Hoax Kabar Penghentian Hibah BKD Dari KPK

- Tim

Jumat, 9 April 2021 - 15:26

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Kabar tentang adanya surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang meminta agar anggaran Bantuan Keuangan Desa ( BKD ) di Kabupaten Bojonegoro tidak dicairkan karena penetapannya tidak melalui pembahasan KUA PPAS badan anggaran DPRD Bojonegoro, dipastikan merupakan berita hoax.

Lasuri, anggota Komisi B, DPRD Bojonegoro, yang juga ketua Partai Amanat Nasional Bojonegoro, kepada netpitu.com menegaskan bahwa tidak ada surat khusus dari KPK yang isinya melarang pencairan BKD dengan alasan karena tidak pernah dibahas melalui KUA PPAS DPRD Bojonegoro.

Menurut Lasuri, informasi yang beredar KPK mengirim surat kepada bupati Bojonegoro untuk menghentikan pencairan BKD tersebut adalah hoax.

“Memang benar ada surat dari KPK yang dikirimkan ke bupati, tapi surat itu dikirimkan kepada seluruh kepala daerah se Indonesia, yang isinya tentang mengingatkan tentang pembahasan APBD Perubahan dan pembahasan RAPBD 2022 yang akan datang,” terang Lasuri, kepada netpitu.com, Jumat, (9/4/2021).

Lasuri pun menegaskan bahwa kegiatan bantuan keuangan desa yang telah ditetapkan dalam APBD Bojonegoro 2021, sebelumnya telah dibahas dalam KUA PPAS DPRD Bojonegoro pada 2020 lalu. Hanya saja, waktu itu jumlahnya masih dalam bentuk glondongan.

Baca Juga :  Di Bojonegoro Kapolda Jatim Berikan Bantuan kepada Warga Korban Banjir

“Bappeda hanya menyampaikan data nilai jumlah rupiahnya dan jumlah desa yang memperoleh BKD,” tegas Lasuri. Ketika pihak DPRD mempertanyakan, alasannya waktu datanya ketinggalan di kantor.

” Data rincianya sudah ada cuma datanya ketinggalan di kantor,” tambah Lasuri.

Menanggapi beredarnya issue tentang adanya surat dari KPK tentang penghentian.pencairan BKD itu, Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bojonegoro, Luluk Alifah, mengatakan sampai sekarang ini pihaknya belum mengetahui dan menerima surat tersebut.

Kepala BKAD Bojonegoro, Luluk Alifah. ” Belum terima surat dari KPK terkait penghentian BKD “

“Saya sampai saat ini belum tahu surat ( KPK ) itu, yang jelas sudah ada di Perda, sudah di SK kan. Jadi saya menunggu kalau ada surat atau edaran apapun untuk ditindaklanjuti,” kata Luluk Ulifah.

Baca Juga :  Hujan Deras Tiga Jam Akibatkan Banjir Bandang

Menurut Luluk, jika anggaran kegiatan sudah ditetapkan dalam.APBD berarti seluruh proses sudah melalui proses dengan benar.

Ditetapkan dalam APBD Bojonegoro 2021, anggaran BKD dipatok sebesar Rp. 452 milyar, untuk 224 Desa yang tersebar di Kabupaten Bojonegoro. BKD tersebut diberikan secara khusus kepada desa untuk membangun infrastruktur jalan desa dengan kualitas bahan rigid beton dan aspal.

(Yon)

Berita Terkait

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa
Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terkait

Selasa, 26 Maret 2024 - 11:09

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal

Sabtu, 23 Maret 2024 - 14:00

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 9 Maret 2024 - 21:31

Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

GOODNEWS

Komunitas IRL Jatim Bagikan Takjil di Bojonegoro

Minggu, 31 Mar 2024 - 12:29

BERITA

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 23 Mar 2024 - 14:00