Awas…! Pelanggar UU Administrasi Kependudukan Diancam Hukuman Pidana Penjara

- Team

Rabu, 10 Maret 2021 - 10:42

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto ilustrasi

Foto ilustrasi

BOJONEGORO.,Netpitu.com – Peringatan bagi masyarakat yang tengah mengurus adminstrasi data kependudukan agar tidak sembarangan memberikan data yang tidak sesuai dengan data sebenarnya. Karena pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudikan sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, ada sanksi hukuman penjara bagi pelaku pelanggar Undang -undang administrasi kependudukan ini.

Ancaman hukuman bagi pelanggar Undang-undang administrasi kependudikan ini tidak main-main. Seorang pelanggar bisa dikenai ancaman hukuman 2 tahun, atau 6 tahun. Selain ancaman pidana, pelanggar juga akan dikenakan denda yang besaran nilainya sampai dengan milyaran rupiah.

Pengaturan ketentuan pidana ini diatur dalam Bab Xll Pasal 93, Padal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang adiministrasi kependudukan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013.

Berikut ini Pasal – pasal UU Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013, yang masuk dalam katagori tindak pidana.

Pasal 93 disebutkan, Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 94 disebutkan, Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 95, disebutkan, Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 86 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Baca Juga :  Seorang Bocah Tewas Setelah Terpeleset Di Waduk Sidomulyo

Pasal 96 disebutkan, Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 97 disebutkan, Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Baca Juga :  PKN Ikut Melebur Dalam 9 Parpol Yang Laporkan Soal Dugaan Dukungan ASN Pada PKB di Pemilu 2024

Pasal 98 ayat (1) disebutkan, Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 atau Pasal 94, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 98 ayat (2) disebutkan, Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 99, disebutkan, Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

Nah sudah tahu kan, resiko apa yang bisa menimpa diri apabila tidak jujur dan mematuhi Undang-undang administarsi kependudikan ini.

(oro)

Berita Terkait

Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Senin, 10 Jun 2024 - 10:48