Netpitu.com – Sebulan menjelang masa berakhirnya jabatan bupati Bojonegoro, Suyoto kembali melakukan langkah mutasi pejabat. Apakan ini bagian dari langkah strategi Suyoto dalam menghadapi Pilkada 2018 ?.
Pertanyaan itu sangat wajar, mengingat Suyoto yang merupakan kader PAN saat sekarang juga tengah memajukan isterinya untuk bertarung di Pilkada Bojonegoro dan berusaha mempertahankan tahta kekuasaannya melalui tangan isterinya, Mafudah.
Ya, Suyoto memang menginginkan tahta kekuasaan politik di Bojonegoro tetap berada di genggaman tangannya. Karena memang itulah yujuannya berpolitik.
Dari performa mutasi pejabat yang dilakuka Suyoto saat ini, nampak kentara ia tengah berusaha menyusun kembali kekuatan politiknya di beberapa wilayah Kecamatan yang mulai kedodoran dan kehilangan dukungan.
Kecamatan Malo, Kedewan, Padangan, Gayam, dan Sekar, yang sekarang ditengarai sebagai wilayah rawan dukungan terhadap Mafudah – Kuswiyanto, menjadi garapan kerja politik Suyoto.
Kelima Camat di wilayah tersebut pun dibongkar. Meski hanya melakukan langkah lukir, Suyoto nampaknya ingin kembali memperkuat pengaruh politiknya di kelima Kematan tersebut melalui orang-orang kepercayaannya.
Penempatan Camat baru di Kecamatan Kedewan seolah menjadi penanda lemahnya dukungan warga terhadap pasangan Mafudoh Kuswiyanto dan mau tak mau politikus PAN ini hatus menyusun kembali kekuatan ketika dalam posisi lemah.
Lalu bagaimana dengan mutasi jabatan Kepala sekolah, apakah juga termasuk taktik strategi yang akan dimainkan Suyoto ?.
Tentunya yang bisa menjawab jujur adalah hati nurani Suyoto sendiri, tapi sayangnya hati tak pernah bisa mengeluarkan suara sehingga kita harus sabar menunggu apa yang terjadi pada fase setelah mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara di bidang pendidikan ini.
Apakah kutipan uang sekolah baik yang menggunakan istilah iuran sumbangan siswa miskin dan iuran sumbangan gedung dan infrastruktur sekolah bisa dihilangkan atau malah sebaliknya malah meningkat mahalnya. Sehingga mencekik leher orang tua siswa (baik yang mampu dan tak mampu).
Karena dari fakta yang ada, selama Sepuluh tahun kepemimpinan Suyoto sebagai bupati Bojonegoro, uang kutipan sekolah ini terus menerus meningkat jumlah dan ragamnya.
Yang menarik dalam mutasi pejabat Pemkab Bojonegoro, Rabu, (7/2) Pemkab juga merilis keberadaan lembaga baru ULP pengadaan barang dan jasa sebagai unit baru yang berada di bawah Setda.
Dengan adanya ULP ini diharapkan kinerja layanan unit pengadaan barang dan jasa yang semakin transparan dan akuntable.
Pertanyaannya, apakah selama Sepuluh tahun terakhir ini situasi dan kondisi unit lelang barang dan jasa pemerintah ini bermasalah?.
Jika jawabannya ya, maka terkutuklah orang-orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan keadaan tersebut terjadi.
Memang tidak ada kata terlambat untuk bertobat, namun sebagai warga masyarakat yang berharap penuh terhadap kinerja aparatur pemerintah sangat menyayangkan panggung fragmentasi politik Lima tahunan ini hanya menghasilkan kehampaan dan kepura-puraan serta kerugian rakyat dan negara karena korupsi.
Semoga apapun yang sekarang ini ada dipikiran para penguasa di Kabupaten Bojonegoro bukanlah pikiran-pikiran kotor yang dapat merusak dan menghambat tercapainya cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.
Penulis : Edy Kuntjoro Koordinator Front Rakyat Antikorupsi (Faksi)
