oleh

DPRD Dorong Percepatan Penanganan Covid-19 di Tuban

TUBAN. Netpitu.com – DPRD Kab. Tuban hari ini, Rabu, (08/04/2020), menggelar rapat membahas penanganan Covid-19 dengan OPD pelaksana Gugus Tugas Penanganan Corona Virus (Covid-19) di Kabupaten Tuban.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tuban, HM. Miyadi dihadiri oleh Pimpinan, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD Kabupaten Tuban.

Sementara dari eksekutif hadir Sekretaris Daerah, Kepala OPD Dinas Kesehatan, Kominfo, Pemas dan KB, BPBD, Kesbangpolinmas dan Direktur RSUD Dr. R. Koesma.

Dalam rapat yang digelar dengan Phisycal Distancing tersebut, Ketua DPRD menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan tindaklanjut dari rapat koordinasi Forkopimda dengan Gugus Tugas Penanganan Covid 19 dan hasilnya pemantauan 4 Komisi DPRD di 20 kecamatan di wilayah Kabupaten Tuban.

Selain itu Dewan juga memantau pelaksanaan realokasi anggaran yang diberi tenggat waktu oleh pusat sampai dengan tanggal 9 April 2020.

Sekda Kabupaten Tuban, Budi Wiyana menjelaskan beberapa langkah yang sudah diambil pemerintah daerah dalam rangka mengani persebaran Covid-19 di Bumi Wali.

Baca Juga :  Cabdin Bojonegoro Bagikan Daging Qurban Pada Warga Terdampak Covid

“Langkah pertama terkait pembentukan Gugus Tugas yang telah disesuaikan dengan aturan yang ada di mana awalnya berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jatim,” ungkap Sekda Kab. Tuban kepada netpitu.com.

Gugus Tugas dibentuk dengan ketua tim adalah Sekda dengan anggota OPD terkait.

“Selanjutnya gugus tugas disesuaikan dengan Surat Edaran Mendagri bahwa untuk percepatan gugus tugas dibuat kembali dengan ketua Gugus Tugasnya adalah Bupati Tuban. Di mana dalam tim melibatkan Forkompimda dan OPD terkait,” paparnya.

Beberapa Surat Edaran dan instruksi dari Bupati diturunkan kepada stakeholder dan aparatur sampai pada tingkat bawah baik dalam bidang sosial, perekonomian, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Selain itu Pemda juga telah melakukan upaya preventif diantaranya sosialisasi dan upaya2 pencegahan seperti penyemprotan, pembagian masker dan apd lainnya.

Sementara itu dalam rangka penganggaran telah tersedia anggaran Rp. 1.5 M dari anggaran tak terduga yang sudah diarahkan untuk pembelian peralatan kesehatan dan obat-obatan.

“Untuk realokasi telah dianggarkan sekitar Rp. 14 M. Nantinya realokasi anggaran diarahkan antara lain untuk pembelian obat-obatan, APD, pembuatan ruang isolasi di RS Ali Mansyur Jatirogo, insentif untuk tenaga medis, anggaran untuk gugus tugas terutama yang di kecamatan-kecamatan,” kata Ketua DPRD Tuban, Miyadi ke media ini.

Baca Juga :  Alasan PPKM, Polisi Tunda Rekontruksi Kasus KDRT Yang Libatkan Anggota Dewan

Dia juga menjelaskan bahwa hasil rapat tersebut anggaran itu juga termasuk untuk OPD BPPBD dan paket sembako yang dilaksanakan oleh Dinas Kopindag.

Untuk menjaga arus persebaran Covid-19 rencana segera dibangun posko di 3 wilayah perbatasan yaitu di Bulu, Widang dan Soko.

Melihat perkembangan yang sangat dinamis tentang Covid-19 ini serta mempengaruhi di berbagai sektor diharapkan oleh Ketua DPRD ini, pemerintah daerah juga bergerak cepat dan responsive menyesuaikan dalam berbagai upaya ya dilakukan untuk mencegah persebaran Covid-19 di Tuban.

“DPRD Tuban telah memberikan respon positif terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab Tuban, namun berdasarkan pantauan Dewan di lapangan maka kami meminta untuk lebih ditingatkan terkait upaya percepatan penanganan Covid-19 ini. Dan
Dewan mengharapkan anggaran penanganan tersebut untuk ditambah lagi karena memang tingkat kebutuhan masih tinggi,” tambahnya.

Baca Juga :  Jum'at Besuk Polisi Bakal Gelar Rekontruksi Dugaan Kasus KDRT Yang Dilakukan Anggota DPRD Bojonegoro

Kata politisi asal Montong ini mendetailkan bahwa Kebutuhan APD misalnya untuk di RSUD Dr, R, Koesma saja menurut perhitungan Direkturnya setiap bulan butuh sebanyak 1368 APD dan ini belum ditambah jika menambah ruang isolasi di puskesmas-puskesmas.

Selain itu menurutnya Dewan menemukan banyak disinformasi tentang Covid-19 di masyarakat apalagi di pedesaan sehingga diharap pemkab lebih aktif mensosialisasikan informasi terkait Covid-19 melalui Dinas Kominfo.

“Dewan juga menyoroti fakta-fakta di lapangan seperti belum cairnya anggaran untuk pelaksanaan gugus tugas di kecamatan.

“Masih adanya keraguan di desa-desa dalam menganggarkan di dalam anggaran desa untuk pencegahan Covid-19. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah SOP-nya yang tegas dan jelas pencegahan covid-19 terkait dengan mobilitas penduduk yang memeng sulit untuk dibendung termasuk dalam hal ini pemenuhan sarprasnya seperti tempat karantina pendatang, ruang isolasi dan lain-lain,” kilahnya.

(met)