Penyelesaian Izin Pasar Ngampel, Tim Pemkab Masih Tunggu SK Bupati

- Tim

Sabtu, 7 Desember 2019 - 09:04

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lokasi rencana pembangunan pasar Desa Ngampel, di Jalan Pemuda, Bojonegoro.

Lokasi rencana pembangunan pasar Desa Ngampel, di Jalan Pemuda, Bojonegoro.

BOJONEGORO. Netpitu.com – Penyelesaian perizinan pasar Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, masih menunggu SK tim Pemkab. SK yang sebelumnya telah diajukan ke Bupati Bojonegoro itu mengalami revisi.

“Tanggal 3 SK yang telah direvisi sudah diajukan ke Bupati,” ujar Kabid Ketahanan Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD ) Bojonegoro, Ira Mada, Jumat, (6/12/2019), di ruang kerjanya.

Kapan SK tersebut akan ditandatangani bupati Ira Mada tidak dapat memastikan. Lantaran bupati tengah berada di luar kota.

Diberitakan sebelumnya, rapat monitoring yang dihadiri Bupati, Sekda, Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Gunardi, Plt. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Djuono P., Kabag Hukum, Faizol, Kasi Datun Kejari Bojonegoro, Aditya, Kades Ngampel, Pudjianto, Ombudsman perwakilan Jawa timur, dan Edy Kuntjoro sebagai pihak pelapor.

Adapun kesimpulan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan hasil monitoring Ombudsman terhadap penyelesaian laporan penundaan berlarut penerbitan izin pasar desa Desa Ngampel yang ditungkan dalam beriya acara menyebutkan bahwa “Setelah pertemuan ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro segera membentuk tim sesuai Permendagri nomer 1 tahun 2016 dan selanjutnya melaporkan perkembangannya kepada Ombudsman”.

Baca Juga :  Honor Penyuluh Agama Non PNS Naik 100 Persen

Dengan belum selesainya pembentukan tim Pemkab Bojonegoro nantinya bertugas menetapkan jumlah kontribusi pendapatan desa setiap tahunnya selama kerja sama dengan investor, menjadikan penyelesaian izin pasar Desa Ngampel terus molor.

Edy Kuntjoro, ketua DPD LPM Bojonegoro, menyayangkan belum terbentuknya tim Pemkab dalam dua minggu setelah monitoring Ombudsman.

“Padahal saat monitoring Ombudsman disebutkan oleh Asisten l bupsti, Joko Lukito, Pemkab sudah membentuk tim dan tinggal di SK kan bupati. Mestinya jika mau bupati saat itu bisa langsung menandatangani SK tim itu kan,” keluh Edy Kuntjoro.

Baca Juga :  Bupati Kukuhkan Pengurus Genpi Dan BPC PHRI Bojonegoro

Dengan belum ditandatanganinya SK Tim Pemkab, Edy Kuntjoro, mengatakan hal tersebut akan mempengaruhi kecepatan penyelesaian izin pasar Desa Ngampel. Selain itu juga mempengaruhi penilaian pihak Ombudsman terhadap pelayanan perizinan di Bojonegoro.

Karenanya dengan demikian dugaan maladministrasi penundaan berlarut pelayanan izin pasar Desa Ngampel yang proses pengajuannya sejak 2014 lalu itu bisa menjadi terbukti.

(ro/yon)

Berita Terkait

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa
Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terkait

Selasa, 26 Maret 2024 - 11:09

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal

Sabtu, 23 Maret 2024 - 14:00

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 9 Maret 2024 - 21:31

Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

GOODNEWS

Komunitas IRL Jatim Bagikan Takjil di Bojonegoro

Minggu, 31 Mar 2024 - 12:29

BERITA

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 23 Mar 2024 - 14:00