oleh

Apakah Drama Hukum Tiga Kades di Bojonegoro Terkait Pilkada. Waspadalah…Waspadalah..!

BOJONEGIRO. Netpitu.com – Drama masuk keluar tahanan tiga Kepala Desa di Bojonegoro kembali terulang.

Kepala Sedah Kidul, Khoirul Huda, Kades Kuniran Mulyono, dan Kades Kedungrejo Mustakim, kembali berperkara. Setelah sebelumnya Polres Bojonegoro sempat melakukan penahanan terhadap ketiganya karena dugaan kasus yang melilitnya, lantas melepasnya lagi dengan status tahanan rumah.

Pada tanggal 30 Mei 2018 ketiga Kades itu kembali merasakan dinginnya lantai ruang tahanan. Hanya saja, kini bagian Kejaksaan negeri Bojonegoro yang melakukan penahanan sebagai kelengkapan berkas yang sudah dianggap lengkap P21 oleh jaksa penuntut umum.

Dua Kepala Desa, Khoirul Huda dan Mulyono, dikenakan pasal 372 dan pasal 378 KUHP dengan sangkaan penipuan dan penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara.

Sementara itu Mustakim, yang diduga terlibat pencurian pipa minyak di tambang minya sumur tua milik Pertamina pun mengalami nasib yang sama. Ditahan lalu dibantarkan.

Memang secara hukum seorang yang menjadi tersangka dalam kasus hukum memiliki hak untuk mengajukan pembantaran atau penangguhan tahanan.

Setelah beberapa hari menjadi tahanan Kejaksaan, kini melalui putusan sela sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, ketiganya kembali menikmati udara bebas meski hanya sementara untuk waktu menjalani tahanan rumah.

Sebelumnya alasan ditahannya ketiga tersangka adalah karena ditakutkan melarikan diri dan atau menghilangkan barang bukti.

Inilah drama proses hukum di Bojonegoro.
Pertanyaan yang muncul dibenak dan pikiran masyarakat Bojonegoro sekarang ini justru berbalik mempertanyakan keadaan ini.

Lantaran satu kasus yang sepaket dengan pengisian perangkat Desa, yakni kasus pencemaran nama baik Kapolres Bojonegoro yang dilaporkan sendiri oleh Kapolres saat itu, AKBP Wahyu Sri Bintoro, hingga sekarang lenyap tanpa bekas.

Apakah proses hukum Kepala Desa ini ada keterkaitan dengan urusan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati.

Munculnya perkara Kepala Desa dipermukaan ini mau tak mau mengundang pertanyaan publik. Karena seolah-olah bisa ditebak kemana arahnya dan bagaimana akhir babak ceritanya.

Kini publik mengingat dan membuka kembali lembaran cerita lama kejadian beberapa bulan lalu. Tentang penangkapan Kades lantas dilanjutkan dengan pemeriksaan beberapa Kades sebagai saki guna penggalian dan pendalaman informasi sekaligus mencari dan mengumpulkan bukti pendukung.

Setelah itu klaim bahwa pengangkatan kasus ini terkait Pilkada pun bermunculan. Spekulasi masyarakat menjadi tak terkendali dan seolah memastikan bahwa kasus ini terkait dengan hilangnya dukungan para Kades terhadap mantan bupati Bojonegoro. Dan kasus ini dimunculkan sebagai warning bagi Kepala Desa yang berani melakukan perlawanan.

Mau bilang tidak, tapi kok nyatanya memang demikian.

Dan sudah seharusnya Kades tidak boleh takut atau melemah sikap dan semangatnya jika ingin melawan. Kendati proses hukum digugatan pengisian perangkat ditolak oleh majelis hakim Pengadilan negeri Bojonegoro bukan berarti jalan mencari keadilan sudah buntu.

Masih ada jalan Banding dan Kasasi di tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Jangan mundur. Hukum harus ditegakkan meski bumi akan hancur.

Artikel Opini Ini Ditulis Oleh :
Imam Muklas. S.Hum, SH, Mp.Si.
Ketua LBH Kinasih, Bojonegoro.