Usulkan Nama Dandim Jadi Pj. Bupati Bojonegoro, Kinerja DPRD Dipertanyakan

- Team

Selasa, 8 Agustus 2023 - 05:28

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Rapat paripurna DPRD tentang usulan 3 nama calon penjabat ( Pj ) bupati Bojonegoro, akhirnya memutuskan 3 nama calon yang akan menjadi usulan DPRD ke Mendagri melalui Pemerintah Provinsi Jawa timur.

Ketiga nama yang diusulkan sebagai calon Pj. bupati Bojonegoro yang ditetapkan dalam paripurna internal dan bersifat tertutup tersebut adalah 1.  Dandim 0813 Bojonegoro Letkol. Arm. Arief Yudho Purwanto, 2. Edy Susanto, Sekretaris DPRD Bojonegoro, dan 3. Nutul Azizah, Sekretaris Pemkab Bojonegoro.

Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulah Umar saat dikonfirmasi netpitu.com menjelaskan dari ke- 3 nama yang diusulkan sebagai Pj. bupati Bojonegoro salah satunya adalah Dandim Bojonegoro, Letkol Arm. Arief Yudho Purwanto.

Saat disinggung apakah Dandim Bojonegoro telah memenuhi persyaratan menjadi penjabat bupati, Umar mengatakan DPRD sifatnya hanya mengusulkan bukan menunjuk.

” Kalau syaratnya kita sudah mempertimbangkan dan sudah tercukupi,” terang Umar.

” Memang ( ketentuan peraturannya ) mengacu pada Kemendagri No. 4 tahun 2023, itukan menjadi ranah pemerintah pusat,” tambah Abdulah Umar.

Soal diusulkannya nama Letkol. Arm. Arif Yudho Purwanto ( Dandim 0813 Bojonegoro ) pun rakyat Bojonegoro menjadi marah dan seketika itu juga menjadi bahan perbincangan masyarakat. Lantaran dalam Undang-undang TNI nomor  34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ( ( TNI ), TNI aktif dilarang menjadi pejabat sipil daerah.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Yakin PPP Bisa Tambah 100 Persen Lebih Kursi DPR RI di Pemilu 2024

Seperti diungkapkan Anwar Sholeh, ( mantan ketua DPRD Bojonegoro periode 1999 – 2004 ), bahwa pengusulan anggota TNI aktif menjadi Pj. bupati tidak sesuai dengan  Undang-undangan tentang Tentara Nasional Indonesia nomor 34 tahun 2004, yang dengan jelas -jelas menyebutkan TNI aktif tidak diperbolehkan menjadi PJ. Kepala daerah. Anwar Sholeh pun menyayangkan kinerja DPRD Bojonegoro yang dianggapnya ” ngawur ” karena tidak mau melihat perundang-undangannyang ada.

” Ini DPRD-nya yang gak ngerti aturan atau DPRD-nya hanya pura-pura tidak tahu soal aturan. Padahal meraka sangat tahu soal peraturan perundang-undangan di negara ini, terlebih tentang TNI,” ungkap Anwar Sholeh kepada netpitu.com, Senin, 7 Agustus 2023.

Baca Juga :  IGTKI Kedungadem Nekat Gelar Lomba Mewarna Di Tengah Pandemi Corona, Kabid Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan Geram

DPRD yang diberikan wewenang oleh negara seharusnya memanfaatkan wewenang tersebut dengan benar. Tidak asal comot dan tidak asal usul. Sebagai wakil rakyat seharusnya DPRD mendengarkan aspirasi rakyat. Karena ini menyangkut kepemimpinan daerah, tambah Anwar Sholeh.

” Warga Bojonegoro semua tahu siapa Arif Yudho Purwanto ( Dandim Bojonegoro ), ia merupakan kerabat dekat bupati Bojonegoro Anna Muawanah. Jika nantinya ia dipilih menjadi Pj. bupati, jangan salahkan rakyat jika tak lagi percaya dengan pemerintah,” ucap Anwar lebih lanjut. Karena DPRD- nya telah merusak tatanan peraturan perundang-undangan negara.

( ro )

Berita Terkait

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Senin, 10 Jun 2024 - 10:48