Pers Harus Netral dan Wajib Kawal Proses Demokrasi

- Team

Sabtu, 10 Februari 2018 - 12:32

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

CEO netpitu.com, Al Amrozy bersama ketua KPU Kab Bojonegoro dan Wartawan Senior LKBN Antara pada Peringatan HPN 2018 dan Jengker Bareng Pilkada 2018

CEO netpitu.com, Al Amrozy bersama ketua KPU Kab Bojonegoro dan Wartawan Senior LKBN Antara pada Peringatan HPN 2018 dan Jengker Bareng Pilkada 2018

BOJONEGORO. Netpitu.com – Pers sebagai pilar demokrasi ke 4, wajib mengawal jalan pesta demokrasi Pilkada Bupati- Wakil bupati yang digelar 5 tahun sekali. Sebagai media kontrol, pers dituntut tetap netral dalam penyiaran berita, tidak berpihak dan menjunjung tinggi profesionalime kerja jurnalistik.

Demikian dikatakan, Amrozi,  CEO media online Netpitu.com  dalam diskusi Pilkada di acara peringatan Hari Pers Nasional, di Bojinegoro, Sabtu (10/2).

Baca Juga :  Peristiwa Sosial Yang Melampaui Batas

Menurut Al Amrozy, pers memiliki tanggung jawab moral dalam mensukseskan setiap perhelatan pesta demokrasi, baik Pemilu legeslatif, Pilihan presiden, Pilkada maupun Pilkades sekalipun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lantaran proses demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung ini juga merupakan buah perjuangan insan pers dalam mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka.

Baca Juga :  HUT Bhayangkara Ke-71 Polres Bojonegoro Gelar Donor Darah

“Pers memiliki kontribusi besar dalam mengawal Indonesia dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa,” ujar Amrozi.

Sehingga sangat tidak elok jika ada produk jurnalistik yang tujuannya diarahkan untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Selain Amrozi, tampil pula Aguk Sudarmojo, wartawan senior dari LKBN Antara, sebagai narasumber diskusi Pilkada.

Baca Juga :  Demi Ketersediian Air Bersih Warga Satgas TMMD Buat Sumur Bawah Tanah

Peringaran Hari Pers Nasional ( HPN) yang digelar di kantor Dinas Budata dan Pariwisata, Bojonegoro ini dihadiri Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro, Ketua KPU Bojonegoro M.Abdim Munib, dan sejumlah pejabat Kodim dan Pemkab serta peliput berita di Bojonegoro.

 

(dan)

Berita Terkait

LHP BPK Kab. Bojonegoro Sudah Diserahkan Ke Ketua DPRD Tapi Tak Dibagikan Pada Anggota
16 Lowongan Parades Di Sukosewu, Jangan Lempar Bola Panas Ke Kecamatan
Hoax Kabar Penghentian Hibah BKD Dari KPK
Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB Lakukan Rakor Online
Miris, Masih Ada Jalan Poros Desa Berlumpur di Bojonegoro
Wartawan Bojonegoro Unjuk Rasa di Depan Mapolres, Kutuk Aksi Kekerasan Terhadap Jurnalis
PDIP : Pemkab Harus Berikan Solusi Soal Kelambatan Pencairan ADD
Duh, 53 Desa Di Bojonegoro Belum Mengajukan Pencairan ADD., Ada Apa ?

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47