Muscab Cacat Formil, Forum PAC Minta DPP PPP Batalkan Hasil Muscab DPC Bojonegoro

- Team

Selasa, 7 Desember 2021 - 16:22

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Melalui kuasa hukumnya, 9 PAC Partai Persatuan Pembangunan, di Kabupaten Bojonegoro, 4 Desember 2021 lalu, laporkan hasil Muscab DPC PPP Bojonegoro yang dianggap cacat formil ke Dewan Pimpinan Pusat ( DPP ) PPP. Mereka meminta kepada DPP PPP untuk membatalkan hasil Muscab DPC PPP Bojonegoro, tanggal 14 Nopember 2021 dan memerintahkan DPW PPP Jatim agar dilakukan Muscab digelar ulang.

Ketua Tim Kuasa hukum 9 PAC PPP Bojonegoro, Imam Syafi’i. SH. MKn. mengatakan ada 5 poin penting terkait penyelenggaraan Muscab DPC PPP yang dilaporkan ke DPP PPP.

Pertama penyelenggaraan Muscab direkayasa sedemikian rupa seperti panggung dagelan. Kedua, tahapan penyelenggaraan Muscab tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART PPP dan PO Nomor 1 tahun 2021. Sehingga tahapan Muscab tidak dilakukan dan Muscab IX DPC PPP Bojonegoro dianggap cacat formil.

Ketiga, lanjut Imam Syafi’i, pengurus harian DPC PPP maupun pimpinan majelis DPC PPP tidak memperoleh undangan Muscab secara resmi, sehingga bertentangan dengan Pasal 34 Paragraf ke 6, ayat ( 2 ) AD/ART PPP tentang Muscab dan Pasal 11 PO PPP Nomor 1 tahun 2021, yang menyebutkan utusan terdiri atas sebagaimana poin a,b,c.

” Itu jelas melanggar AD/ART dan PO Nomor 1 tahun 2021,” tandas Imam Syafi’i.

Sedangkan point ke 4, tidak dilaksanakannya proses demokrasi secara benar pada Muscab DPC PPP Bojonegoro. Lantaran pada saat itu PAC yang dianggap berseberangan dengan ketua DPC PPP tidak diberikan wewenang maupun waktu untuk lakukan koreksi terhadap laporan pertanggungjawaban ketua DPC di saat Muscab berlangsung.

Baca Juga :  Peringati Hari Adhyaksa, Kejaksaan Bojonegoro Gelar Vaksinasi dan Bhakti Sosial

” Ini melanggar Pasal 35 AD/ART partai dan Pasal 12 , ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Organisasi PPP nomor 1 tahun 2021,” tegas Imam Syafi’i, di kantornya.

Selanjutnya, pada poin ke 5 yang merupakan bagian poin paling penting adalah tidak adanya laporan pertanggungjawaban keuangan partai dalam Muscab. Sehingga peserta tidak bisa mengetahui sejauh mana penggunaan uang partai itu dilakukan. Apakah sesuai ketentuan atau tidak. Karena selama ini tidak pernah mendapatkan laporan keuangan secara berkala atau tahunan.

“Ini kan menyangkut akuntabilitas partai dan nama baik partai. Jangan sampai partai itu hanya dijadikan kedok untuk mencari kekayaan pribadi pengurus semata. Apalagi dalam kepemimpinan Khoirul Anam sebagai ketua DPC PPP periode 2016 – 2021, ada banyak pemasukan keuangan yang didapat partai. Baik itu bantuan partai politik dari Pemkab Bojonegoro, iuran anggota dewan Fraksi PPP DPRD Bojonegoro maupun uang mahar dari calon bupati dan calon wakil bupati yang diusung PPP pada Pilkada 2018 lalu. Informasi yang kami terima dari PAC uang mahar Cabup-Cawabup dipatok Rp. 800 juta per kursi milik PPP di DPRD Bojonegoro. Berarti ada masukan keuangan sekitar Rp. 4 milyar yang semestinya penggunaan uang mahar tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh Khoirul Anam, sebagai ketua DPC PPP Bojonegoro, kepada peserta Muscab,” ungkap Imam lebih lanjut.

Baca Juga :  Tim Anna Wawan Pastikan Program Kampanye Masuk RPJMD dan KUA-PPAS RAPBD Bojonegoro 2019

(ro)

Berita Terkait

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:32

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03