Geledah Pemkot Malang KPK Tetapkan Satu Tersangka

- Tim

Rabu, 9 Agustus 2017 - 20:34

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

JAKARTA. Netpitu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu, (9/8), menggeledah ruang kerja wali kota dan sejumlah pejabat pemerintah Kota Malang Jawa Timur.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengakui penggeledahan ini dilakukan dari pengembangan kasus korupsi dan KPK sudah menetapkan seorang penyelenggara negara di Kota Malang sebagai tersangka. Namun terkait kasus korupsi apa penetapan tersangka tersebut belum dapat dikatakan oleh Febri.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Setelah ditemukan minimal 2 alat bukti di tahap penyelidikan, maka kita tingkatkan ke penyidikan. Ada sejumlah tersangka yang sudah ditetapkan. Tentu sesuai kewenangan KPK kita memproses penyelenggara negara yang ada di Kota Malang,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (9/8).

Sebelumnya petugas jaga Balai Kota Mustakim mengungkapkan, sekitar enam orang petugas KPK datang ke pos jaga meminta diantar ke ruangan wali kota.

Selama penggeledahan tersebut ada dua sisi ruangan yang dijaga petugas. Sisi kanan merupakan ruang kerja wali kota Malang, Mochammad Anton. Sementara di sisi kiri merupakan ruangan Wakil wali kota Malang, Sutiaji dan Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Wasto.

Penggeledahan yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipusatkan di ruangan Wali Kota Malang Moch Anton. Sekitar pukul 15.40 WIB, empat pejabat diperiksa penyidik KPK di ruang kerja wali kota.

Tampak Sekretaris Daerah Wasto, Asisten 1 Abdul Malik, Asisten 2 Diah Ayu Kusuma Dewi dan Asisten 3 Supranoto memasuki ruang balai kota.

Sementara itu, sebelumnya Wasto juga dibawa ke ruang Asisten Administrasi Pemerintahan Daerah di lantai 1. Sekitar satu jam bersama di ruangan tersebut.

Petugas KPK juga mencari data di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Petugas melakukan penyegelan dua kantor tersebut.

Sudah sekitar tujuh jam, KPK melakukan pemeriksaan di ruangan wali kota. Beberapa kali terlihat petugas yang berpindah ruangan satu ke ruangan lain.

Sementara Wakil Wali Kota Sutiaji menuturkan, sempat 30 menit berada di ruangan bersama penyidik KPK. Namun tidak berselang lama, Sutiaji meninggalkan ruangannya.

“Apa yang ada di ruangan diambil, diperiksa. Semua dibaca-baca,” kata Sutiaji meninggalkan balai kota.

Petugas KPK meninggalkan ruang kerja Wali Kota Malang di Balaikota Malang sekitar pukul 18.45 WIB. Sejumlah petugas dengan pengawalan ketat membawa berkas dalam tiga buah koper.

Tidak ada keterangan apapun dari lembaga antirasuah tersebut. Para petugas langsung menuju kendaraan dan  meninggalkan Balai Kota.

Seusai pemeriksaan Wali Kota Malang Moch Anton mengungkapkan, bahwa dirinya hanya diminta menyaksikan pemeriksaan yang dilakukan petugas KPK.

“Kalau apa yang dilakukan, saya kurang tahu, yang jelas tadi ada beberapa ruangan (diperiksa), ruang Sekda, ruang Wawali, ruang sekpri dan ruang asisten. Kalau data apa saja yang diambil, tadi Pak Sekda yang mengikuti,” kata Anton.

Anton menegaskan, petugas KPK tidak melakukan pemeriksaan hanya pengambilan data saja. Dirinya sama sekali tidak ditanya apapun, kecuali hanya menunggu pemeriksaan.

Sementara Sekretaris Daerah Wasto mengungkapkan, petugas KPK mencari data yang sedang dicari. Sehingga seluruh ruangan dilakukan penggeledahan dan mengambil sejumlah berkas.

“Saya disuruh menyaksikan, kalau beliau sedang mencari data,” tegasnya.

Data yang dibawa oleh KPK berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015. Namun terkait kasusnya, Wastu mengaku tidak tahu.

“Data APBD 2015. Yang dibawa APBD Induk. Terkait apanya saya tidak tahu,” tegas Wasto.

Wasto juga mengaku tidak tahu adanya kabar penetapan tersangka sejumlah pejabat. Pihaknya juga menjawab tidak tahu dengan adanya Kantor Dinas Pekerjaan Umum yang juga diperiksa dan disegel.

(As/Md)

Berita Terkait

Mantan Camat Padangan Kembali Dihadirkan di Persidangan Dugaan Korupsi BKKD
Putusan Banding PT Tipikor Surabaya Bebaskan Shodikin Dari Dakwaan Primair JPU
Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi
Anwar Sholeh Serahkan Bukti Tambahan Kasus Dugaan Pemalsuan Data Otentik
Duit BOP TPQ Diduga Mengalir Ke Kantor Kemenag Untuk Ganti Cetak Piagam
Duit BOP TPQ Lari Kemana ? Ini Pengakuan Ketua FKTPQ
Pengadilan Negeri Bojonegoro Kampanyekan Zona Integritas WBK Dan WBBM
Wartawan Bojonegoro Unjuk Rasa di Depan Mapolres, Kutuk Aksi Kekerasan Terhadap Jurnalis

Berita Terkait

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Minggu, 26 November 2023 - 11:40

Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh

Minggu, 26 November 2023 - 10:37

Ribuan Warga Karangpacar Ikuti Giat Jalan Santai Kampung Moderasi Beragama

Jumat, 24 November 2023 - 20:48

Apindo Bojonegoro Usulkan Kenaikan Upah Sebesar 4,82 Persen

Sabtu, 18 November 2023 - 09:50

Shafa Afriza Qirani, Pesepatu Roda Berbakat Dari Bojonegoro

Berita Terbaru

BERITA

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Des 2023 - 16:43