Bupati Bojonegoro Lounching Cetak Massal SPPT PBB

- Tim

Jumat, 11 Januari 2019 - 14:36

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Bojonegoro, Hj. Anna Muawanah, lakukan cetak massal SPPT PBB. Jumat ( 11/ 1/ 2019 ).

Bupati Bojonegoro, Hj. Anna Muawanah, lakukan cetak massal SPPT PBB. Jumat ( 11/ 1/ 2019 ).

BOJONEGORO. Netpitu.com – Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, dan jajaran Forpimda, Kepala OPD, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Bojonegoro, melakukan cetak massal SPPT PBB P2 tahun 2019, di pendopo Anglingdharma, Jumat, ( 11/1). Cetak massal ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro.

Herry Sudjarwo, SH, MM, Kepala Badan Pendapatan Daerah mengatakan bahwa cetak massal SPPT PBB 2019, ini mencapai 728.959 lembar atau meningkat 2337 lembar dibandingkan tahun 2018 sejumlah 726.622 lembar.

Proses cetak sppt ini akan memakan waktu selama kurang lebih 2 bulan dengan durasi cetak sampai jam 6 sore setiap harinya. Sedangkan nilai target perolehan 728.959 lembar SPT tersebut sebesar Rp. 28.217.750.000 atau meningkat Rp. 2.350.000.000 dibanding tahun 2018 yang mencapai Rp. 25.917.750.000.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Nilai potensi PBB sebenarnya masih diatas itu, karena:
1. Masih ada objek pajak wilayah perumahan yang belum dilakukan pemecahan atau masih menjadi 1 SPPT, sementara dari pihak pengembang (developer) cenderung menghindar tagihan dengan alasan bahwa sppt tersebut menjadi kewajiban pemilik.

Baca Juga :  Nasir Diculik ?

2. Masih ditemukan adanya objek pajak yang tidak diketahui pemilik atau pihak yang menguasai, baik diwilayah perkotaan maupun akibat booming pengembangan wilayah eksplorasi migas seperti di wilayah kalitidu dan gayam yang menimbulkan banyak spekulan tanah dari luar daerah.

3. Masih adanya setoran dari Wajib Pajak yang belum atau tidak disetorkan oleh petugas di tingkat Desa/Kelurahan atau Kecamatan.

Total target Pajak Daerah pada tahun 2019 ini adalah sebesar Rp,99 M atau meningkat 25,31% dibandingkan Tahun 2018 induk sebesar Rp, 79 M, Namun sesuai perintah Ibu Bupati, agar rencana peneriman pajak daerah bisa dipacu lagi hingga mencapai Rp, 125 M atau 158%.

Tentu hal ini perlu dukungan dari semua pihak, termasuk para Camat dan Kepala Desa/Kelurahan, juga dukungan penyiapan regulasi oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Baca Juga :  Belum Ada Tersangka, Kejaksaan Telah Periksa 40 Saksi

Bupati Bojonegoro Dr. H. Anna Muawanah Kita semua memahami bahwa penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat membutuhkan sumber pembiayaan.

Salah satu pembiayaan yang strategis adalah pajak. Dalam postur APBN saja, pajak mendominasi lebih dari 80% penerimaan Negara.

Dalam hubungan ini, Daerah perlu pula meningkatkan kemandirian dengan melakukan perluasan obyek pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Makna kemandirian itu, saya pahami sebagai kemampuan dan potensi lokal untuk terus menerus menggali pendapatan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah serta devident BUMD guna menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kemandirian juga bermakna, tidak terlalu menggantungkan kepada besaran Dana Perimbangan yang bersifat given, terlebih lagi pada DBH Migas yang sangat fluktuatif, dan pada akhirnya juga akan habis.

Baca Juga :  Wihadi Wiyanto Gelontorkan 42 Truck Tangki Air Bersih Ke Warga Terdampak Kekeringan

Khusus mengenai Pajak Daerah tentu tetap didasarkan pada prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas. Pajak Daerah yang dipungut harus didasarkan pada legalitas baik pada sisi dasar hukum pemungutan, perhitungan yang transparan dan akuntabilitas penggunaannya.

Juga mendasarkan pada kemampuan masyarakat yang berkeadilan, tentu adil apabila yang lebih mampu dan lebih kaya membayar lebih besar daripada yang kurang mampu.

Selanjutnya, sejalan dengan era keterbukaan dan perkembangan technologi saat ini, tentu perlu terus dikaji dan diperbarui system dan aplikasi yang digunakan. E-tax sebagai bagian integral dari system e-goverment sudah menjadi kebutuhan utama.

Khusus mengenai PBB, saya berharap dukungan semua pihak, terutama para Camat dan Kepala Desa/Kelurahan agar mendorong kepatuhan warganya dalam membayar pajak serta mengawasi dengan ketat para petugas di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

(dan)

Berita Terkait

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa
Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh