Rais’ Aam Syuriah PBNU : Gubernur Jatim Harusnya Orang NU

- Team

Kamis, 10 Agustus 2017 - 19:19

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANGKALAN. Netpitu.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan tidak akan ikut campur terkait munculnya persaingan antara kader NU yang maju di Pilkada jatim 2017 mendatang.

Rais ‘Aam Syuriah PBNU, KH Ma’ruf Amin saat di Pondok Pesantren Nurul Cholil, Bangkalan, mengatakan Gubernur jatim nanti hauslah orang NU.

“Yang pasti kami ingin Gubernur Jatim haruslah orang NU,” kata KH. Ma’ruf Amin, di Bangalan, Jatim, Rabu (9/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Ma’ruf, pihaknya akan mendukung siapapun warga NU yang maju di Pilkada Jatim yang penting mereka yang akan maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur memahami permasalahan di Jawa Timur.

“Keputusan strategis NU di Pilgub Jatim diserahkan sepenuhnya pada pengurus NU di Jatim, mereka lebih tahu yang terbaik,” ujar Ma’ruf Amin.

Baca Juga :  Polsek Bubulan Amankan Seorang Bandar Judi Dadu

Hingga saat ini ada tiga kader NU yang diperkirakan bakal maju sebagai Cagub dalam Pilkada Jatim 2018, yaitu Wagub Jatim Syaifullah Yusuf, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Syaifullah Yusuf dipastikan maju karena telah mendapat dukungan sejumlah partai politik, salah satunya PKB. Sedangkan Khofifah juga memberi sinyal bakal  kembali maju mencalonkan diri sebagai cagub Jatim.

Saat berkunjung ke Sumenep, Khofifah mengibaratkan peluang maju lagi dalam Pilkada Jatim sudah mencapai tahap penyamaan frekuensi dengan sejumlah partai.

Khofifah Indar Parawansa pun mengatakan akan melapor dan pamit kepada Presiden Joko Widodo untuk mengikuti pertarungan Pilkada Jatim 2018. Namun, hal itu masih menunggu hasil konsolidasi partai dan sinyal dari Presiden.

Baca Juga :  Miris, Warga Yang Sedang Sakit Ini Harus Dipikul Tandu Untuk Ke Rumah Sakit

Meski demikian, kata dia, silahturahmi terus dijalin. Khofifah menyebut parpol pendukung sudah cukup untuk mengusungnya maju untuk memperebutkan kursi Jatim 1.

“Pada saatnya, kalau konsolidasinya sudah cukup matang, saya akan lapor Presiden. Sebelum ada sinyal dari Presiden, tentu saya akan maksimalkan kinerja Kemensos,” kata Khofifah usai melakukan rapat di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/8).

Khofifah juga mengaku kaget terkait dengan pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menyebut Nadhatul Ulama (NU) bisa terbelah jika diri Khofifah maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur.

Menurut Khofifah, sebelum PKB berdiri, warga NU telah menyalurkan aspirasi politiknya melalui PPP. Namun setelah muncul PKB, mereka pun menyebar ke sejumlah partai.

Baca Juga :  Meembangun Sumber Daya Manusia TMMD Juga Garap Pendidikan Keluarga

“Warga NU ada varian afiliasi. Ada warga NU di Golkar, Nusron Wahid. Di PDIP juga ada beberapa pengurus dari NU, di Nasdem ada. Jadi demokratisasi di NU itu berjalan sangat bagus selama ini,” jelas Khofifah.

Karena itu, dia mengaku heran atas pemikiran Cak Imin yang kembali ke belakang. Ia mempertanyakan alasan munculnya pernyataan tersebut.

Dia pun memberikan nasihat kepada Cak Imin agar lebih fokus memajukan partainya. Bahkan terhadap calon yang didukung. Di mana, PKB akan mencalonkan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Ketua PP Muslimat NU itu meminta agar Muhaimin Iskandar tak mendikte Presiden Jokowi.

(As/Md)

Berita Terkait

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )
408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun
Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun
Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera
Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru