Mangkir Sidang, JPU Kembali Panggil Karyawan Pertamina Sebagai Saksi Dugaan Korupsi Sukisno

- Team

Rabu, 10 Juni 2020 - 19:54

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sidang dugaan korupsi APBDes Rahayu tahun anggaran 2017 dan 2018.

Sidang dugaan korupsi APBDes Rahayu tahun anggaran 2017 dan 2018.

TUBAN. Netpitu.com – Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) Kejaksaan negeri Tuban kembali memanggil dua orang karyawan Pertamina PHE, Abd. Jabbar, dan Pertamina EP, asset IV Jawa timur, Andreas Andika P, dalam sidang kasus dugaan korupsi APBDes Rahayu 2017 dan 2018, dengan terdakwa mantan Kades Rahayu, Sukisno.

Abd. Jabbar dan Andreas Andika P. dipanggil sebagai saksi dalam perkara korupsi yang menjerat mantan Kades Rahayu, Sukisno, periode 2013 -2019.

Pada sidang sebelumnya, kedua karyawan Pertamina tersebut mangkir dari panggilan sidang yang digelar, Kamis, (04/06/2020) lalu, di Pengadilan Tipikor, Surabaya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mangkirnya dua saksi Pertamina ini timbulkan pertanyaan, lantaran alasan yang disampaikan oleh kedua saksi tidak masuk akal. Melalui surat yang dikirim ke Jaksa Penuntut Umum ( JPU), Kejari Tuban, ketidakhadiran mereka sebagai saksi karena alasan karantina Covid-19.

Baca Juga :  Kapolri Perintahkan Tangkap Pemesan dan Pendana Saracen

Padahal kedua karyawan Pertamina tersebut diketahui tidak dalam kondisi sakit atau terjangkiti virus corona sehingga harus menjalani karantina.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tuban, disebutkan terdapat beberapa sewa Tanah Kas Desa yang dipergunakan sebagai jalur pipa Migas. Dengan nilai sewa sekitar Rp. 60 juta. Transaksi sewa TKD yang dilakukan oleh Pertamina PHE sekitar Rp 25.799.198,- dan untuk sewa TKD yang dibayar Pertamina EP sekitar Rp 34.215.199,-

Baca Juga :  Mantan Kadistamben Sumut Divonis 1 Tahun Penjara Karena Suap

Hasil pendapatan desa dari sewa tanah tersebut diduga tidak disetorkan ke kas desa dan menjadi pendapatan asli desa. Melainkan dikantongi senduri oleh mantan Kades Rahayu, Sukisno.

TKD Rahayu disewakan untuk jangka waktu sewa 2 tahun terhitung bulan Desember thn 2018-2020. Tentunya hal ini sangat ironis lantaran disaat terdakwa sudah tidak lagi menjabat Kades, tetapi masih bisa menikmati uang hasil sewa TKD.

Sukisno merupakan Kades Rahayu periode 2013 -2019. Namun dengan terang-terangan telah menilep uang hasil sewa TKD Rahayu untuk masa sewa dua tahun berturut-turut (2018 -2020).

Diduga Sukusno telah menerima pembayaran uang sewa TKD Rahayu melalui transfer ke rekening milik Sukisno, yang dibayarkan oleh Abd. Jabbar dan Andreas Andika P.

Baca Juga :  Janda Kembang Ini Layangkan Gugatan Praperadilan Kepada Kapolres Bojonegoro

Uang yang ditransfer kedua karyawan Pertamina ke rekening Sukisno tersebut merupakan uang pembayaran sewa TKD yang dipergunakan Pertamina untuk jalur pipa Migas.

Sesuai ketentuan, seharusnya uang hasil sewa tanah kas desa tersebut dibayarkan Pertamina ke Pemerintah Desa Rahayu melalui rekening Desa. Bukannya ke rekening pribadi Sukisno.

Dikonfirmasi melalui pesan Whatsappnya, JPU Kejari Tuban, Radityo, SH, membenarkan adanya pemanggilan kembali dua karyawan Pertamina tersebut. Selain Abd. Jabbar dan Andreas, JPU juga akan menghadirkan saksi ahli dari kantor Inspektorat Kabupaten Tuban.

(ro)

Berita Terkait

Kejaksaan Bojonegoro Tahan 4 Kades Tersangka Korupsi BKKD Nek Kecamatan Padangan
Dugaan Korupsi Praoto Siaga, Kejaksaan Bojonegoro Ijek Mumet Goleki Tersangka Utama
Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Mantan Camat Padangan Kembali Dihadirkan di Persidangan Dugaan Korupsi BKKD
Putusan Banding PT Tipikor Surabaya Bebaskan Shodikin Dari Dakwaan Primair JPU
Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi
Anwar Sholeh Serahkan Bukti Tambahan Kasus Dugaan Pemalsuan Data Otentik

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru