Kawal APBD, Fraksi NasDem Minta LHP BPK Pada Ketua Dewan

- Tim

Rabu, 8 Juli 2020 - 18:39

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO,. Netpitu.com – Fraksi Partai NasDem Bojonegoro meminta ketua DPRD Bojonegoro untuk memberikan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP) Badan Pemerikda Keuangan ( BPK) Kabupaten Bojonegoro, tahun anggaran 2019.

Dikumen tersebut akan dipergunakan untuk mengawal transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro.

Baca Juga :  PT PP Buka Lowongan Kerja Lulusan SMA/SMK Dengan Gaji Besar

” Hari ini, Rabu (08/07/2020), Ketua dan anggota fraksi ini meminta Dokumen LHP BPK kepada Pimpinan DPRD Bojonegoro,” ujar ketua Fraksi NasDem, Sri Sudarmiati, seusai Paripurna Dewan pmbahasan Raperda Disabilitas, Ketenagakerjaan dan BUMDes.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sebagai tindak lanjut predikat WTP Bojonegoro pada LHP BPK tahun 2019, kita segera meminta waktu kepada Pak Ketua untuk mendapatkan dokumen itu,” terang Sri Sudarumiati.

Baca Juga :  Inilah Tiga Alasan Kenapa Dinas PU Tak Berani Putus Kontrak Proyek Jembatan Trucuk

Atas permintaan tersebut, dikatakan Sri Sudarmiati, pimpunan dewan akan memberikan berkas dokumen LHP BPK RI 2019 ini kepada semua anggota DPRD melalui softcopy dokumen di group aplikasi WhatsApp.

Baca Juga :  Dandim 0813: Generasi Muda Indonesia Harus Waspadai Pengaruh Sosial Media

“Dokumen itu adalah hak semua anggota DPRD, jadi tak ada masalah jika suatu fraksi atau anggota DPRD meminta berkas dokumen itu,” pungkas politisi ini mengutip apa yang disampaikan Imam Solikhin selaku pimpinan Dewan.

(*/vie)

Berita Terkait

LHP BPK Kab. Bojonegoro Sudah Diserahkan Ke Ketua DPRD Tapi Tak Dibagikan Pada Anggota
16 Lowongan Parades Di Sukosewu, Jangan Lempar Bola Panas Ke Kecamatan
Hoax Kabar Penghentian Hibah BKD Dari KPK
Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB Lakukan Rakor Online
Miris, Masih Ada Jalan Poros Desa Berlumpur di Bojonegoro
PDIP : Pemkab Harus Berikan Solusi Soal Kelambatan Pencairan ADD
Duh, 53 Desa Di Bojonegoro Belum Mengajukan Pencairan ADD., Ada Apa ?
Duh… Belum Terima Gaji Bulan Maret, ASN Dinas Sosial Bingung Cari Talangan

Berita Terkait

Selasa, 26 Maret 2024 - 11:09

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal

Sabtu, 23 Maret 2024 - 14:00

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 9 Maret 2024 - 21:31

Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

GOODNEWS

Komunitas IRL Jatim Bagikan Takjil di Bojonegoro

Minggu, 31 Mar 2024 - 12:29

BERITA

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 23 Mar 2024 - 14:00