Bupati Tak Ada, Pengusaha Konstruksi Batal Demo

- Tim

Senin, 7 Januari 2019 - 16:16

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tahu jika usahanya melakukan unjuk rasa di Pemkab Bojonegoro akan sia-sia, rencana unjuk rasa sejumlah pengusaha jasa konstruksi di Bojonegoro dibatalkan.

Tahu jika usahanya melakukan unjuk rasa di Pemkab Bojonegoro akan sia-sia, rencana unjuk rasa sejumlah pengusaha jasa konstruksi di Bojonegoro dibatalkan.

BOJONEGORO. Netpitu.com – Aksi unjuk rasa yang seyogyanya digelar oleh pengusaha jasa kontruksi di Bojonegoro pada Senin (7/1/2019) hari ini, batal digelar. Tidak diketahui persis apa alasan mereka membatalkan aksi unjuk rasa ke Pemkab Bojonegoro tersebut tidak jadi digelar.

Dari informasi yang diperoleh nettpitu.com, sebab dibatalkannya aksi demo pada Senin, 7 Januari 2019 ini lantaran Bupati Anna Muawanah sedang tidak berada di Bojonegoro, dan masih berada di Jakarta.

“Karena Bupati tidak ada ditempat, demo dibatalkan dan demo tetap akan dgelar tetapi menunggu Bupati datang ( ada di Bojonegoro ),” ungkap sumber netpitu.com, yang sangat dipercaya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebelumnya melalui pesan Whats App beredar himbauan yang mengajak para anggota asosiasi untuk melakukan unjuk rasa ke Pemkab Bojonegoro, atas tidak dapat dicairkannya pembayaran proyek akhir tahun 2018.

Pesan yang beredar itu disinyalir berasal dari salah satu ketua Assosiasi pengusaha jasa kontruksi di Bojonegoro, yang berbunyi :
” INSTRUKSI : disampaikan kepada seluruh anggota GAPENSINAS, ASKUMNAS, PERKOBAS, GAPKIN, APTAKINDO, PERKOPINDO, bahwa kita akan menggelar demo pada Bupati Bojonegoro besukmpd hari Senin tgl 7 Januari 2019 terkait proyek 2018 yg belum dicairkan untuk itu dimohon :
1. Anggota wajib hadir
2. Yg proyeknya belum cair wzjib membawa masa minimal 5 org/paket
3. Datang ontime hr senin jam 9
4. bagi yg tdk hadir SBU tdk diperpanjang
Terima kasih….,”.

Baca Juga :  Paparan Covid 19 Meningkat, BINDA Jatim Terus Genjot Kegiatan Vaksinasi

Himbauan yang bersifat wajib diikuti itu tidak bisa dihindari oleh sejumlah pengusaha jasa kontruksi. Beberapa pengusaha yang pembayaran proyeknya sudah cairpun diwajibkan untuk mengikuti demo lantaran ada ancaman SBU perpanjangan tidak diterbitkan oleh Asosiasi.

Meski dalam rapat dengan Bupati Anna Muawanah di Pemkab beberapa waktu lalu menghasilkan keputusan Pemkan akan membayar proyek – proyek tersebut setelah ada persetujuan/ tanda tangan dari DPRD untk proses pencairan. Dan jika DPRD menyetujui dan menandatangi, Februari – Maret akan bisa cair.

Baca Juga :  Ketika Bupati Bojonegoro Langgar Aturan Sendiri

Sementara itu, Kepada BPKAD Bojonegoro, Ibnu Suyuti, kepada netpitu.com mengatakan hingga kini belum ada kepastian ( jumlah proyek ) dari SKPD terkait, baik Dinas PU Bina Marga maupun Cipta Karya.

“Kemarin rapat kami kan nulis surat 118 dari Cipta Karya dan 124 di Bina Marga, ini bergerak terus, berarti kan belum ada titik temu,” tegas Ibnu Suyuti, Senin, (7/1/2019), di kantornya.

Dari hasil rapat akan diminta pada SKPD, berapa sebebarnya SPP dan SPM yang belum dibuat. Jadi tahu berarapa jumlah proyek ini.

” Kalo kemarin 196 itu di Cipta Karya, dan 183 di Bina Marga. Tapi ini belum tahu karena kemarin belum ada surat resmi,” jelas Ibnu Suyuti lebih lanjut.

Menjawab pertanyaan apakah proyek-proyek yang tunda bayar tersebut akan dibayar pada APBD 2019 ini atau di P-APBD 2019, Ibnu Suyuti mengatakan itu tergantung dari SKPD.

Baca Juga :  Puluhan Punky Binaan Polisi Pilih Rayakan Tahun Baru Di Ponpes

“Kami selaku BUD hanya menunggu usulan pembayaran,” tandas Ibnu Suyuti.

Terpisah, menanggapi tertundanya pembayaran proyek tahun anggaran 2018 ini, direktur CV. Gemilang, Djoko Adi Sunaryo, menyatakan bisa saja proyek-proyek tersebut dibayarkan pada Februari – Maret, sesuai skenario yang diusulkan Pemkab.

Tetapi syaratnya pergeseran kegiatan dan anggaran pada APBD 2019 itu kan harus disetujui DPRD, setelah itu dikonsultasikan lagi ke Gubernur, dan setelahnya baru dimintakan pengesahan pada DPRD kembali.

“Ya mau tak mau tetap harus menempuh proses yang memakan waktu cukup panjang, sebelum bisa dibayarkan. Tetapi diakui Joko, itu lebih baik dan lebih cepat pencairannya daripada menunggu pencairannya setelah Perubahan – APBD 2019.

Soal rencana unjuk rasa yang bakal digelar oleh para pengusaha perusahaan jasa kontruksi tersebut, Joko mengaku tidak akan ikut. Terlebih dari Asosiasi yang diikutinya (Gapensi) melarang anggotanya untuk ikut berunjukrasa.

(dan/ro).

Berita Terkait

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa
Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh