KPK dan Polri Harus Awasi Praktik Jual Beli Perahu Partai Dalam Pilkada

- Tim

Senin, 8 Januari 2018 - 23:17

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA. Netpitu.com – Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjun langsung mengawasi praktik jual beli perahu partai oleh calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2018.

“Aroma transaksi jual beli perahu parpol agaknya tercium,” ujarnya, Senin (8/1) di Jakarta.

Untuk itu, menurutnya, Kepolisian dan KPK melalui satgas antipolitik uang harusnya bisa menelusurinya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dahnil menuturkan, praktik politik uang sudah dimulai pada proses dukungan partai, berseliweran harga satu kursi yang bervariasi di masing-masing daerah agaknya bukan pepesan kosong.

“Naif, bila partai politik yang dengan ringan menyerahkan dukungan kepada calon gubernur, bupati atau wali kota yang bukan kadernya secara gratis. Bahkan kadernya sendiri tidak jarang dugaan uang perahu harus disediakan pun sudah menjadi rahasia umum,” ucapnya.

Baca Juga :  Rp 9,3 Milyar Untuk Bangun Jalan Banjarjo - Sonorejo

Dia juga mengatakan, sepertinya KPK dan Kepolisian bisa lebih aktif, karena akar awal praktik korupsi adalah melalui proses politik seperti ini.

“Demokrasi kita dibajak oleh politik uang, mereka-mereka yang potensial terkubur bila tidak mampu menyediakan uang perahu yang cukup. Maka, saya menagih KPK dan kepolisian untuk lebih aktif mengawasi praktik-praktik uang perahu ini,” ujarnya.

Terpisah, Koordinator Front Rakyat Antikorupsi, E. Kuntjoro menegaskan praktek uang perahu dalam Pilkada bukanlah pepesan kosong. Jika tidak ada tindakan nyata dari penegak hukum maka Pilkada yang diharapkan sebagai ajang memilih pemimpin bangsa hanya akan menghasilkan koruptor-koruptor baru.

Baca Juga :  Siswa SMPN Negeri 5 Bojonegoro Tewas Tenggelam di Sumber Mata Air Kerawak

“Hampir semua partai politik melakukan praktek uang perahu, hanya saja besarannya tidak sama,” ujarnya.

Menurutnya, dalam praktek penjaringan calon kepala daerah juga terdapat potensi pelanggaran hukum lain, seperti penipuan. Lantaran kerap kali proses penjaringan dilaksanakan tidak sesuai mekanisme yang telah diatur partai itu sendiri.

“Partai buka pendaftaran dengan biaya sekian tetapi ujung-ujungnya partai sudah punya bidikan calon yang akan diusungnya,” tandas Kuntjoro.

Hasil survey popularitas dan elektabilitas calon tidak lagi menjadi pedoman partai untuk menentukan calon, namun kesanggupan membayar uang perahu yang jadi penentunya, lanjutnya.

Baca Juga :  Mencalonkan Bupati Sukir Siap Mundur Dari PNS

“Akhirnya banyak calon bagus tidak bisa berkontestasi dalam Pilkada karena tak cukup punya uang,” tambah koordinator Fraksi itu di Jakarta.

KPU RI sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018 yaitu pada tanggal 27 Juni 2018. Rencananya, ada 171 daerah yang mengikuti Pilkada 2018.

Pilkada serentak tahun 2018 akan lebih besar daripada Pilkada sebelumnya. Sebanyak 171 daerah akan berpartisipasi pada ajang pemilihan kepala daerah tahun depan. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018. Beberapa provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

(ams)

Berita Terkait

Wartawan Bojonegoro Unjuk Rasa di Depan Mapolres, Kutuk Aksi Kekerasan Terhadap Jurnalis
Trend Penularan Covid19 di Bojonegoro Terus Meningkat, Tenaga Kesehatan Disasar
Terapkan PSBB, Bojonegoro Kembali Berlakukan Jam Malam
Kembali ke Zona Merah, Resiko Penularan Covid-19 di Bojonegoro Tinggi
Wabah Covid19 di Bojonegoro Mulai Menggila
Warga Ngampel Tuntut Ganti Rugi dan Kompensasi Bau Busuk Pengeboran Sumur Minyak Pertamina
Hadapi Kemarau, BPBD Bojonegoro Siapkan 1000 Tangki Air Bersih
Belum Ada Tanaman Pengganti, Penebangan Pohon di 5 Titik Jalan Dalam Kota Bojonegoro Dipertanyakan