oleh

Lagi, Pengakuan Saksi Pungli BOP TPQ Kemenag “Diancam Jaksa Akan Digantung”

-BERITA-379 views

SURABAYA. Netpitu.com – Dugaan adanya intimidasi terhadap saksi saat pemeriksaan oleh jaksa penyidik Kejaksaan negeri Bojonegoro kembali diungkap saksi di persidangan dugaan korupsi pungutan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Covid-19 Kementerian Agama 2020, yang digelar Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Kamis, (10/03/2022), dengan terdakwa Shodikin.

Saksi Tasiem Shoimah selaku kepala TPQ Al-Hidayah dan Koordinator Kecamatan (Kortan) Gayam, di hadapan ketua majelis hakim I Ketut Suarta, mengatakan dirinya terpaksa mau mengakui dan tanda tangan bahwa uang Rp 1 juta itu diambil dari dan dana BOP covid-19, karena mendapat intimidasi dari pihak Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

Dalam pemeriksaan tersebut saksi mengaku diperiksa mulai jam 9 pagi hingga 1 dini hari.

“Saya takut pak, saya digedor-gedor oleh jaksa Edward Naibaho untuk mengakui uang pungutan itu. Kalau saya tidak mau membuat pernyataan tersebut saya akan digantung di Kejaksaan,” kata saksi yang sedang hamil 9 bulan sambil tangannya memegang kitab Al-quran.

Baca Juga :  Mobil Dinas Bupati Bojonegoro Dicuri Di Garasi Pemkab, Ini Komentar Warga

Hal senada juga diungkapkan oleh 5 orang saksi, meraka diancam tidak boleh pulang jika belum menandatangani BAP yang sudah didektekan oleh jaksa penyidik Kejari Bojonegoro.

Usai persidangan JPU Tarjono saat dikonfirmasi adanya keterangan saksi Soimah dibawah ancaman akan digantung ataupun intimidasi, pihak Kejaksaan memilih bungkam.

Dalam persidangan di PN Tipikor Surabaya, Kamis (24/2/2022), sebelumnya, saksi Andik Fajar, mengaku diancam akan ditembak saat menjalani pemeriksaan di kejaksaan.

Namun sayang, saat majelis hakim PN Tipikor Surabaya, melakukan pemeriksaan verbalisan, Selasa (08/03/2022), tterhadap pengakuan saksi adanya ancaman dan intimidasi dari jaksa penyidik. Justru JPU Kejaksaan Bojonegoro menghadirkan jaksa Marindra yang tidak melakukan intimidasi dan pengancaman.

Jaksa penyidik yang dihadirkan dalam persidangan verbalisan bukannya jaksa Edward Naibaho seperti yang disebutkan Andik Fajar dalam kesaksiannya di persidangan.

Tidak dihadirkan jaksa Edward Naibaho dalam permeriksaan verbalisan inipun membuat kuasa hukum terdakwa kecewa.

Seusai sidang, Johanes Dipa menjelaskan dalam persidangan sebelumnya saksi Andi menerangkan bahwa yang bersangkutan mendapat tekanan atau intimidasi dari Jaksa Tarjono dan Erward, tapi anehnya yang dihadirkan malah Jaksa Marindra.

Baca Juga :  Depresi Anggota DPRD Bojonegoro Tewas Gantung Diri

Dikatakan Johanes Dipa, di persidangan dengan tegas saksi Andi mengaku diperiksa lebih dari 1 kali yakni 17 kali. Hal itu pun dibenarkan oleh Jaksa Marindra kalau Andi diperiksa lebih dari sekali.

“Tapi mengapa yang dimuat di dalam Berkas Perkara hanya 1 BAP,” tandas Johanes.

Dalam persidangan Marindra mengatakan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2021 hanya memeriksa 1 saksi yaitu Andi.

Namun menurut Johanes, hal itu tidak sesuai dengan kebenaran sebagaimana termuat di dalam Berkas Perkara yang menyebutkan pada tanggal tersebut ternyata Sukarno juga diperiksa sebagai saksi.

“Untuk itu kami juga minta agar CCTV di kejaksaan dibuka saja, agar terang benderang perkara ini,” tegas kuasa hukum Shodikin, Johanes Dipa.

Sementara itu, dikutip dari editor.id, (11/03/2022), praktisi Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya I Wayan Titip Sulaksana mengomentari pengakuan saksi Andi Fajar dalam persidangan perkara dugaan pungutan BOP Kemenag bagi TPQ di Kab. Bojonegoro yang mengaku diancam ditembak sewaktu menjalani pemeriksaan.

Baca Juga :  Wawan Fals dan Keresahan Jiwa Wabup Bojonegoro

“Apabila terbukti sah dan meyakinkan bahwa saksi berada dibawah ancaman, tekanan dan intimidasi penyidik, akibat hukumnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) batal demi hukum, sehingga surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga batal demi hukum,” ujarnya melalui pesan WhatsApp (WA), Kamis (10/3/2022).

Dikatakan Wayan, proses interogasi saksi kasus tindak pidana korupsi atau kasus pidana yang lain harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan benar sesuai dengan hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 1981.

“Saksi tidak boleh berada dalam tekanan, ancaman dan intimidasi penyidik. Saksi harus memberikan keterangan secara bebas tentang apa yang dilihat, dialami dan dirasakan tentang kasus pungli BOP TPQ Kabupaten Bojonegoro,” pungkasnya.

(ro)