 - 09:16

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Agus Susanto Rismanto, penggugat kerjasama PI.

Agus Susanto Rismanto, penggugat kerjasama PI.

BOJONEGORO. Netpitu.com – Sidang gugatan Citizen Lawsuit atas perjanjian kerjasama penyertaan modal Particypating of Interest ( PI ), Selasa, (06/10/2020), hari ini, kembali digelar oleh majelis hakim Pengadilan Negeri ( PN ) Bojonegoro.

Agus Susanto Rismanto, selaku penggugat, mengatakan pihaknya telah menyiapkan jawaban tanggapan gugaran yang disampaikan para tergugat pada persidangan Selasa, (29/09/2020) pekan lalu.

Menurut Agus SR, semasa dirinya menjabat sebagai anggota DPRD Bojonegoro, periode 2004 – 2009 – 2014, pernah mengingatkan kepada pihak pemerintah maupun legeslatif tentang perjanjian kerjasama penyertaan modal PI antara Pemkab Bojonegoro dan PT. SER yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan atau cacat hukum.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bahkan dirinya pernah mengirim surat kepada pimpinan DPRD Bojonegoro pada 9 Juli 2005, yang berisi tentang evaluasi dan peninjauan kembali keputusan DPRD Bojonegoro tanggal 5 Juli 2005, dan peninjauan kembali perjanjian antara bupati dan PT. SER, karena keputusan DPRD Bojonegoro tanggal 5 Juli 2005 cacat hukum dan melanggar Tata Tertib DPRD Bojonegoro.

Baca Juga :  Diduga Terima Suap, Kader PAN Ini Jadi tersangka KPK

Pertama, Rapat DPRD Bojonegoro dengan agenda Presentasi dari Pihak PT Surya Energi Raya secara sepihak oleh pimpinan DPRD Bojonegoro diklaim sebagai Rapat paripurna.

Kedua, Pimpinan Rapat tidak memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk memberikan pandangan umum atau pendapat bahkan permintaan Penggugat saat itu untuk dilakukan break agar anggota DPRD Bojonegoro bermusyawarah tidak dipenuhi pimpinan.

Bahwa sebagai persyaratan terpenuhinya syarat Rapat Paripurna adalah sudah terjadwal dalam agenda Badan Musyarawah, serta adanya pandangan umum fraksi dan pandangan akhir fraksi atas permasalahan yang disampaikan dalam rapat paripurna.

Ketiga permintaan pada saat rapat agar pembagian komposisi bagi hasil tidak diputuskan sepihak dengan cara melakukan beauty contest / biding dijanjikan akan dipenuhi oleh Pimpinan Rapat dan Pihak PT SER.

Baca Juga :  Inilah Penjelasan Kemenkeu Soal PMK Nomor: 243/ PMK.05/2015

Dan lebih parah lagi, ternyata satu bulan sebelum dilakukannya rapat/ presentasi di DPRD Bojonegoro, antara Pemkab Bojonegoro yang diwakili bupati Santoso, dan PT. SER telah melakukan petikatan perjaniian kerjasa di hadapan Notaris Yatiman Hadi Soepardjo, pada 5 Juni 2005.

” Namun nyatanya, rekomendasi dan peringatan tersebut diabaikan dan tidak ditindaklanjuti bupati Bojonegoro waktu itu ( Santoso ). Pengabaian yang sama uyga dilakukan oleh pimpinan dewan waktu itu, Tamam Syaifuddin,” terang Agus Susanto Rismanto, kepada netpitu.com, Selasa, ( 06/10/2020)..

Agus SR, juga mengungkapkan banyak penolakan dari rakyat Bojonegoro atas dilakukannya kesepatan perjanjian ketjasama antara Pemkab Bojonegoro dan PT. SER, waktu itu.

Baca Juga :  Tragis, Jelang Akhir Jabatan Wali Kota Batu Terjaring OTT KPK

Gelombang unjuk rasa penolakan PT. SER sebagai mitra kerjasama Pemkab Bojonegoro dalam pengelolaan modal PI blok Cepu, berlangsung terus menerus.

Seperti terjadi pada 2 Agustus 2005, ribuan massa dari penjuru Bojonegoro melakuakn aksi unjuk rasa Ke Kantor Bupati Bojonegoro dan ke kantor DPRD Bojonegoro agar Perjanjian antara Pemkab Bojonegoro dan PT. SER dibatalkan.

Pada prinsipnya Agus SR, sebagai penggugat tidak mempersoalkan kedudukan PT. SER menjadi mitra kerjasama Pemkab Bojonegoro dalam penyertaan modal PI.N. Namun, tentunya dengan bagi hasil keuntungan yang lebih berpihak kepada rakyat dan Pemerintah Bojonegoro.

“Bukannya seperti sekarang ini, 75 persen keuntunfan untuk PT. SER. Sedangkan Pemkab Bojonegoro hanya mendapat bagi hasil yang secuil, 25 persen,” ujar Agus S. Rismanto.

(ro)

Berita Terkait

Kejaksaan Bojonegoro Tahan 4 Kades Tersangka Korupsi BKKD Nek Kecamatan Padangan
Dugaan Korupsi Praoto Siaga, Kejaksaan Bojonegoro Ijek Mumet Goleki Tersangka Utama
Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Mantan Camat Padangan Kembali Dihadirkan di Persidangan Dugaan Korupsi BKKD
Putusan Banding PT Tipikor Surabaya Bebaskan Shodikin Dari Dakwaan Primair JPU
Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi
Anwar Sholeh Serahkan Bukti Tambahan Kasus Dugaan Pemalsuan Data Otentik

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru