oleh

KPK Dalami Setoran Uang Suap di Komisi B, DPRD Jawa timur

JAKARTA. Netpitu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan kewajiban dinas-dinas (SKPD) yang memberikan setoran setiap triwulan kepada Komisi B DPRD Jatim. Langkah tersebut dilakukan untuk mendalami kasus tindak pidana korupsi suap dalam pelaksanaan tugas, pengawasan, dan pemantauan oleh DPRD Provinsi Jatim terhadap pelaksanaan Perda dan penggunaan anggaran di Provinsi Jatim tahun 2017.

“Penyidik mendalami terkait kewajiban setoran triwulan yang diberikan oleh dinas-dinas mitra Komisi B DPRD Jawa Timur,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (10/7).

Kata Febri, penyidik juga mendalami dugaan penerimaan setoran triwulan dari dinas lainnya dengan melengkapi alat bukti yang dimiliki untuk kelak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pihak Dinas maupun DPRD lainnya.

Dalam pengembangan kasus itu, KPK pada Senin (10/7) melakukan pemeriksaan tersangka sebagai saksi silang untuk tersangsa lainnya.

“Selain melakukan pemeriksaan, penyidik juga melakukan pengambilan sampel suara,” kata Febri.

Pemeriksaan silang yang dilakukan KPK terkait kasus suap Komisi B DPRD Jatim itu, pertama Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Bambang Heryanto, untuk tersangka Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Rohayati (ROH).

Kedua Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Rohayati untuk tersangka Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Mochamad Basuki (MB), dan ketiga Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Mochamad Basuki untuk tersangka staf Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur Rahman Agung (RA).

Kemudian keempat staf Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur Santoso untuk tersangka Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Mochamad Basuki (MB) dan kelima staf Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur Rahman Agung untuk tersangka Santoso.

Sebelumnya dalam Operasi tangkap Tangan yang dilakukan KPK pada (5/6) lalu, di gedung DPRD Provinsi Jawa timur di Surabaya itu, KPK telah menetapkan Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra Mochamad Basuki, dan 5 tersangka lainnya sebagai tersangka.

Pihak penerima adalah Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra Mochamad Basuki dan dua orang staf DPRD bernama Rahman Agung dan Santoso.

“Pihak yang diduga penerima adalah MB (Mochamad Basuki), S (Santoso) dan RA (Rahman Agung) yang disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tambah Basaria.

Sedangkan pihak pemberi adalah Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Provinsi Jawa Timur Bambang Heryanto, ajudan Kadis Pertanian Anang Basuki Rahmat dan Kadis Peternakan Provinsi Jawa Timur Rohayati.

“Pihak pemberi adalah BH (Bambang Heryanto), ABR (Anang Basuki Rahmat) dan ROH (Rohayati) yang disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” ungkap Basaria.

Basuki diduga menerima uang ratusan juta dari para kepala dinas sebagai uang pembayaran triwulan terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan tentang penggunan anggaran provinsi Jawa Timur tahun 2017.

“Jumlah total yang sudah diterima MB ini sementara kita belum bisa pastikan berapa tapi yang pasti komitmen sudah ada dari para kepala dinas bersama-sama dengan Komisi B untuk memberikan sejumlah Rp600 juta setiap tahun dari masing-masing dinas dengan pemberian per triwulan sebesar Rp150 juta,” jelas Basaria.

Penyidik KPK juga mengamankan uang Rp150 juta di ruang Basuki yang dibungkus dalam tas kertas dalam pecahan seratus ribu rupiah. Sebelumnya, Basuki juga sudah menerima sejumlah uang dari kepala dinas yang lainnya.

“Pada akhir Mei 2017 diduga MB juga telah menerima sejumlah uang yaitu pada 26 Mei 2017 sebesar Rp100 juta dari ROH selaku Kadis Perternakan terkait pembahasan revisi Perda No 3 tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif; pada 31 Mei MB juga menerima sebesar Rp50 juta dari Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Rp100 juta dari Kadis Perkebunan dan pada triwulan 1 menerima Rp100 juta dari Kadis Pertanian Jatim,” tambah Basaria.

(RedAs)