DPRD Dorong Percepatan Penanganan Covid-19 di Tuban

- Team

Rabu, 8 April 2020 - 20:55

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TUBAN. Netpitu.com – DPRD Kab. Tuban hari ini, Rabu, (08/04/2020), menggelar rapat membahas penanganan Covid-19 dengan OPD pelaksana Gugus Tugas Penanganan Corona Virus (Covid-19) di Kabupaten Tuban.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tuban, HM. Miyadi dihadiri oleh Pimpinan, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD Kabupaten Tuban.

Sementara dari eksekutif hadir Sekretaris Daerah, Kepala OPD Dinas Kesehatan, Kominfo, Pemas dan KB, BPBD, Kesbangpolinmas dan Direktur RSUD Dr. R. Koesma.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam rapat yang digelar dengan Phisycal Distancing tersebut, Ketua DPRD menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan tindaklanjut dari rapat koordinasi Forkopimda dengan Gugus Tugas Penanganan Covid 19 dan hasilnya pemantauan 4 Komisi DPRD di 20 kecamatan di wilayah Kabupaten Tuban.

Selain itu Dewan juga memantau pelaksanaan realokasi anggaran yang diberi tenggat waktu oleh pusat sampai dengan tanggal 9 April 2020.

Sekda Kabupaten Tuban, Budi Wiyana menjelaskan beberapa langkah yang sudah diambil pemerintah daerah dalam rangka mengani persebaran Covid-19 di Bumi Wali.

Baca Juga :  David Febrian Sandi dan Jimmi Ziarah Ke Makam Adipati Ronggolawe dan Sunan Bonang

“Langkah pertama terkait pembentukan Gugus Tugas yang telah disesuaikan dengan aturan yang ada di mana awalnya berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jatim,” ungkap Sekda Kab. Tuban kepada netpitu.com.

Gugus Tugas dibentuk dengan ketua tim adalah Sekda dengan anggota OPD terkait.

“Selanjutnya gugus tugas disesuaikan dengan Surat Edaran Mendagri bahwa untuk percepatan gugus tugas dibuat kembali dengan ketua Gugus Tugasnya adalah Bupati Tuban. Di mana dalam tim melibatkan Forkompimda dan OPD terkait,” paparnya.

Beberapa Surat Edaran dan instruksi dari Bupati diturunkan kepada stakeholder dan aparatur sampai pada tingkat bawah baik dalam bidang sosial, perekonomian, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Selain itu Pemda juga telah melakukan upaya preventif diantaranya sosialisasi dan upaya2 pencegahan seperti penyemprotan, pembagian masker dan apd lainnya.

Sementara itu dalam rangka penganggaran telah tersedia anggaran Rp. 1.5 M dari anggaran tak terduga yang sudah diarahkan untuk pembelian peralatan kesehatan dan obat-obatan.

“Untuk realokasi telah dianggarkan sekitar Rp. 14 M. Nantinya realokasi anggaran diarahkan antara lain untuk pembelian obat-obatan, APD, pembuatan ruang isolasi di RS Ali Mansyur Jatirogo, insentif untuk tenaga medis, anggaran untuk gugus tugas terutama yang di kecamatan-kecamatan,” kata Ketua DPRD Tuban, Miyadi ke media ini.

Baca Juga :  98 Pejabat Pemkab Bojonegoro Jalani Test Urine Bebas Narkoba

Dia juga menjelaskan bahwa hasil rapat tersebut anggaran itu juga termasuk untuk OPD BPPBD dan paket sembako yang dilaksanakan oleh Dinas Kopindag.

Untuk menjaga arus persebaran Covid-19 rencana segera dibangun posko di 3 wilayah perbatasan yaitu di Bulu, Widang dan Soko.

Melihat perkembangan yang sangat dinamis tentang Covid-19 ini serta mempengaruhi di berbagai sektor diharapkan oleh Ketua DPRD ini, pemerintah daerah juga bergerak cepat dan responsive menyesuaikan dalam berbagai upaya ya dilakukan untuk mencegah persebaran Covid-19 di Tuban.

“DPRD Tuban telah memberikan respon positif terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab Tuban, namun berdasarkan pantauan Dewan di lapangan maka kami meminta untuk lebih ditingatkan terkait upaya percepatan penanganan Covid-19 ini. Dan
Dewan mengharapkan anggaran penanganan tersebut untuk ditambah lagi karena memang tingkat kebutuhan masih tinggi,” tambahnya.

Baca Juga :  Cemburu Laki-laki Ini Habisi Nyawa Mantan Isteri Lalu Coba Bunuh Diri

Kata politisi asal Montong ini mendetailkan bahwa Kebutuhan APD misalnya untuk di RSUD Dr, R, Koesma saja menurut perhitungan Direkturnya setiap bulan butuh sebanyak 1368 APD dan ini belum ditambah jika menambah ruang isolasi di puskesmas-puskesmas.

Selain itu menurutnya Dewan menemukan banyak disinformasi tentang Covid-19 di masyarakat apalagi di pedesaan sehingga diharap pemkab lebih aktif mensosialisasikan informasi terkait Covid-19 melalui Dinas Kominfo.

“Dewan juga menyoroti fakta-fakta di lapangan seperti belum cairnya anggaran untuk pelaksanaan gugus tugas di kecamatan.

“Masih adanya keraguan di desa-desa dalam menganggarkan di dalam anggaran desa untuk pencegahan Covid-19. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah SOP-nya yang tegas dan jelas pencegahan covid-19 terkait dengan mobilitas penduduk yang memeng sulit untuk dibendung termasuk dalam hal ini pemenuhan sarprasnya seperti tempat karantina pendatang, ruang isolasi dan lain-lain,” kilahnya.

(met)

Berita Terkait

Pengurus MWC NU Kepohbaru dan Pengurus Ranting Se- Kec. Kepohbaru Dilantik
Polres Tuban Bakal Panggil Anna Mu’awanah Terkait Dugaan Laporan Palsu Ke Polisi
Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru