KPU Uji Publik Usulan Dapil Pemilu Legeslatif

- Team

Kamis, 8 Februari 2018 - 18:27

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan kembali adakan rapat koordinasi (rakor) bersama stakeholder, Bakesbangpol, Disdukcapil, dan Parpol peserta Pemilu 2019, di Bojonegoro, Rabu (07/02).

Dalam Rakor juga dilakukan uji publik terhadap usulan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi DPRD dalam Pemilu 2019.

Baca Juga :  Cegah Politik Transaksional Bawaslu Kerja sama Dengan KPK

Menurut Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, M. Abdim Munib, rakor ini diharapkan mampu melahirkan usulan Dapil dan penentuan alokasi kursi secara aspiratif sehingga mampu merepresentasikan kehendak rakyat.

“Karena pada dasarnya, penyelenggaraan pemilu adalah sarana menegakkan kedaulatan rakyat. Untuk itu KPU melayani dan memberikan fasilitas agar dalam persiapan penyelenggaranan pemilu menjadi lebih baik, maju, dan kondusif,” ungkap M. Abdim Munib.

Dikatakan Munib,  setelah usulan dilakukan uji publik nanti hasilnya akan disampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga :  80 Persen Penularan Covid-19 di Tuban Dari Droplet Nempel Pada Benda

“KPU Kabupaten/ Kota tugasnya menyusun dan mengusulkan usulan dapil, kemudian KPU Provinsi Jawa Timur akan menerima dan merekap untuk disampaikan ke KPU RI hingga kemudian ditetapkan,” tuturnya.

(dan)

Berita Terkait

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )
408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun
Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun
Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera
Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru