TUBAN. Netpitu.com – Pemerintah Tuban melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) melakukan Sosialisasi dan Bimtek Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kamis (5/12/2019) di Ruang Rapat RH Ronggolawe Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
Sosialisasi dibuka Sekretaris Daerah, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si diikuti oleh semua Kepala OPD dan Camat serta PPK dan Bendahara Pengeluaran OPD se-Kabupaten Tuban dengan narasumber dari Universitas Diponegoro, Semarang.
Sekda dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman untuk mengimplementasikan tahapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Selain itu, untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam rangka proses pengelolaan keuangan APBD tahun anggaran 2021 yang harus sudah dimulai dari tahun depan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Sekda mengatakan bahwa Hal ini menjadi tantangan daerah juga tantangan bersama untuk memahami tentang peraturan baru dengan juklak, juknis dan aturan pendukung lainnya sampai dengan pengaplikasiannya.
“Oleh karena itulah kegiatan ini sangat tepat untuk menyamakan persepsi sehingga harapannya menjadi acuan yang nantinya dalam proses perencanaan APBD 2021 sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.
Mantan Kepala Bappeda ini menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah sehingga pada dasarnya semua ASN harus dapat memahami dan melaksanakannya dengan baik.
Saat ini perkembangan zaman cukup pesat, setiap saat ada sesuatu yang baru dan terus diupdate sesuai dengan kebutuhannya sehingga semua komponen harus dapat menyesuaikannya sebaik mungkin.
Sekda berharap kegiatan ini mampu meningkatkan performa pelayanan kepada masyarakat sehingga hasilnya dapat dirasakan sebaik mungkin oleh masyarakat.
(met)
