BOJONEGORO. Netpitu.com – Kisruh PAC PDIP Bojonegoro membuahkan keprihatinan mantan pengurus partai berlambang banteng moncong putih. Mereka menyayangkan aksi penolakan yang dilakukan PAC terhadap rekomendasi DPP atas nama calon ketua, sekretaris dan bendahara yang ditunjuk DPP.
Menanggapi penolakan tersebut mantan pengurus DPC PDIP Bojonegoro periode 1999 – 2004, Onny Supriyadi, mengingatkan agar kader PDIP menjunjung tinggi etika politik partai yang telah digariskan dalam ketentuan aturan main partai ( kode etik partai ).
“Kalau mau bertindak baca dulu AD/ART Partai dan pahami, karena Itu kitabnya partai. Jangan keburu emosi dulu. Senang atau tidak senang sebagai kader partai harus tunduk pada keputusan DPP. Sepahit apapun sebagai kader harus legowo,” ujar Onny Supriyadi, kepada netpitu.com, Rabu, (10/7/2019).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kondisi sekarang ini hal terpenting bagi kader adalah merapatkan barisan untuk selamatkan kehormatan partai. Bukannya malah membuat kisruh hanya karena posisi jabatan.
Evaluasi terhadap kinerja kepemimpinan partai diperlukan untuk meningkatkan suara dukungan partai. Siapapun pemimpin yang ditunjuk oleh DPP harus didukung untuk membesarkan partai dan mewujudkan cita-cita partai.
Onny, yang juga mantan anggota DPRD Bojonegoro dari fraksi PDIP ini, juga mengajak seluruh pengurus PAC untuk lebih mengedepankan kepentingan partai dibanding kepentingan kelompok atau personal.
“Kita sudah berjuang, jangan hancurkan hasil perjuangan yang telah dicapai hanya karena emosi sesaat,” kata Onny. Tidak tertutup kemungkinan banyak orang (lawan pilitik, red) yang tertawa senang melihat kisruh di PDIP Bojonegoro, lanjut Onny.
Sementara itu, mantan pengurus DPC PDIP Bojonegoro yang lain, Moh. Subeki, dalam menyikapi kemelut di DPC PDIP mengatakan rekomendasi DPP merupakan hasil evaluasi kinerja partai oleh DPP yang dimaksudkan untuk memaksimal kerja partai.
Tidak ada alasan untuk menolak karena roda dan mesin partai harus terus berjalan dan tidak boleh terhenti. Sebab, kalau roda partai tidak berjalan dan kurangnya konsolidasi akan berpengaruh terhadap perkembangan partai.
Buktinya, kata Moh. Subeki, hasil suara Pemilu legeslatif Bojonegoro merosot dan stagnan dalam beberapa putaean Pemilu.
Menurutnya, ini karena struktural partai lebih memikirkan kepentingan diri sendiri ketimbang berjuang untuk kebesaran partai.
“Kalau hasil suara Pilpres di Bojonegoro memang naik, dan itu terjadi karena pengaruh politik nasional. Jadi harus dibedakan perolehan suara partai dan suara Pilpres, karena di Pilpres Jokowi dan KH. Maruf Amin, didukung oleh banyak partai,” ujar Moh. Subeki.
Menurut mantan anggota DPRD Bojonegoro fraksi PDIP ini, rekomendasi DPP untuk calon ketua, sekretaris dan bendahara DPC sebaiknya digunakan sebagai bahan intropeksi bagi elit PDIP Bojonegoro, baik ditingkat DPC maupun PAC dan Ranting. Sehingga ke depan lebih bisa meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan roda mesin partai.
Dihubungi terpisah, Hasan Abrory, salah satu nama yang masuk dalam rekomendasi DPP untuk jabatan sekretaris DPC PDIP Bojonegoro, mengatakan siap menjalan tugas dan amanat partai dimanapun sesuai keputusan DPP partai.
“Saya akan siap tunduk dan patuh menjalankan tugas partai dimanapun, sesuai dengan amanah keputusan DPP PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Hasan Abrory.
Ketua DPC Banteng Muda Indonesia Bojonegoro ini juga berjanji akan mengakomodir aspirasi PAC untuk menata bersama dalam menentukan langkah dan arah partai ke depan.
(ro)