oleh

Aneh, Proyek Sudah Mau Dibayar Kok Malah Demo. Ada Apa ?

BOJONEGORO. Netpitu.com – Rencana untuk rasa yang bakal digelar asosiasi kontraktor Bojonegoro pada Selasa, (8/1/2019), pukul 09.00 Wib. dipertanyakan Koordinator Front Rakyat Antikorupsi Bojonegoro, AM. Pratama.

Lantaran secara substansial dalam rapat dengan Bupati yang dilaksanakan beberapa hari sebelumnya sudah ada kesanggupan pihak Pemkab Bojonegoro untuk membayar proyek 2018 yang pembayarannya tertunda karena adanya kendala administrasi, pada Februari – Maret 2019.

Artinya, menurut AM. Pratama, sudah tidak ada lagi persoalan yang perlu dikuatirkan oleh pengusaha perusahaan jasa konstruksi. Karena sudah ada jaminan pembayaran dari Bupati pada APBD 2019.

Baca Juga :  Mau Pasang Implant Gigi Murah, Apa Kata Pakar Gigi Ini ?

Memang untuk menggoalkan pembayaran bisa terlaksana pada Februari – Maret 2019 ini masih diperlukan tindakan lebih. Karena Bupati harus memibta persetujuan pada DPRD Bojonegoro untuk melakukan penggeseran kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan pembahasan dan ditetapkan sebagai RAPBD.

“Tapi bisa saja kalau cara itu yang mau ditempuh. Karena jika tidak, ya terpaksa paling cepat bisa dibayar pada Perubahan-APBD 2019,” kata AM. Pratama.

Artinya, pihak Pemkab sudah mau berpayah-payah bekerja keras untuk melayani pembayaran proyek pada kontraktor, dengan melobby kembali DPRD untuk dapatkan persetujuan DPRD.

Baca Juga :  Desa Sukorejo Bakal Dimekarkan Jadi 2 Desa

“Inilah yang nggak masuk akal, sudah mau dibayar kok malah menggelar demo,” cetus AM. Pratama, kepada netpitu.com.

Ia pun menyayangkan unjuk rasa di tahun politik ini, lantaran bisa saja ada kepentingan lain yang menumpang dan tidak lagi sebagai protes ketidakpuasan atas pelayananan Pemerintah daerah.

Inilah juga repotnya kalo anggota dewan wzkil rakyat kalau jadi pemborong proyek atau kontraktor. Pasti selalu memunculkan tekanan-tekanan politis terhadap pemerintah.

Baca Juga :  Komunikasi Penanganan Wabah Buruk, SMSI Ingatkan Kemenkominfo

Dan yang lebih menyedihkankan lagi masih adanya ancaman tidak diterbitkannya SBU bagi anggota asosiasi yang tidak ikut demo.

” Wah ini kan sudah melanggar HAM, dan etika. Jaman reformasi kok masih seperti Orba,” ujar AM. Pratama lebih lanjut.

Iapun berharap pada Bupati Bojonegoro tidak gentar menghadapi unjuk rasa kali ini. Yang penting tetap kerja, kerja, kerja.

“Jika ada kontraktor yang menyimpang sikat, jangan tanggung-tanggung apalagi ragu. Rakyat bersama Bupati yang amanah,” pungkas AM. Pratama.

(ro)