oleh

Disinyalir Tak Ada Ijin Mendagri, DPRD Mulai Ributkan Mutasi Pejabat Pemkab

BOJONEGORO.Netpitu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, mulai ributkan soal mutasi pejabat Pemkab Bojonegoro, yang dilkukan oleh bupati Suyoto, pada Rabu (7/2) lalu.

Lantaran mutasi jabatan yang dilakukan menjelang Pilkada harus memenuhi dasar hukum yang jelas, yakni telah mendapat persetujyan dari Menteri Dalam Negeti.

Dalam Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (Perpu) Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat 2.

Dalam Pasal 2 itu disebutkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

“(Mutasi itu) Apakah sudah ada surat dari Mendagrinya,” kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Prianto, Sabtu (10/2). 

Untuk mengetahui ada tidaknya surat persetujuan dari Mendagri, pihaknya akan memanggil Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro, untuk menanyakan telah terpenuhinya ketentuan Undang-undang.

Syukur pun menyayangkan atas mutasi jabaran yang dianggapnya tidak transparan ini.

“Saya sangat menyayangkan sikap  BKPP yang tertutup dalam pelantikan kali ini,” tandasnya. 

Hingga sekarang ini pihak BKPP tidak bersedia memberikan data terkait 382 orang pejabat yang dilantik waktu itu. Bahkan, data yang diberikan kepada media masih simpang siur kebenarannya. 

Sementra itu, informasi yang didapat dari Bagian Humas dan Protokol saat pelantikan berlangsung menyebutkan, dari total 382 diantaranya 31 orang di jajaran pejabat eselon III, 70 orang pejabat di eselon IV dan 281 orang di jajaran pendidikan. 

Data justru berbeda yang didapatkan dari wartawan, awalnya, staf BKPP menunjukkan data sebanyak 391 orang yang dilantik. Rinciannya, eselon III ada  30 orang, eselon IV ada 70 orang, 281 orang Kepala Sekolah, Pengawas TK,SD dan SMP ada 6 orang, dan auditor 3 orang. 

Jumlah tersebut berubah lagi, staf BKPP menunjukkan data yang berbeda. Pada jumlah pengawas TK, SD, dan SMP tiba-tiba berubah menjadi 8 orang. Namun, jawaban dari Kepala BKPP Zainuddin, justru menyebut ada 406 orang tanpa memberikan rincian. 

Terpisah, Kepala BKPP Bojonegoro, Zainuddin, mengaku sudah ada surat dari Mendagri untuk mutasi yang dilakukan. Hanya saja, saat wartawan meminta bukti autentik, Zainuddin belum juga memberikan sesuai janjinya. Begitu juga ditanya tentang jumlah pejabat yang berbeda-beda, belum ada jawaban.

Jika kemudian ditemukan fakta mutasi 382 pejabat tersebut tidak didasari adanya surat persetujyan dari Mendagri, dipastikan pejabat yang memaksakan pelaksanaan murasi tersebut telah nelanggar kerentuan Undang-undang Nokor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan ancaman hukuman terberat pemecatan tidak hormat.

(dan)