oleh

Muscab Cacat Formil, Forum PAC Minta DPP PPP Batalkan Hasil Muscab DPC Bojonegoro

-BERITA-60 views

BOJONEGORO. Netpitu.com – Melalui kuasa hukumnya, 9 PAC Partai Persatuan Pembangunan, di Kabupaten Bojonegoro, 4 Desember 2021 lalu, laporkan hasil Muscab DPC PPP Bojonegoro yang dianggap cacat formil ke Dewan Pimpinan Pusat ( DPP ) PPP. Mereka meminta kepada DPP PPP untuk membatalkan hasil Muscab DPC PPP Bojonegoro, tanggal 14 Nopember 2021 dan memerintahkan DPW PPP Jatim agar dilakukan Muscab digelar ulang.

Ketua Tim Kuasa hukum 9 PAC PPP Bojonegoro, Imam Syafi’i. SH. MKn. mengatakan ada 5 poin penting terkait penyelenggaraan Muscab DPC PPP yang dilaporkan ke DPP PPP.

Pertama penyelenggaraan Muscab direkayasa sedemikian rupa seperti panggung dagelan. Kedua, tahapan penyelenggaraan Muscab tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART PPP dan PO Nomor 1 tahun 2021. Sehingga tahapan Muscab tidak dilakukan dan Muscab IX DPC PPP Bojonegoro dianggap cacat formil.

Baca Juga :  Kades Prangi Akui Tak Pernah Berikan Uang Pada Wartawan

Ketiga, lanjut Imam Syafi’i, pengurus harian DPC PPP maupun pimpinan majelis DPC PPP tidak memperoleh undangan Muscab secara resmi, sehingga bertentangan dengan Pasal 34 Paragraf ke 6, ayat ( 2 ) AD/ART PPP tentang Muscab dan Pasal 11 PO PPP Nomor 1 tahun 2021, yang menyebutkan utusan terdiri atas sebagaimana poin a,b,c.

” Itu jelas melanggar AD/ART dan PO Nomor 1 tahun 2021,” tandas Imam Syafi’i.

Sedangkan point ke 4, tidak dilaksanakannya proses demokrasi secara benar pada Muscab DPC PPP Bojonegoro. Lantaran pada saat itu PAC yang dianggap berseberangan dengan ketua DPC PPP tidak diberikan wewenang maupun waktu untuk lakukan koreksi terhadap laporan pertanggungjawaban ketua DPC di saat Muscab berlangsung.

Baca Juga :  Pencurian Mobil Dinas Bupati, Penuh Kejanggalan dan Keanehan

” Ini melanggar Pasal 35 AD/ART partai dan Pasal 12 , ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Organisasi PPP nomor 1 tahun 2021,” tegas Imam Syafi’i, di kantornya.

Selanjutnya, pada poin ke 5 yang merupakan bagian poin paling penting adalah tidak adanya laporan pertanggungjawaban keuangan partai dalam Muscab. Sehingga peserta tidak bisa mengetahui sejauh mana penggunaan uang partai itu dilakukan. Apakah sesuai ketentuan atau tidak. Karena selama ini tidak pernah mendapatkan laporan keuangan secara berkala atau tahunan.

“Ini kan menyangkut akuntabilitas partai dan nama baik partai. Jangan sampai partai itu hanya dijadikan kedok untuk mencari kekayaan pribadi pengurus semata. Apalagi dalam kepemimpinan Khoirul Anam sebagai ketua DPC PPP periode 2016 – 2021, ada banyak pemasukan keuangan yang didapat partai. Baik itu bantuan partai politik dari Pemkab Bojonegoro, iuran anggota dewan Fraksi PPP DPRD Bojonegoro maupun uang mahar dari calon bupati dan calon wakil bupati yang diusung PPP pada Pilkada 2018 lalu. Informasi yang kami terima dari PAC uang mahar Cabup-Cawabup dipatok Rp. 800 juta per kursi milik PPP di DPRD Bojonegoro. Berarti ada masukan keuangan sekitar Rp. 4 milyar yang semestinya penggunaan uang mahar tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh Khoirul Anam, sebagai ketua DPC PPP Bojonegoro, kepada peserta Muscab,” ungkap Imam lebih lanjut.

Baca Juga :  Yuk ! Ngabuburit di Pusat Kuliner Jalan Thamrin

(ro)

Komentar

2 komentar

Komentar ditutup.