Sidang Dugaan Korupsi BKKD, JPU Hadirkan Mantan Camat Padangan, Kades Dengok dan Kades Purworejo

- Team

Senin, 11 September 2023 - 11:11

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ) Surabaya, Senin ( 11/09/2023 ), kembali menggelar sidang dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa ( BKKD ) 8 Desa di Kecamatan Padangan, dengan terdakwa Bambang Sujatmiko, dengan kerugian negara sebesar Rp. 1.6 milyar.

Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) pada lanjutan sidang hari ini menghadirkan 3 ( tiga ) orang saksi. Pertama mantan camat Padangan, Heru Sugiarto, kedua kepala desa Dengok, Supriyanto dan ketiga kepala desa Purworejo, Sakti.

Baca Juga :  Polres Tuban Terima Penghargaan Dari Kemenpan RB

Sidang hari ini diprediksi bakal berlangsung seru. Lantaran meski dalam dakwaan JPU 8 kepala desa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan dan menyalahi ketentuan pengelolaan keuangan desa namun tidak ada satu pun dari 8 kepala desa yang dijadikan terdakwa.

Selain itu, dari hasil pemeriksaan ketiga saksi ini diharapkan bisa membongkar balutan kasus yang selama ini menyelimuti kasus dugaan korupsi BKKD yang membuat heboh warga Bojonegoro.

Baca Juga :  Meriahkan HUT RI ke 74 Tahun, PT Semen Indonesia Gelar Wayang Kulit Lakon “Sumilak Pedut Wiratha”

Kuasa hukum terdakwa, Pinto Hutomo, saat dikonfirmasi netpitu.com di Pengadilan Tipikor, Surabaya, mengatakan siap membongkar fakta sebenarnya di lapangan. Karena antara fakta di BAP dan lapangannya jauh berbeda.

Saat berita ini ditayangkan persidangan belum digelar.

( ro )

Berita Terkait

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:32

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03