Antara Mutasi dan Strategi Pilkada Suyoto

- Team

Kamis, 8 Februari 2018 - 04:18

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Netpitu.com – Sebulan menjelang masa berakhirnya jabatan bupati Bojonegoro, Suyoto kembali melakukan langkah mutasi pejabat. Apakan ini bagian dari langkah strategi Suyoto dalam menghadapi Pilkada 2018 ?.

Pertanyaan itu sangat wajar, mengingat Suyoto yang merupakan kader PAN saat sekarang juga tengah memajukan isterinya untuk bertarung di Pilkada Bojonegoro dan berusaha mempertahankan tahta kekuasaannya melalui tangan isterinya, Mafudah.

Ya, Suyoto memang menginginkan tahta kekuasaan politik di Bojonegoro tetap berada di genggaman tangannya. Karena memang itulah yujuannya berpolitik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari performa mutasi pejabat yang dilakuka Suyoto saat ini, nampak kentara ia tengah berusaha menyusun kembali kekuatan politiknya di beberapa wilayah Kecamatan yang mulai kedodoran dan kehilangan dukungan.

Kecamatan Malo, Kedewan, Padangan, Gayam, dan Sekar, yang sekarang ditengarai sebagai wilayah rawan dukungan terhadap Mafudah – Kuswiyanto, menjadi garapan kerja politik Suyoto.

Baca Juga :  KPU Mulai Gelar Sosialisasi Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2019

Kelima Camat di wilayah tersebut pun dibongkar. Meski hanya melakukan langkah lukir, Suyoto nampaknya ingin kembali memperkuat pengaruh politiknya di kelima Kematan tersebut melalui orang-orang kepercayaannya.

Penempatan Camat baru di Kecamatan Kedewan seolah menjadi penanda lemahnya dukungan warga terhadap pasangan Mafudoh Kuswiyanto dan mau tak mau politikus PAN ini hatus menyusun kembali kekuatan ketika dalam posisi lemah.

Lalu bagaimana dengan mutasi jabatan Kepala sekolah, apakah juga termasuk taktik strategi yang akan dimainkan Suyoto ?.

Tentunya yang bisa menjawab jujur adalah hati nurani Suyoto sendiri, tapi sayangnya hati tak pernah bisa mengeluarkan suara sehingga kita harus sabar menunggu apa yang terjadi pada fase setelah mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara di bidang pendidikan ini.

Apakah kutipan uang sekolah baik yang menggunakan istilah iuran sumbangan siswa miskin dan iuran sumbangan gedung dan infrastruktur sekolah bisa dihilangkan atau malah sebaliknya malah meningkat mahalnya. Sehingga mencekik leher orang tua siswa (baik yang mampu dan tak mampu).

Karena dari fakta yang ada, selama Sepuluh tahun kepemimpinan Suyoto sebagai bupati Bojonegoro, uang kutipan sekolah ini terus menerus meningkat jumlah dan ragamnya.

Baca Juga :  Pemerintah Tunda Pembentukkan Densus Tipikor

Yang menarik dalam mutasi pejabat Pemkab Bojonegoro, Rabu, (7/2) Pemkab juga merilis keberadaan lembaga baru ULP pengadaan barang dan jasa sebagai unit baru yang berada di bawah Setda.

Dengan adanya ULP ini diharapkan kinerja layanan unit pengadaan barang dan jasa yang semakin transparan dan akuntable.

Pertanyaannya, apakah selama Sepuluh tahun terakhir ini situasi dan kondisi unit lelang barang dan jasa pemerintah ini bermasalah?.

Jika jawabannya ya, maka terkutuklah orang-orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan keadaan tersebut terjadi.

Baca Juga :  Pak Moel Harapan Baru Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Memang tidak ada kata terlambat untuk bertobat, namun sebagai warga masyarakat yang berharap penuh terhadap kinerja aparatur pemerintah sangat menyayangkan panggung fragmentasi politik Lima tahunan ini hanya menghasilkan kehampaan dan kepura-puraan serta kerugian rakyat dan negara karena korupsi.

Semoga apapun yang sekarang ini ada dipikiran para penguasa di Kabupaten Bojonegoro bukanlah pikiran-pikiran kotor yang dapat merusak dan menghambat tercapainya cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

 

Penulis : Edy Kuntjoro                                                                                                   Koordinator Front Rakyat Antikorupsi (Faksi)

Berita Terkait

Copras – Capres 2024
Tampil Unik Peserta Lomba Nyanyi Lagu Kenangan Ini Dapat Hadiah Dadakan
Wartawan Bojonegoro Unjuk Rasa di Depan Mapolres, Kutuk Aksi Kekerasan Terhadap Jurnalis
Pers Pencasila dan Jurnalisme Patriotik
PKL Berbasis Proyek Solusi Alternatif Di Masa Pandemi Untuk SMK
Trend Penularan Covid19 di Bojonegoro Terus Meningkat, Tenaga Kesehatan Disasar
Opini : Kebijakan Satu Pintu di Kantor Disdik Bojonegoro. Apa Maksudnya ?
Terapkan PSBB, Bojonegoro Kembali Berlakukan Jam Malam

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Senin, 10 Jun 2024 - 10:48