SE Gubernur Jatim Picu Pungli Pengurusan Prona

- Tim

Sabtu, 10 Juni 2017 - 04:11

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Netpitu.com – Melalui Surat Edaran Nomor 140/7811/011/2017 tertanggal 26 April 2017, yang ditunjukkan kepada seluruh Bupati/Walikota, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, memberikan sinyal kepada panitia Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau yang lebih dikenal dengan nama Program Nasional Agraria (Prona) untuk melakukan pungutan diluar biaya yang tidak dibiayai oleh APBN.

Dalam edaran Gubernur disebutkan dalam rangka mensukseskan program pendaftaran PTSL atau Prona di Jawa Timur. Bupati/Walikota diharapkan ikut mensukseskan, memfasilitasi pelaksanaan PTSL atau Prona sesuai kewenangannya.

Biaya yang tidak dianggarkan oleh Pemerintah Pusat dalam APBN, merupakan kewajiban pemohon. Sehingga Desa dapat mengatur dengan Peraturan Desa (Perdes) dengan berpedoman pada Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa dan terlebih dahulu dilakukan musyawarah Desa, demikian isi surat edaran tersebut.

Sedangkan untuk Kelurahan, agar dilakukan musyawarah kelurahan yang dihadiri oleh Lurah, Camat dan tokoh masyarakat serta perwakilan pemohon untuk membentuk panitia dan mensepakati biaya yang dibebankan kepada pemohon.

Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya diharapkan melakukan koordinasi dengan Kapolres/ Kapolresta, Kejari dan Kepala Kantor BPN serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur Jawa Timur. Surat edaran ini juga ditembuskan kepada Menteri Dalam, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur.

Menanggapi surat edaran gubernur diatas, Koordinator Front rakyat Antikorupsi ( Fraksi ), Edy Kuntjoro, Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tersebut tidak bisa dijadikan dasar bagi panitia prona di Desa untuk melakukan pungutan kepada pemohon Prona.

Lantaran Surat Edaran Gubenur Jatim tersebut hanyalah bersifat anjuran atau saran dalam persoalan pemenuhan sumber dana penunjang pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap panitia Desa.

Baca Juga :  Hari Ini IMB Proyek GPF Diterimakan PEPC

“ SE tidak memiliki kekuatan hukum. Karena SE bukanlah produk hukum seperti Pergub atau Perda. Sehingga kedudukannya sangat lemah,” terang Edy Kuntjoro.

Surat Edaran tidak lebih dari sekedar saran atau anjuran dari pejabat atasan kepada pejabat dibawahnya dalam mengatasi suatu persoalan yang butuh pertimbangan.

Lebih lanjut dikatakan, dengan adanya Surat Edaran tersebut justru berpotensi timbulnya “Pungli” yang berlebihan oleh panitia Prona di Desa Desa. Karena aparat Pemerintah Desa sebagai panitia menganggap Surat Edaran tersebut merupakan pijakan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum pungutan.

Seharusnya Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, tidak mengeluarkan kebijakan yang unproductive  karena hanya akan melahirkan pejabat korup yang berlindung pada Surat Edaran.

Baca Juga :  Sebelum Suyoto Lengser Anna Wawan Tetap Tolak Beracara di Pendopo

Dalam Prona memang ada biaya yang mesti ditanggung oleh pemohon sendiri ( tidak seluruhnya pemerintah), seperti Blanko Formulir Pendaftaran, Meterai, Balok Patok batas tanah dan Foto Copy lainnya.

Di lapangan, banyak terjadi pelanggaran hukum dimana panitia Desa meminta pemohon Prona untuk membayar biaya sebagaimana ditentukan panitia. Di Bojonegoro, rata-rata pemohon Prona dipungut Rp. 500 ribu hingga Rp 700 ribu, padahal untuk biaya beli Patok batas, Blanko Formulir, meterai, tak lebih dari jumlah Rp.250 ribu.

“Apakah pemohon nantinya disuruh bayar kegiatan rapat panitia, makan minum, biaya pendataan, biaya transportasi dan honor panitia. Ya gak bisa dong,” kata Kuntjoro.

Toh dari awal Presiden Joko Widodo sudah beruang kali memperingatkan agar dalam pelayanan Prona ini tidak ada pungutan sepeserpun kepada rakyat (pemohon), tambahnya.

(Pur)

Berita Terkait

Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Mantan Camat Padangan Kembali Dihadirkan di Persidangan Dugaan Korupsi BKKD
Putusan Banding PT Tipikor Surabaya Bebaskan Shodikin Dari Dakwaan Primair JPU
Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi
Anwar Sholeh Serahkan Bukti Tambahan Kasus Dugaan Pemalsuan Data Otentik
Duit BOP TPQ Diduga Mengalir Ke Kantor Kemenag Untuk Ganti Cetak Piagam
Duit BOP TPQ Lari Kemana ? Ini Pengakuan Ketua FKTPQ
Pengadilan Negeri Bojonegoro Kampanyekan Zona Integritas WBK Dan WBBM

Berita Terkait

Selasa, 26 Maret 2024 - 11:09

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal

Sabtu, 23 Maret 2024 - 14:00

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 9 Maret 2024 - 21:31

Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

GOODNEWS

Komunitas IRL Jatim Bagikan Takjil di Bojonegoro

Minggu, 31 Mar 2024 - 12:29

BERITA

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 23 Mar 2024 - 14:00