Anggaran Belum Dicairkan, Bagaimana Nasib Bingkisan Lebaran Bupati ? (1)

- Team

Kamis, 10 Juni 2021 - 11:14

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala BPKAD Bojonegoro, Luluk Alifah.

Kepala BPKAD Bojonegoro, Luluk Alifah.

BOJONEGORO. Netpitu.com – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah ( BPKAD) Pemkab Bojonegoro, Luluk Alifah, mengatakan sampai saat ini belum ada pencairan anggaran belanja kegiatan pembetian insrntive pada pemutus mata rantai Covid 19 di Kabupaten Bojonegoro.

Meski kegiatan pemberian insentive berupa bingkisan lebaran disertai kartu ucapan selamat Idhul fitri 1442 dari bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah tersebut sudah direalisasikan sehari menjelang lebaran. Namun hingga kini belum ada pencairan atau pembayaran anggaran biaya untuk pelaksaknaan kegiatan tersebut.

Ditegaskan Luluk Alifah, pihak BPKAD tidak ada akan melakukan pembayaran kegiatan tersebut jika tidak ada permibtaan pencairan dari Satker pelaksana kegiatan.

Menjawab pertanyaan netpitu.com, Selasa, (09/06/2021 ), apakah ada batas waktu pencairan ?. Kepala BPKAD itu menegaskan selagi tidak ada ( permintaan/ pengajuan ) pencairan, sampai bulan Desember pun tidak akan cair.

Diberitakan sebelumnya, insentive bagi pemutus mata rantai Covid 19 di Bojonegoro yang digulirkan dengan menggunakan Dana Alokasi Umum dan Dana Insentive Daerah ( DID ) sebesar Rp, 4,9 milyar untuk paket bingkisan lebaran Idhul fitri dan Rp. 1 milyar lebih untuk pengadaan batik.

Baca Juga :  Berbekal Semangat Kejayaan dan Kedigdayaan Ekonomi Kerakyatan DPD GARPU Jatim Hadiri Apel Siaga NasDem di GBK

Sesuai lembar surat yang ada pada data penerima, Bingkisan berisi biskuit 1 kaleng (ukuran kecil), minyak goreng 1 liter, gula 1 Kg, beras 2 Kg, kue kering 1 bungkus plastik, dan sirup tersebut diberikan untuk 29.005 penerima yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Fatalnya, pelaksanaan penyaluran Bansos tersebut tidak berjalan mulus, selain terdapat penolakan dari kepala desa, kini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pun mulai mempertanyakan mekanisme Bansos paket lebaran itu dilaksanakan.

Lasuri, anggota Komisi B, DPRD Bojonegoro, mencatat setidaknya ada beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan pemberian insentive untuk pemutus mata rantai Covid 19bdi Kabupaten Bojonegoro ini.

Diantaranya, penerima tidak tepat sasaran, pelanggaran APBD Bojonegoro TA 2021, pelanggaran SE-2/PK/2021 Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019, Perpres 12 Tahun 2021 Tengang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pelanggaran Permendagri No. 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan dan penganggaran APBD 2021.

Tentu dengan banyaknya ketentuan peraturan perundangan yang dilanggar dalam pelaksanaan belanja kegiatan insentive pemutus mata rantai Covid 19, yang diberikan dalam bentuk natura dan kain batik ini, siapapun pejabatnya harus berpikir ulang jika hendak mencairkan anggaran tersebut.

Jika memaksa mencairkan anggaran maka resiko pelaksana kegiatan terjerat kasus korupsi sangat besar. Tapi jika tidak mencairkan anggaran maka terjadi kerugian keuangan pribadi pejabat pelaksana. Karena harus menanggung pembayaran kegiatan belanja dengan uang pribadi.

Lantas bagaimana dengan tanggung jawab bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah yang telah menandatangani Surat Keputusan ( SK ) Penerima insentive pemutus mata rantai Covid 19 di Kabupaten Bojonegoro ?. Bukankah pergeseran anggaran dan pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah dan persetujuan bupati.


Bersambung.

Laporan ditulis oleh Edy Kuntjoro dan Hari Cahyono.

Berita Terkait

Polres Tuban Bakal Panggil Anna Mu’awanah Terkait Dugaan Laporan Palsu Ke Polisi
Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 18:57

Polres Tuban Bakal Panggil Anna Mu’awanah Terkait Dugaan Laporan Palsu Ke Polisi

Kamis, 13 Juni 2024 - 02:53

Job Fair SMKN 1 Bojonegoro Sukses Jaring 1.217 Orang Pelamar Kerja

Selasa, 11 Juni 2024 - 11:03

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Senin, 10 Juni 2024 - 13:16

Diikuti 44 Didu dan PT, SMKN 1 Bojonegoro Mulai 11 – 13 Juni Gelar Job Fair Untuk Umum

Selasa, 26 Maret 2024 - 11:09

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal

Sabtu, 23 Maret 2024 - 14:00

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 9 Maret 2024 - 21:31

Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32