oleh

Kakankemenag Kukuhkan FKPP Bojonegoro Masa Bakti 2022 – 2027

-BERITA-37 views

BOJONEGORO. Netpitu.com – Bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Munir selaku Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro mengukuhkan Pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Bojonegoro untuk Periode 2022 – 2027, Selasa (08/02/2022)

Acara Pengukuhan FKPP hari ini dihadiri oleh pejabat Kemenag Bojonegoro, Forkompinda Bojonegoro, jajaran Pengurus FKPP Bojonegoro yang akan dikukuhkan serta undangan dari Ormas Islam dan Perwakilan Pondok Pesantren se – Kabupaten Bojonegoro.

Menurut Kepala Seksi PD Pontren Kemenag Bojonegoro, Moh. Zainal Arifin, Pengukuhan Pengurus FKPP berdasarkan SK dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro Nomor 127 Tahun 2022.

“Untuk Ketua FKPP Bojonegoro periode 2022 hingga 2027 dijabat oleh KH. Agus Ustad Mangku Alam atau yang biasa dipanggil Gus Sentot, untuk wakil Ketua FKPP yaitu K. Noer Zainudin Al Jumadi, untuk jabatan sekretaris K. Ibnu Khakim,
Wakil Sekretaris Agus M. Jauharul Maknun, sedangkan untuk Bendahara FKPP dijabat oleh K. M. Taufiq Azhuri.

Baca Juga :  Koramil Dander Lakukan Perbaikan Tanggul Ngunut

Sementara itu, dalam sambutan perdananya Gus Sentot mengucapkan terima kasih dan mohon dukungan dari semua fihak khususnya Kemenag sebagai pembina Pondok Pesantren.

“Tujuan dibentuknya forum ini sebagai wadah untuk ajang silaturrahim antar pesantren, menyatukan pondok pesantren dari berbagai latarbelakang baik yang salaf maupun yang modern untuk bersama-sama memajukan pendidikan keagamaan dengan ciri khas pesantren di Kabupaten Bojonegoro, dengan legalitas yang jelas”, ujar Gus Sentot.

Dikatakan pula oleh Gus Sentot bahwa faktanya dari 312 pondok pesantren yang ada di Bojonegoro, kurang lebih 100 yang punya ijin operasional. Meskipun ijin operasional ini bukan menjadi ukuran keberhasilan sebuah Pondok Pesantren, akan tetapi Undang-Undang Pesantren yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, 24 September 2019 lalu, menjadi kado terindah bagi para santri dan pondok pesantren.

“Points paling penting dari Undang-undang Pesantren adalah rekognisi atau pengakuan negara terhadap lulusan pesantren, baik yang formal maupun non formal. Untuk itulah, maka Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) dibentuk untuk membantu memberikan yang terbaik diantara yang baik bagi pesantren di Bojonegoro”, imbuh Gus Sentot.

Baca Juga :  Mahasiswa Bojonegoro Tolak Presiden 3 Periode

Ditempat yang sama, Kepala Kemenag Bojonegoro mengungkapkan, keberadaan FKPP sebagai mitra Kantor Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah dalam rangka membangun masyarakat Kabupaten Bojonegoro, sudah semestinya FKPP perlu diberdayakan keberadaannya agar tumbuh menjadi organisasi professional dengan fungsi-fungsi management yang terlaksana secara baik.

“Memiliki daya dukung terhadap upaya mengoptimalkan pembinaan mutu pendidikan keagamaan di Kabupaten Bojonegoro. FKPP yang yang beranggotakan sekitar 312 Pondok Pesantren ini harapannya dapat berkomunikasi antara Pondok Pesantren semakin intens”, ungkap Kepala Kemenag Bojonegoro.

Menurutnya, dengan adanya FKPP ini akan terjadi komunikasi dengan baik, bersinergi dengan Ponpes yang satu dengan Ponpes yang lainnya, sehingga ponpes sebagai wadah pendidikan agama Islam punya peran yang lebih dan bisa bersinergi dengan pihak-pihak terkait.

Mewakili Bupati Bojonegoro, Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Djoko Lukito menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus FKPP yang telah dikukuhkan, dengan harapan dapat bersinergi dengan pemerintah kabupaten Bojonegoro. Ia menerangkan bahwa keberadaan Pondok Pesantren itu sangat penting, terbukti dalam sejarah pesantren telah mencetak tokoh-tokoh bangsa. Di era kebebasan informasi seperti saat ini pondok pesantren sangat strategis dalam memfilter pendidikan anak, di pesantren tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan saja tapi juga diajarkan moralitas.

Baca Juga :  Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi

“Pemerintah kabupaten Bojonegoro sangat mendukung Undang-Undang Pesantren, terbukti dengan adanya Perda No. 08 Tahun 2020 sebagai payung hukum pemerintah kabupaten untuk ikut berkiprah dalam memajukan pendidikan pesantren, maka ia berpesan kepada FKPP untuk selalu berkordinasi dan bersinergi dengan pemkab dalam hal sharing pembiayaan dalam rangka membangun pendidikan berlandaskan keimanan”, pungkas Joko Lukito.

Setelah acara pelantikan dan pengukuhan pengurus selesai dilanjutkan dengan Penguatan Kapasitas Melalui Seminar dengan tema “Peta Sukses Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Mewujudkan Amanah Undang Undang Pondok Pesantren. Ditunjuk sebagai narasumber yaitu dari Pemkab Bojonegoro, Kasi PD Pontren dan dari RMI Jawa Timur.

(pur)