KPK OTT Jaksa di Bengkulu Terkait Suap Penyelidikan Perkara Proyek

- Team

Jumat, 9 Juni 2017 - 20:47

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Netpitu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jum’at (9/6), kembai melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini yang jadi sasaran OTT Komisi anti rasuah adalah Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba.

Tak hanya Parlin Purba, Tim penyidik KPK  juga menangkap 2 orang lainnya, yakni, Amin Anwar, Pejabat Pembuat Komitmen, Balai Wilayah Sungai Sumatera VII dan Murni Suhardi, Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjudo, perusahaan yang mengerjakan proyek Sungai Sumatera VII.

Ketiganya ditangkap Jum’at (9/6) dini hari di sebuah restoran bernama The View Resto di Pantai Panjang, Bengkulu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Parlin Purba, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka ditangkap KPK  atas dugaan penerimaan suap terkait proyek Sungai Sumatera 7 oleh PT Mukomuko Putra Selatan Manjudo. Penetapan tersangka juga dilakukan KPK terhadap  Anwar dan Murni Suhardi sebagai pemberi suap.
Wakil ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kasus yang ditangani oleh Parlin masih dalam tahap proses penyelidikan.
“PP (Parlin Purba) ini dalam rangka pengumpulan data dan keterangan. Proses penyidikan belum ada,” ujar Alexander saat melakukan konferensi pers di auditorium gedung KPK, Jumat (9/6).
Dikatakan Alex, ada beberapa proyek pengerjaan di sungai wilayah Sumatera VII itu dengan total proyek senilai Rp 90 miliar. Namun Alex tidak menyebutkan komitmen fee yang dijanjikan Amin Anwar selaku pejabat pembuat komitmen Balai Wilayah Sungai Sumatera VII dalam kongkalikong tersebut.
Lebih Lnjut dijelaskan bahwa Parlin Purba selaku Kasi Intel III di Kejaksaan Tinggi Bengkulu diduga menerima uang suap Rp 10 juta dari Amin Anwar selaku pejabat pembuat komitmen balai wilayah sungai Sumatera VII. Uang tersebut diberikan Anwar melalui Murni Suhardi sebagai Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjudo, perusahaan yang mengerjakan proyek sungai sumatera VII.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menegaskan, penerimaan uang oleh Parlin bukanlah pertama kalinya, sebelumnya sudah ada Rp 150 juta yang diduga berkaitan dengan proyek-proyek di Bengkulu.

Baca Juga :  Siang Ini Anwar Sholeh Datangi Panggilan Polisi

Atas penangkapan ini Jaksa Agung Prasetyo menyatakan keprihatinannya. Ia pun mengatakan sudah meminta pihak KPK menindak tegas jaksa yang terlibat tindak pidana korupsi. Bukan hanya itu, dia juga menyatakan siap membantu pihak KPK untuk mengusut sampai tuntas kasus yang menjerat anak buahnya itu.
Atas perbuatannya Parlin selaku jaksa penerima suap disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf a atau b pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan dua orang tersangka lainnya yakni Amin dan Murni sebagai pemberi suap disangkakan telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca Juga :  LPJ BOS Belum Klaar, Ancam Penilaian Kinerja Suyoto Sebagai Bupati

(Red/Md)

 

Berita Terkait

Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Mantan Camat Padangan Kembali Dihadirkan di Persidangan Dugaan Korupsi BKKD
Putusan Banding PT Tipikor Surabaya Bebaskan Shodikin Dari Dakwaan Primair JPU
Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi
Anwar Sholeh Serahkan Bukti Tambahan Kasus Dugaan Pemalsuan Data Otentik
Duit BOP TPQ Diduga Mengalir Ke Kantor Kemenag Untuk Ganti Cetak Piagam
Duit BOP TPQ Lari Kemana ? Ini Pengakuan Ketua FKTPQ

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:32

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03