Realisasi “Bingkisan Lebaran ” Berkedok Insentif Covid Diduga Syarat Pelanggaran

- Team

Selasa, 8 Juni 2021 - 07:56

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : saat wakil bupati Bojonegoro, Budi Irawanto, melakukan Sidak ke Kecamatan meneliti isi bingkisan lebaran.

Foto : saat wakil bupati Bojonegoro, Budi Irawanto, melakukan Sidak ke Kecamatan meneliti isi bingkisan lebaran.

BOJONEGORO. Netpitu.com – Realisasi kegiatan pemberian insentif bagi pemutus mata rantai Covid 19 yang diberikan berupa barang makanan dan minuman ( bingkisan lebaran ) di Bojonegoro, diduga sarat pelanggaran ketentuan peraturan dan perundang-undangan..

Selain melanggar Perda APBD Bojonegoro 2021, Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, juga melanggar Surat Edaran menteri keuangan nomor SE-2/PK/2021 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/wali kota dan Kades seluruh Indonesia terkait penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan DD tahun anggaran 2021 untuk penanganan pandemi covid 19,

Pada SE dijelaskan terkait penggunaan DAU, DBH, DID dan DAK fisik untuk penanganan covid 19 dan Dana Desa keperuntukannya untuk BTL dan 8% untuk penanganan covid 19.

Dikonfrmasi melalui selulernya, Lasuri, anggota Kojisi A DPRD Bojonegoro, mengatakan jika dicermati dalam SE itu tidak ada satupun diktum yang menerangkan pembolehan pembelian bingkisan untuk tim pemutus mata rantai covid 19. Yang ada adalah insentif bagi tenaga kesehatan daerah baik yang bertugas dalam penanganan vaksin maupun yang bertugas dalam penanganan covid 19 dan belanja kesehatan lainnya serta belanja kesehatan yang sangat prioritas,

Menurutnya, apa yang ada di Bojonegoro terkait dengan belanja bingkisan lebaran, bukanlah belanja kesehatan yang masuk kategori skala prioritas.

“Apakah pemberian bingkisan lebaran bisa di kategorikan sebagai insentip?. Apakah tim pemutus mata rantai covid 19 termasuk bagian dari tenaga kesehatan daerah?. Kok rasanya sulit saya untuk bisa memahaminya,” ujar politisi Partai Amanat Nasional itu.

Sedangakan terkait dengan pergeseran anggaran dari dinas yang satu dengan dinas yang lain sesuai apa yang dijelaskan OPD dalam hearing di Komisi C maka menurut Lasuri, pergeseran itu sama sekali tidak dibenarkan.

Lantaran tidak sesuai dengan Permendagri no. 39 tahun 2020 terkait dengan penganggaran alokasi kegiatan tertentu dan perubahan anggaran dalam APBD sama sekali tidak dibenarkan.

Karena perubahan anggaran harus melalui pembahasan perubahan APBD dan jika perubahan alokasi anggaran di lakukan setelah perubahan APBD maka harus berkirim surat kepada Mendagri Cq Dirjen bina keuangan daerah.

Sedangkan dalam penyusunan penganggaran APBD 2021 sudah berpedoman pada Permendagri 64 thn 2020 dimana dalam penyusunannya wajib memasukkan komponen penanganan covid 19, mestinya sudah tidak perlu lagi menggeser kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal.

Terkait dengan pengadaan barang dan jasa baik dalam SE menteri keuangan, Permendagri no.39 thn 2020 maupun permendagri 64 th 2020 harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku artinya harus mengikuti ketentuan Perpres 12 tahun 2021 perubahan dari perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

(Ro/Yon)

Baca Juga :  Atap Ruang Bangunan Di Kantor Disdik Bojonegoro Ambrol

Berita Terkait

Pengurus MWC NU Kepohbaru dan Pengurus Ranting Se- Kec. Kepohbaru Dilantik
Polres Tuban Bakal Panggil Anna Mu’awanah Terkait Dugaan Laporan Palsu Ke Polisi
Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru