Bahas LKPJ Bupati, DPRD Tuban Bentuk Tim Pansus

- Tim

Kamis, 7 Februari 2019 - 08:41

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban, membentuk tim Pansus LKPJ Bupati Tuban tentang APBD 2018. Rabu, (6/2/2019).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban, membentuk tim Pansus LKPJ Bupati Tuban tentang APBD 2018. Rabu, (6/2/2019).

TUBAN. Netpitu.com – Menindaklanjuti penyampaian nota pengantar LKPJ Bupati TA 2018 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Rabu, (6/2/2019), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban, membentuk tim Pansus ( Panitia Khusus ) Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Bupati Tuban tentang APBD 2018.

Rapat paripurna DPRD Tuban, menyepakati DR. Kristiawan, SP. MM. sebagai ketua Tim Pansus, dan Ir. H. Adnan Khohar, sebagai wakil ketuan tim. Sedangkan sekretaris tim Pansus dijabat drs. Nur Aziz.

Baca Juga :  PMII Anggap DPRD Bojonegoro Belum Layak Terima Kenaikan Pendapatan

Menurut Ketua DPRD Tuban, M. Miyadi, LKPJ merupakan instrumen penting bagi kepala daerah sebagai wujud pertanggungjawabannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun.

Dikatakan oleh Sekretaris DPC PKB Tuban tersebut, bahwa sesuai amanat Undang-undang dalam fungsi pengawasan dan legeslasi maka DPRD berwenang untuk meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati setiap akhir tahun anggaran.

Sebelumnya, Bupati Tuban, H. Fathul Huda, dalam penyampaian nota pengantar LKPJ, meminta agar segera dilakukan pembahasan LKPJ yang telah disampaikan ke pihak legeslatif.

Baca Juga :  Buka Jambore Pemuda Wabup Tuban Berharap Duta Pemuda Harus Berprestasi

“Merespon permintaan Bupati tersebut, DPRD Tuban membentuk tim Pansus, pada paripurna kedua, ” papar M. Miyadi.

Nantinya tim Pansus akan melakukan pembahasan LKPJ bersama dengan tim Pemda sebagai input rekomendasi DPRD sebagai rangkaian untuk meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah, tambah ketua DPRD Tuban, M. Miyadi.

(met)

Berita Terkait

LHP BPK Kab. Bojonegoro Sudah Diserahkan Ke Ketua DPRD Tapi Tak Dibagikan Pada Anggota
16 Lowongan Parades Di Sukosewu, Jangan Lempar Bola Panas Ke Kecamatan
Hoax Kabar Penghentian Hibah BKD Dari KPK
Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB Lakukan Rakor Online
Miris, Masih Ada Jalan Poros Desa Berlumpur di Bojonegoro
PDIP : Pemkab Harus Berikan Solusi Soal Kelambatan Pencairan ADD
Duh, 53 Desa Di Bojonegoro Belum Mengajukan Pencairan ADD., Ada Apa ?
Duh… Belum Terima Gaji Bulan Maret, ASN Dinas Sosial Bingung Cari Talangan