Gus Mus : Pengurus PBNU Jangan Bicara Politik Praktis di Kantor NU

- Tim

Kamis, 9 Agustus 2018 - 13:06

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA. Netpitu.com – KH Mustofa Bisri (Gus Mus) angkat bicara, terkait steatment, ketua PBNU, Robikin Emhas, yang seolah-olah bernada ancaman terhadap Joko Widodo, apabila tidak menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Jokowi.

Gus Mus dalam akun teewternya mentweet, “Para pengurus/pemimpin NU yang harus bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan; terutama bila berkaitan dengan politik praktis. Dan sebaiknya tak usah bicara politik praktis di kantor NU. Bukan tempatnya ” tulis Gus Mus dalam akun Twitternya @gusmusgusmu Kamis (9/8/2018).

Baca Juga :  Tangani Kemiskinan Di Tuban DPRD Usulkan Raperda Inisiatif

Kiai kharismatik yang menjadi Rais Aam PBNU itupun mengingatkan agar para pengurus dan pemimpin Nahdlatul Ulama (NU) untuk berhati-hati dalam memberi pernyataan terkait politik praktis. Gus Mus mengingatkan PBNU agar tidak bicara politik praktis di kantor PBNU.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebelumnya, sejumlah elite NU yang terdiri dari Rais Aam PBNU Ma’ruf Amin, Ketum PBNU Said Aqil Siroj, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Ketua PBNU Robikin Emhas, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan sejumlah tokoh lain, Rabu (8/8) melakukan pertemuan di Kantor PBNU.

Baca Juga :  Muscab di Surabaya DPC Demokrat Bojonegoro Usung Calon Tunggal Ketua DPC

Robikin dalam pernyataannya kepada pers mengatakan tidak memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan calon di Pilpres jika Cawapres bukan dari kader NU.

“Kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskannya. Itu pesannya,” kata Ketua PBNU Robikin Emhas, di PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakpus, Rabu (8/8).

Baca Juga :  Jajaki Koalisi PKB Sambangi Partai Nasdem

Mahfud Md, yang disebut-sebut menjadi cawapres terkuat, disebut Robikin bukanlah kader NU.

“Itu sudah dibicarakan berkali-kali tidak termasuk yang disebut,” kata Robikin menjawab pertanyaan apakah Mahfud Md termasuk tokoh yang diterima oleh PBNU.

(*/ams)

Berita Terkait

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa
Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh
Bawaslu RI Gelar Sidang Laporan Anwar Sholeh, Soal Penetapan DCT DPR, Anna Mu’awanah
DPC PPP Bojonegoro Siap Menangkan Ganjar di Pilpres 2024