Tuban Tahun Ini Akan Bangun Gedung Mall Pelayanan Publik

- Team

Rabu, 11 Maret 2020 - 10:15

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TUBAN. Netpitu.com – Komitmen Pemkab Tuban dalam memberikan pelayanan publik yang optimal diwujudkan dengan penandatanganan Komitmen Pembangunan Mal Pelayanan Publik oleh Pemkab Tuban dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), di Kementerian PAN-RB, Jakarta, Selasa (10/3/20).

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Tuban, H. Fathul Huda bersama dengan 48 Kepala Daerah Se-Indonesia yang tahun ini telah berkomitmen membangun Mal pelayanan publik sebagai langkah strategis dalam perbaikan dan pelayanan publik di daerah.

“Penyelenggaraan mal pelayanan publik merupakan sebuah pembaharuan, sekaligus langkah strategis dalam perbaikan dan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi,” kata Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo yang hadir pada kesempatan ini.

Menurutnya, Layanan MPP akan terus mendapatkan pendampingan dan dimonitor oleh Kementerian PAN-RB, khususnya dalam bidang kelembagaan, dan diikuti pelayanan publik lainnya, yang diikuti reformasi birokrasi untuk akuntabilitas pemerintahan.

“Salah satu visi misi dari presiden Joko Widodo dalam menyambut reformasi birokrasi, tidak hanya penyederhanaan struktur birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan, tetapi juga bagaimana untuk menggerakkan dan mengorganisir instansi pemerintah kementerian dan lembaga dalam melayani masyarakat dengan cepat,” jelasnya.

Apresiasi diberikan Menteri PANRB kepada 24 daerah yang saat ini sudah menerapkan MPP dan 48 daerah yang telah berkomitmen mambangun MPP serta berharap dapat diikuti oleh 514 kabupaten/kota se-Indonesia.

Baca Juga :  Mantapkan Ketahanan Pangan, Kodim 0813 Tanam Padi Di Lahan Demplot

“Saya berharap dengan MPP dapat mengoptimalkan peran pelayanan, seperti kemudahan dalam mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), surat kelakuan baik, sertifikat tanah, pajak, paspor, akte kelahiran atau kematian, kemudian e-ktp, dan lain-lain,” harapnya.

Bupati mengungkapkan bahwa gedung MPP Tuban direncanakan terletak di tanah milik Pemkab Tuban di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan luas lahan sekitar 1 Ha dan luas bangunan 3000 m2.

“Adapun total anggaran yang disiapkan untuk pembangunan fisik MPP itu sebesar 25 miliar rupiah,” jelas Bupati

Baca Juga :  Masuk Mapolres Bojonegoro Wajib Pakai Masker

Orang Nomor satu di Bumi Wali ini juga menekankan, bahwa selain secara fisik, diharapkan juga dibarengi dengan penyusunan SOP terkait pelayanan publik. Menurutnya Bupati Huda, langkah ini untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik.

Jika dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Tuban Tahun 2019 dengan skor 81,11 (Kategori B/Baik) dengan MPP diharapkan dapat semakin meningkatkan IKM Kabupaten Tuban.

“Karena yang terpenting adalah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang kita berikan,” tegas Huda.

“Dengan MPP saya harap masyarakat bisa mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya,” Pungkasnya.

(met)

Berita Terkait

Pengurus MWC NU Kepohbaru dan Pengurus Ranting Se- Kec. Kepohbaru Dilantik
Komunitas IRL Jatim Bagikan Takjil di Bojonegoro
Ribuan Warga Karangpacar Ikuti Giat Jalan Santai Kampung Moderasi Beragama
Kadal Ireng Tour Healing Of Java
Peringati HJD ke 117 Tahun Desa Pacing Gelar Seni Tayub
Coldova Rock Band Goncang Lapangan Meliwis Putih
Kemeriahan Pesta Rakyat di RW 01 Kel. Ngrowo
Menjaga Kekompakan Brimob Olah Raga Bareng Kodim

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru