BOJONEGORO. Netpitu.com – Rencana Bupati Bojonegoro yang akan membongkar tugu gapura persilatan yang berdiri di tanah pemerintah mendapat penolakan dari sejumlah tokoh persilatan di Bojonegoro.
Lantaran aksi bongkar tugu lambang persilatan tersebut bisa memicu aksi protes turun ke jalan dari warga anggota persilatan yang tidak terima lambang jatidiri organisasi persilatan tersebut dirobohkan tanpa adanya kesepakatan.
Menanggapi rencana pembongkaran tugu persilatan tersebut, ketua Banteng Merah Putih Bojonegoro, Edy Kuntjoro, mengatakan hendaknya bupati sebagai pemimpin daerah tidak memancing situasi keamanan yang kondusif menjadi panas dan rawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebelum bertindak bupati harus mendengar kajian terlebih dulu dari pihak keamanan ( Polres dan Kodim, red ). Karena institusi tersebut lebih mengetahui dampak kerawanan keamanan yang akan timbul bila tugu-tugu lambang persilatan tersebut dibongkar paksa,” ujar Edy Kuntjoro, Rabu, (11/03/2020).
Sebab, lanjut Edy, jika anggota persilatan pemilik tugu yang dihancurkan itu tersinggung dan marah kepada pemerintah kabupaten maka petugas polisi dan TNI jugalah yang akan direpotkan.
Apalagi jika ada warga pesilat yang meluapkan amarahnya dengan merusak. Pemerintah sendirilah yang rugi. Karena bagaimanapun juga mereka adalah rakyat yang harus mendapat pelayanan keamanan.
“Kalau potensi kerawanan keamanannya tinggi sebaiknya dicari jalan tengah dengan moratorium pembangunan tugu persilatan tanpa harus membongkar tugu yang sudah ada,” katanya lebih lanjut.
Mengalah untuk mencegah potensi konflik itu lebih baik dari pada menjadi pemicu konflik yang berujung pada kerusakan. Karenanya menurut ketua Banteng Merah Putih itu, rencana bupati akan bongkar tugu persilatan harus dikaji ulang dan dibatalkan.
Rabu (11/03/2020) pukul 13.30 Wib, rencananya Pemkab akan menggelar rapat koordinasi tentang rencana pembongkaran tugu persilatan yang di ada di Bojonegoro.
(yon)