Sidang Dugaan Korupsi BKKD, Uang Masih Sisa Ratusan Juta Tapi Tak Disetorkan Kembali Ke Kas Daerah

- Team

Senin, 9 Oktober 2023 - 21:03

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SURABAYA. Netpitu.com – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin, ( 09/ 10/ 2023 ), kembali menggelar sidang dugaan korupsi BKKD 8 desa di Kecamatan Padangan. Tujuh ( 7 ) saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan negeri Bojonegoro.

Ketujuh saksi tersebut, Sekretaris desa Prangi, Bendahara keuangan desa Prangi, mantan Kasi PMD Kecamatan Padangan, Tamzil, dan 4 ( empat ) rekanan supplier material basecousse, rigid beton dan aspal.

Nur khlalim, Kaur keuangan, desa Prangi, saat diperiksa JPU di hadapan majelis hakim mengatakan, setelah uang BKKD cair dibuat untuk pekerjaan swakelola bongkar paving sebesar  Rp. 25 juta dan diberikan kepada Bambang Rp 300 juta dan 400 juta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

” Yang menyerahkan uang pak Kades, saat memberikan uang kepada terdakwa Bambang, ia dipanggil Kades untuk membawa uang sebesar Rp. 400 juta. Uang tersebut diberikan kepada Bambang untuk pembelian material proyek berupa basecouse,”  jelas Nur Khalim. Sedangkan uang Rp. 300 juta diberikan pada terdakwa Bambang pada tahap kedua. Uang tersebut dipergunakan untuk pembelian rigid beton, tambah Nur Khalim.

Baca Juga :  Kapolres Sambil Berlari Bawa Api Abadi Kahyangan Api ke Pendopo Pemkab Bojonegoro

Sementara itu, Sekretaris desa Prangi, Farida, mengaku dirinya tidak difungsikan perannya dalam pelaksanaan proyek BKKD.

Dijelaskan Farida, Sekdes sebagai operator siskeudes hanya membuatkan atau memasukan belanja keuangan ke Siskeudes sebagai bahan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dari keterangan Sekdes Farida maupun Nur Khalim, bahwa dari uang yang diserahkan Kades Prangi kepada terdakwa Bambang, menghasilkan pekerjaan penghamparan basecouse 100 persen ( tahap l dan tahap ll). Selain itu juga pembetonan jalan namun panjangnya belum mencapai 100 persen dari tahap l.

Baca Juga :  Kanwil BPN Jatim Targetkan 80 Ribu PTSL di Bojonegoro Pada 2019

” Masih kurang sedikit pak, ” jawab keduanya pada majelis hakim.

Sementara itu, saat ditanya Pinto Hutomo, SH. MH. kuasa hukum terdakwa, apakah terdapat kelebihan uang BKKD, Farida mengatakan masih ada, yang sampai sekarang masih disimpan di rekening desa.

“Kalo ada sisa kelebihan uang BKKD kenapa tidak disetorkan kembali ke kas daerah. Kok malah disimpan di rekening desa?, ” tanya kuasa hukum.

Menjawab pertanyaan kuasa hukum terdakwa, Farida menjelaskan bahwa uang BKKD telah diserap 100 persen dan dilaporkan ke Siskeudes 100 persen.

” Berarti LPJ-nya asal jadi dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya?, ” tegas Pinto Hutomo. Farida pun terdiam mendengar pernyataan Pinto Hutomo.

Baca Juga :  Satpol PP Tertibkan Pedagang Pasar Tanpa Perlawanan

Selanjutnya, Farida pun mengungkapkan jika laporan belanja keuangan yang di uploadnya bukan merupakan nota belanja barang namun nota pengiriman barang yang dibeli terdakwa untuk keperluan materia l proyek BKKD.

Untuk mengisi harga barang yang dibeli Farida mengisi nilai uang dalam kuitansi yang ada dalam. Siskeudes dengan mencantumkan nilai uang sesuai dengan harga barang yang tercantum dalam RAB.

Saya tiidak dapat memverifikasi nota. Saya lihat, isinya bukan nota belanja tapi nota pengiriman belanja tetapi tidak ada nominalnya. Lalu saya memasukan ke Siskeudes sesuai RAB.

Farida mengaku tidak bisa mengelak karena Kades minta agar ia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Kades.

( ro )

Berita Terkait

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Senin, 10 Jun 2024 - 10:48