Lagi, Pengakuan Saksi Pungli BOP TPQ Kemenag “Diancam Jaksa Akan Digantung”

- Team

Jumat, 11 Maret 2022 - 09:52

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sidang dugaan korupsi pungutan BOP TPQ Kemenag 2020, di Pengadilan negeri Tipio, Surabaya, Kamis, 10/03/2022.

Sidang dugaan korupsi pungutan BOP TPQ Kemenag 2020, di Pengadilan negeri Tipio, Surabaya, Kamis, 10/03/2022.

SURABAYA. Netpitu.com – Dugaan adanya intimidasi terhadap saksi saat pemeriksaan oleh jaksa penyidik Kejaksaan negeri Bojonegoro kembali diungkap saksi di persidangan dugaan korupsi pungutan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Covid-19 Kementerian Agama 2020, yang digelar Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Kamis, (10/03/2022), dengan terdakwa Shodikin.

Saksi Tasiem Shoimah selaku kepala TPQ Al-Hidayah dan Koordinator Kecamatan (Kortan) Gayam, di hadapan ketua majelis hakim I Ketut Suarta, mengatakan dirinya terpaksa mau mengakui dan tanda tangan bahwa uang Rp 1 juta itu diambil dari dan dana BOP covid-19, karena mendapat intimidasi dari pihak Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

Dalam pemeriksaan tersebut saksi mengaku diperiksa mulai jam 9 pagi hingga 1 dini hari.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya takut pak, saya digedor-gedor oleh jaksa Edward Naibaho untuk mengakui uang pungutan itu. Kalau saya tidak mau membuat pernyataan tersebut saya akan digantung di Kejaksaan,” kata saksi yang sedang hamil 9 bulan sambil tangannya memegang kitab Al-quran.

Baca Juga :  Tutup Festival Pusaka Nusantara Hasto dan Djarot Jajal Tempa Keris

Hal senada juga diungkapkan oleh 5 orang saksi, meraka diancam tidak boleh pulang jika belum menandatangani BAP yang sudah didektekan oleh jaksa penyidik Kejari Bojonegoro.

Usai persidangan JPU Tarjono saat dikonfirmasi adanya keterangan saksi Soimah dibawah ancaman akan digantung ataupun intimidasi, pihak Kejaksaan memilih bungkam.

Dalam persidangan di PN Tipikor Surabaya, Kamis (24/2/2022), sebelumnya, saksi Andik Fajar, mengaku diancam akan ditembak saat menjalani pemeriksaan di kejaksaan.

Namun sayang, saat majelis hakim PN Tipikor Surabaya, melakukan pemeriksaan verbalisan, Selasa (08/03/2022), tterhadap pengakuan saksi adanya ancaman dan intimidasi dari jaksa penyidik. Justru JPU Kejaksaan Bojonegoro menghadirkan jaksa Marindra yang tidak melakukan intimidasi dan pengancaman.

Jaksa penyidik yang dihadirkan dalam persidangan verbalisan bukannya jaksa Edward Naibaho seperti yang disebutkan Andik Fajar dalam kesaksiannya di persidangan.

Tidak dihadirkan jaksa Edward Naibaho dalam permeriksaan verbalisan inipun membuat kuasa hukum terdakwa kecewa.

Seusai sidang, Johanes Dipa menjelaskan dalam persidangan sebelumnya saksi Andi menerangkan bahwa yang bersangkutan mendapat tekanan atau intimidasi dari Jaksa Tarjono dan Erward, tapi anehnya yang dihadirkan malah Jaksa Marindra.

Baca Juga :  Didanai DBH Cukai dan Tembakau, 10 Kelompok Tani Terima Bantuan Handtractor Dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peratanian

Dikatakan Johanes Dipa, di persidangan dengan tegas saksi Andi mengaku diperiksa lebih dari 1 kali yakni 17 kali. Hal itu pun dibenarkan oleh Jaksa Marindra kalau Andi diperiksa lebih dari sekali.

“Tapi mengapa yang dimuat di dalam Berkas Perkara hanya 1 BAP,” tandas Johanes.

Dalam persidangan Marindra mengatakan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2021 hanya memeriksa 1 saksi yaitu Andi.

Namun menurut Johanes, hal itu tidak sesuai dengan kebenaran sebagaimana termuat di dalam Berkas Perkara yang menyebutkan pada tanggal tersebut ternyata Sukarno juga diperiksa sebagai saksi.

“Untuk itu kami juga minta agar CCTV di kejaksaan dibuka saja, agar terang benderang perkara ini,” tegas kuasa hukum Shodikin, Johanes Dipa.

Sementara itu, dikutip dari editor.id, (11/03/2022), praktisi Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya I Wayan Titip Sulaksana mengomentari pengakuan saksi Andi Fajar dalam persidangan perkara dugaan pungutan BOP Kemenag bagi TPQ di Kab. Bojonegoro yang mengaku diancam ditembak sewaktu menjalani pemeriksaan.

Baca Juga :  1 Guru Terpapar Covid, SMPN 1 Berlakukan PTM 50 Persen

“Apabila terbukti sah dan meyakinkan bahwa saksi berada dibawah ancaman, tekanan dan intimidasi penyidik, akibat hukumnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) batal demi hukum, sehingga surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga batal demi hukum,” ujarnya melalui pesan WhatsApp (WA), Kamis (10/3/2022).

Dikatakan Wayan, proses interogasi saksi kasus tindak pidana korupsi atau kasus pidana yang lain harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan benar sesuai dengan hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 1981.

“Saksi tidak boleh berada dalam tekanan, ancaman dan intimidasi penyidik. Saksi harus memberikan keterangan secara bebas tentang apa yang dilihat, dialami dan dirasakan tentang kasus pungli BOP TPQ Kabupaten Bojonegoro,” pungkasnya.

(ro)

Berita Terkait

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:32

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03